Israel, proyek nuklir, dan Selat Hormuz jadi tiga tantangan rumit yang dapat gagalkan kesepakatan AS-Iran, apa alasannya?

Setelah berpekan-pekan berunding, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan awal. Namun perhatian kini mulai tertuju pada tantangan terbesar, yaitu bagaimana kedua negara itu dapat mengakhiri konflik.

Pada Rabu (17/06), pejabat senior AS membacakan sebuah nota kesepahaman yang terdiri dari 14 paragraf kepada para wartawan, termasuk BBC.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian lebih cepat dari jadwal—sebelumnya direncanakan untuk ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat (19/06).

Kesepakatan itu membuka jalan menuju "kesepakatan final" yang dapat dicapai dalam waktu "maksimal 60 hari, dengan kemungkinan diperpanjang atas persetujuan bersama."

Kesepakatan itu mencakup komitmen untuk mulai mencabut blokade laut oleh AS, memulihkan pelayaran melalui Selat Hormuz, serta merundingkan penghapusan "semua jenis sanksi" terhadap Iran.

Dokumen tersebut juga menguraikan rencana pembentukan dana sedikitnya US$300 miliar (lebih dari Rp5.000 triliun) untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran, disertai dengan penegasan kembali komitmen Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Trump memperingatkan bahwa kesepakatan awal ini "belum final" dan mengatakan bahwa AS dapat "kembali menjatuhkan bom" bila kesepakatan tersebut gagal.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan kepada media pemerintah bahwa ketidakpercayaannya terhadap AS masih tetap ada, dan bahwa "jari Iran masih berada di pelatuk."

Berikut ini tiga ancaman terbesar yang, menurut para pakar, dapat menggagalkan proses negosiasi tersebut:

Serangan militer Israel di Lebanon

Kedua pihak menyatakan "penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon". Poin ini disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang bertindak sebagai salah satu mediator utama, saat pengumuman kesepakatan awal tersebut.

Kesepakatan yang dibacakan Rabu lalu itu juga secara eksplisit mencakup Lebanon, dengan menjamin "integritas teritorial dan kedaulatannya."

Namun Israel tetap melanjutkan serangannya ke Lebanon—bahkan setelah Trump mengatakan mitranya dari Israel, Benjamin Netanyahu, seharusnya "lebih bertanggung jawab terhadap Lebanon" dalam KTT G7 di Prancis.

Jet tempur Israel, Rabu (17/06), menyerang wilayah Nabatieh al-Fawqa serta pinggiran daerah Kfar Tebnit, menurut kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency.

Pejabat AS menyatakan, meskipun Lebanon tercakup dalam kerangka gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon bukan merupakan syarat dalam kesepakatan tersebut.

Mereka menambahkan, Israel tetap memiliki hak untuk membela diri.

Namun, Iran menyatakan bahwa berakhirnya perang di Lebanon merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan untuk mengakhiri perang."

Hizbullah, kelompok militan di Lebanon yang didukung Iran, juga menyuarakan sikap serupa.

Iran telah meyakinkan sekutunya bahwa mereka akan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon pada tahap berikutnya dalam perundingan, demikian disampaikan kantor hubungan media Hizbullah kepada Reuters.

Israel juga secara tegas memberi sinyal bahwa mereka tidak merasa terikat pada penafsiran Iran terhadap kesepakatan tersebut.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon "tanpa batas waktu" dan memperingatkan bahwa mereka akan "menyerang dengan kekuatan penuh" jika Iran menyerang Israel terkait Lebanon.

Israel bisa menjadi sebagai "pengganggu utama" dalam upaya perdamaian AS-Iran, menurut H.A. Hellyer, ilmuwan politik dari Royal United Services Institute, sebuah lembaga pemikir di Inggris.

"Petualangan militer Israel, baik yang diarahkan terhadap Iran maupun yang tercermin dalam kehancuran yang terus berlangsung di Lebanon, merupakan ancaman terbesar terhadap kemajuan diplomatik," ujarnya.

Hellyer menilai, proses ini bisa runtuh bahkan sebelum "negosiasi substantif mengenai isu nuklir dimulai," jika Teheran terseret ke dalam konfrontasi langsung.

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyambut baik kesepakatan awal tersebut, seraya menyatakan harapannya agar hal itu dapat diterjemahkan menjadi "langkah-langkah nyata yang akan mengakhiri secara tuntas siklus kekerasan."

Bagi Lebanon sendiri, dampak perang sangatlah menghancurkan.

Lebih dari 3.700 orang dilaporkan tewas, sekitar satu juta orang mengungsi, dan sebagian besar wilayah selatan mengalami kerusakan yang meluas.

