Prabowo copot Kepala BGN Dadan Hindayana – Apakah cukup dengan hanya mengganti pimpinannya?

Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dari jabatannya. Pegiat antikorupsi menilai, pencopotan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah tentang "adanya persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi, apakah langkah pergantian jajaran pimpinan lembaga ini bakal efektif bagi perbaikan kinerja BGN dan program-programnya?

Kepala Divisi Advokasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai pencopotan Dadan Hindayana sebagai sinyal pengakuan adanya persoalan dalam program MBG.

"Keputusan Presiden untuk mencopot kepala BGN sebetulnya menunjukkan bahwa Presiden juga pada akhirnya mengakui ada permasalahan dalam pelaksanaan proyek MBG.

"Dan hal ini sudah pernah kita sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa memang MBG ini adalah proyek yang bermasalah, bahkan sejak awal perencanaannya. Perencanaannya tidak matang, pelaksanaannya banyak masalah," ujar Dadan kepada wartawan BBC News Indonesia, Farida Susanti, Rabu (03/06).

ICW sebelumnya sempat melaporkan Dadan dan sebuah perusahaan, yang ditunjuk BGN untuk melakukan pengadaan jasa sertifikasi halal, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2026 lalu.

Egi menilai pergantian pimpinan belum tentu menyelesaikan masalah karena persoalan tidak hanya terletak pada figur kepala BGN, melainkan juga pada tata kelola dan implementasi program secara keseluruhan.

Ia juga menyoroti dimensi politis dalam program MBG yang dinilai memengaruhi arah kebijakan dan pelaksanaannya.

Egi melihat bahwa persoalan ini membuat solusinya tidak cukup hanya dengan mengganti pimpinan lembaga.

"Program atau proyek MBG ini adalah proyek yang sifatnya politis, yaitu juga untuk berbagi-bagi sumber daya kepada loyalis, atau kepada mereka yang ingin dijangkau menjadi pendukung pemerintahan saat ini. Sehingga yang harus dilihat adalah kalau yang terjadi adalah demikian, maka bukan hanya kepala BGN yang harus dicopot, justru programnya sendiri memang harus dihentikan," tambahnya.

Egi juga mengkritik lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, mulai dari penggunaan anggaran hingga respons terhadap kasus di lapangan.

"Anggaran MBG digunakan untuk apa saja, secara rinci kita tidak bisa melihat itu. Yang kemudian muncul ada pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya," katanya.

BBC News Indonesia sempat menemukan pengadaan sejumlah barang oleh BGN yang dinilai pengamat tidak sesuai dengan tujuan MBG terkait gizi.

Barang-barang itu di antaranya semir dan sikat semir yang mencapai Rp1,5 miliar, kaos dalam tercatat Rp4,5 miliar, ikat pinggang sebesar Rp5 miliar, hingga handuk yang totalnya menyentuh Rp3,7 miliar.

"Soal akuntabilitas, saya kasih contoh dalam hal keracunan akibat MBG misalnya. Apa langkah yang sudah dilakukan secara patut oleh pemerintah? Ini kan tidak terlihat sampai saat ini, misalnya yang keracunan itu korban-korbannya seharusnya dipantau, selain diberi bantuan pengobatan tapi juga dipantau seterusnya," tambah Egi.

Ia pun menegaskan kekhawatirannya bahwa pergantian Kepala BGN ini tidak menyasar perbaikan substansial. "Saya khawatir ini hanya untuk melindungi interest awal MBG itu sendiri, bukan untuk betul-betul memperbaiki program MBG-nya," ujarnya.

Mengapa pengamat meragukan pengganti sosok Dadan Hindayana?

Sementara itu, pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pencopotan Dadan memunculkan tanda tanya besar karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa penjelasan rinci kepada publik.

"Menimbulkan banyak tanda tanya kenapa Pak Dadan ini diganti… apakah ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau dia tidak perform selama ini dalam menyelenggarakan program MBG," ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Farida Susanti, Rabu (03/06).

Ia menilai kritik terhadap MBG sebenarnya sudah lama muncul, terutama terkait tata kelola, sehingga alasan resmi yang disampaikan sejauh ini belum cukup menjelaskan keputusan tersebut.

