Mengapa mahasiswa UGM menggeruduk acara Budiman Sudjatmiko? – 'Kami muak dan tidak percaya dengan rezim'

Sekitar 100 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menegaskan bahwa aksi mahasiswa menggeruduk acara yang dihadiri tiga pejabat pemerintah di UGM, Senin (15/06), merupakan puncak "rasa muak dan ketidakpercayaan" kepada pemerintah.

Acara diskusi itu dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.

Gladwin, juru bicara mahasiswa UGM, mengatakan bahwa aksi penggerudukan di acara tersebut adalah bentuk akumulasi kekecewaan mereka kepada pemerintah, yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.

"Itu adalah akumulasi kemuakan kami pada pemerintah," kata Gladwin di hadapan awak media.

Mereka juga menegaskan bahwa aksi itu merupakan "aksi korektif dan spontan".

Sikap itu dilontarkan dalam jumpa pers di depan Balairung, UGM, Rabu (17/06) siang, seperti dilaporkan wartawan Furqon Ulya Himawan untuk BBC News Indonesia.

Keterangan pers ini digelar menanggapi berbagai respons atas aksi geruduk tersebut.

Mereka menganggap ada beberapa narasi, potongan video, serta pemberitaan terkait aksi geruduk itu "sering kali tanpa menghadirkan konteks dan kronologi yang utuh."

Di hadapan wartawan, mereka juga menganggap acara itu "hanya ajang pamer pencapaian pemerintah" dan bukan acara diskusi substantif.

Baca juga:

Para mahasiswa UGM ini juga menyayangkan sebagian pemberitaan yang semata menyorot keributannya semata, serta tudingan bahwa seolah-olah aksi mahasiswa itu anti-dialog.

"Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat?" kata mereka.

Dalam jumpa pers itu, menurut Gladwin, mahasiswa yang ikut dalam aksi geruduk di Gelanggang Inovasi dan Kreativias (GIK) UGM, juga ikut terlibat.

Budiman Sudjatmiko, yang hadir di acara di GIK pada Senin malam, menjadi sasaran kemarahan para pendemo.

Dalam aksi itu, mahasiswa menuding Budiman sebagai "pengkhianat".

"Kita tahu apa yang dilakukan Prabowo, tapi bagaimana dia [Budiman] mendukungnya," ujarnya.

"Ketika pelanggar HAM maju jadi presiden, dan seorang yang pernah jadi korban malah mendukungnya, nah itu perlu dipertanyakan," tambah Gladwin.

Dalam acara itu, mahasiswa UGM juga menyoroti berbagai kasus, seperti kriminalisasi terhadap aktivis, hingga peraturan yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang sipil.

Mereka juga mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap mengalami kriminalisasi.

Kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi.

Ketiga, mahasiswa mendesak penarikan militer dari ruang sipil serta pencabutan UU TNI dan UU Polri.

Dan keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.

"Jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya," ujar Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa, dalam pernyataannya.

Dalam bagian lain keterangannya, para mahasiswa UGM ini menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah yang disebut tidak berpihak pada rakyat.

Mereka antara lain menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate di Papua Selatan, pengesahan UU Militer hingga UU Polisi.

Mereka juga mendesak rektor UGM menyampaikan sikap resmi mengenai kondisi demokrasi dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian sivitas akademika.

Bagaimana tanggapan Budiman Sudjatmiko?

Budiman Sudjatmiko sempat mempertanyakan tudingan "pengkhianat" sebagai aktivis 1998 yang bergabung ke rezim Prabowo Subianto.

Dalam wawancara dengan Kompas.tv, Budiman menolak tudingan sebagai pengkhianat Reformasi.

Budiman mengatakan, dia mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

"Tidak bergabung dalam pemerintahan diktatorial," katanya.

"Artinya, saya bergabung pada pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu."

Dan penyelenggaraan pemilu itu, kata Budiman, adalah hasil Reformasi 1998.

Berita ini akan diperbarui secara berkala.