Program nuklir Iran

Salah satu titik krusial lainnya adalah uranium yang telah diperkaya oleh Iran, meskipun Trump mengatakan tidak ada urgensi untuk menyitanya.

Menurut Badan Energi Atom Internasional, Iran telah mengumpulkan sekitar 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60% pada tahun lalu.

Untuk digunakan dalam senjata nuklir, tingkat pengayaan biasanya mencapai sekitar 90%.

Iran secara konsisten menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan kembali menegaskan dalam kesepakatan tersebut bahwa mereka tidak akan berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Namun, sejumlah pertanyaan penting—termasuk mengenai penanganan material uranium yang sudah diperkaya—masih akan dibahas dalam kesepakatan final yang belum dirampungkan.

AS dan Iran pada prinsipnya sepakat untuk menentukan bagaimana menangani stok uranium yang telah diperkaya. Setidaknya, uranium tersebut akan "diencerkan", di bawah pengawasan IAEA.

Dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dinegosiasikan oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, Iran membatasi pengayaan pada tingkat 3,67%.

Setelah AS menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018—pada masa jabatan pertama Trump—Iran secara signifikan memperluas program nuklirnya.

"Presiden AS kemungkinan akan kembali memulai operasi militer jika dia menilai Iran kembali memperkaya uranium hingga tingkat senjata," kata Darin Selnick, mantan wakil kepala staf untuk Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, kepada program Today di BBC Radio 4.

Untuk saat ini, kedua pihak diperkirakan akan mempertahankan "status quo" selama periode negosiasi 60 hari: Iran tidak akan memperluas aktivitas nuklirnya, sementara AS akan menahan diri dari penerapan sanksi baru atau peningkatan kehadiran militernya di kawasan.

Selat Hormuz

Kesepakatan AS-Iran juga dimaksudkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang praktis terhenti sejak Februari lalu.

Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintasi jalur pelayaran strategis ini.

Dalam dokumen kesepakatan AS-Iran disebutkan bahwa jalur perairan itu akan dibuka kembali setelah penandatanganan kesepakatan pada Jumat (19/06). Pembukaan jalur itu secara penuh diharapkan dapat kembali berjalan dalam 30 hari, seiring upaya mengatasi berbagai kendala teknis dan keamanan, termasuk pembersihan ranjau oleh Iran.

Kesepakatan itu menyatakan bahwa selat tersebut akan tetap bebas biaya selama periode awal 60 hari, "dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya."

Disebutkan pula bahwa Iran akan menggelar pembicaraan dengan Oman dan negara-negara Teluk lainnya mengenai pengelolaan jalur perairan tersebut di masa depan, serta layanan maritim, sesuai dengan hukum internasional.

Hal ini membuka kemungkinan bahwa sejumlah biaya dapat diberlakukan di masa mendatang.

Iran sebelumnya telah mengindikasikan keinginannya untuk memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan selat tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan pihaknya akan mengenakan biaya layanan bagi kapal yang melintasi selat itu.

Namun, belum jelas layanan apa saja yang akan dikenakan biaya.

Pungutan tarif lintasan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, meskipun biaya untuk layanan tertentu masih diizinkan.

Sementara itu, pihak AS menyatakan keyakinannya bahwa Selat Hormuz akan tetap bebas biaya setelah proses negosiasi selesai.

Seorang pejabat AS mengatakan Iran mungkin akan berupaya menegaskan posisinya, tetapi negara-negara Teluk tidak akan menerima pengaturan apa pun yang membatasi akses bebas biaya.

Baca juga:

Trump juga menyatakan bahwa Iran akan bertindak dengan "akal sehat" dan tidak memberlakukan biaya, karena langkah tersebut berpotensi memicu eskalasi militer lebih lanjut.

AS juga meyakini negara-negara Teluk "tidak akan pernah" menerima sistem yang melibatkan pungutan biaya di masa depan.

Namun demikian, sejumlah pertanyaan praktis masih tersisa.

Proses pembersihan ranjau, misalnya, dapat memakan waktu "berminggu-minggu hingga berbulan-bulan," kata Laksamana Muda (Purnawirawan) Angkatan Laut AS Mark Montgomery kepada BBC.

Perusahaan pelayaran juga diperkirakan akan bersikap hati-hati hingga mereka yakin bahwa gencatan senjata benar-benar bertahan.

"Akan dibutuhkan keberanian luar biasa dari seorang kapten kapal untuk melintasi Selat Hormuz dalam kondisi saat ini," ujar Martin Kelly dari perusahaan manajemen krisis EOS Risk Group kepada BBC Verify.

Namun demikian, Hellyer mengingatkan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang ini masih sebatas "nota kesepahaman—sebuah kerangka untuk negosiasi, bukan penyelesaian akhir."

"Pekerjaan berat sesungguhnya baru akan dimulai," tambahnya.