"Kritik itu kan banyak yang terkait mengenai tata kelola MBG, misalkanlah pembelian kaos kaki, pembelian alat motor, belum lagi ada penyelenggaran event organizer… yang terkesan sangat tidak selektif. Jadi ada isu tata kelola yang sebetulnya sudah lama ya," ujarnya.

Achmad juga melihat penggeledahan oleh Kejagung memperkuat dugaan adanya persoalan serius di balik pencopotan tersebut yang belum diungkap ke publik.

"Saya kira ini memperkuat dugaan yang kedua, bahwa sebenarnya ini ada sesuatu yang luar biasa, yang quote-on-quote yang dilakukan oleh Pak Dadan, yang kelihatannya ini masih disembunyikan ya, sehingga publik bertanya kenapa tidak dibuka saja gitu," katanya.

Dari sisi pengganti Dadan, Nanik S. Deyang, ia juga meragukan kapasitas yang dimiliki untuk menangani kompleksitas program MBG, terutama dari sisi keahlian teknis di bidang gizi dan pangan.

"Backgroundnya Bu Nanik, yang ini kan wartawan ya, jadi bukan ahli gizi, bukan akademisi yang memang biasa menangani persoalan pangan misalkan. Tentunya secara kompetensi beliau kita anggap sangat lemah ya, dalam menjadi pimpinan BGN," ujarnya.

Ia pun pesimis pergantian ini akan membawa perubahan signifikan karena masalah yang dihadapi bersifat struktural, bukan sekadar persoalan kepemimpinan individu.

"Mengganti Pak Dadan ini, satu orang, kalau kulturnya belum berubah ya tentunya belum banyak berubahnya," ujarnya.

Prabowo copot Kepala BGN Dadang Hindayana

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dari jabatannya.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06) malam.

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua wakil kepala Badan Gizi Nasional, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Untuk menggantikan Dadan Hindayana, Presiden Prabowo memilih Nanik S Deyang sebagai kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Adapun dua pejabat lain yakni, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipilih sebagai Wakil Kepala BGN.

Agustina menjabat sebagai wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia dilantik Presiden Prabowo untuk posisi itu pada 19 Februari 2025 lalu.

Mayjen TNI Trenggono menjabat sebagai wakil direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dia adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang masih aktif.

Tiga pejabat BGN yang baru diangkat itu tidak ada satu pun yang berprofesi sebagai ahli gizi.

Mengapa Dadan Hindayana dicopot?

Dalam jumpa pers, Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan alasan mengapa Presiden Prabowo memutuskan mencopot Dadan Hindayana.

Dia menuturkan, banyak catatan dalam monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo.

"Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," papar Prasetyo.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga April 2026 tercatat sedikitnya 33.626 pelajar sempat mengalami keracunan yang diduga dari MBG.

Guru besar teknologi pangan dan hasil pertanian UGM, Profesor Sri Raharjo, menyatakan kasus keracunan MBG nyaris terjadi setiap bulan—dengan melihat data selama 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal implementasi, program tersebut sudah menghadapi persoalan serius terkait kesiapan.

"Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif," ujarnya, April lalu.

Apa respons Dadan Hindayana setelah dicopot?

Menanggapi pencopotan dirinya dari posisi Kepala BGN, Dadan Hindayana berkata bahwa itu merupakan "hak mutlak penuh" Presiden Prabowo.

"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan saat dimintai konfirmasi, Rabu (03/06), seperti dilaporkan Kompas.com.

Dadan lalu menyampaikan terima kasih lantaran diberi kesempatan menjadi anggota Kabinet Merah Putih.

Dia kemudian mengucapkan selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru.

"Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan Hindayana dilantik sebagai kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada 19 Agustus 2024.

Dia dipercaya Jokowi mengepalai badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga:

Dikutip dari situs BGN, Dadan Hindayana lahir di Garut, Jawa Barat tahun 1967.

Dia menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990 sebagai lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

Gelar doktor (Dr. rer. Hort) ia raih dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dalam bidang Entomologi Terapan (1997–2000).

Sejak 1992, ia mengabdi sebagai Dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikukuhkan sebagai Lektor.

Siapa Nanik S Deyang?

Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang lahir 3 Januari 1968.

Dia adalah seorang mantan wartawati dan politikus Indonesia. Dikutip dari situs BGN, Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur.

Dia memulai karier sebagai jurnalis dari Tabloid Bangkit.

Pada 17 September 2025, dia diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sekaligus diberhentikan dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.