Bagaimana Badan Gizi Nasional menjelma menjadi lembaga kuat yang berpengaruh?

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga yang menonjol selama pemberlakuan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dibentuk kurang lebih 1,5 tahun lalu, sepak terjang BGN sering kerap mencuri perhatian.

Dalam agenda sidang kabinet pada 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyinggung mengenai program andalan sekaligus prioritasnya, MBG. Di hadapan jajaran menterinya, Prabowo menepuk dada bahwa dari 3 juta sekian penerima manfaat MBG, yang keracunan cuma 200 orang.

Prabowo melanjutkan dengan kalkulasi seperti itu, maka tingkat keberhasilan MBG, mengutip klaimnya, adalah 99,99%. Pernyataan Prabowo ditanggapi tepuk tangan dari peserta rapat.

Walaupun dalam bayangan Prabowo kebijakan pemberian makan gratis nyaris sempurna, dia meminta para pelaksana di lapangan agar tidak cepat berpuas diri.

Nama Dadan Hindayana, selaku Kepala BGN, lantas disebut Prabowo.

"Tapi, saya hargai karena Kepala BGN dan seluruh jajarannya mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah nol penyimpangan, nol kesalahan.' Dan kita mengerti tidak gampang," tandasnya.

Tidak sekali saja BGN muncul ke dalam perbincangan. Sepanjang implementasi MBG, yang berusia lebih dari setahun, BGN sering mewarnai tajuk-tajuk pemberitaan—mulai dari kasus keracunan, menu makanan, sampai polemik belanja barang.

Namun, terlepas itu, posisi BGN sendiri, terutama sejak Prabowo berkuasa, amat vital.

Pengajar ilmu politik dari Universitas Udayana serta kandidat doktor Monash University, Mirah Mahaswari, menyebut BGN merupakan "salah satu instrumen politik utama di pemerintahan Prabowo."

Pasalnya, "BGN menjadi kendaraan untuk merealisasikan MBG," tambah Mirah.

"Tapi, uniknya, BGN juga bisa menjadi alat konsolidasi politik karena keberhasilan MBG itu sangat menentukan legitimasi politik pemerintah," terangnya.

Sebab strategis itu pula, BGN dianggap memperoleh keleluasaan dalam mengelola pendanaan, tutur pakar ekonomi dan ketahanan pangan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah.

"Sehingga itu membuat BGN seolah-olah, seperti, memiliki unlimited power karena mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah," paparnya.

"Unlimited itu adalah suatu kiasan yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak benar-benar tanpa batas atau bebas, tapi mereka sangat longgar untuk melakukan kebijakan-kebijakan mereka."

Bagaimana BGN, yang baru seumur jagung, menjelma sebagai lembaga 'kuat'?

Gagasan makan siang gratis sejak kampanye Pilpres 2024

Hanya dua bulan sebelum lengser, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden (perpres) ihwal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah untuk "melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional."

Di Pasal 2 dijelaskan BGN berada "di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden." Tugas BGN, termaktub di Pasal 3, merentang dari "penetapan kebijakan teknis di tata kelola," "penyediaan serta penyaluran gizi nasional," sampai "pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden."

Tidak lama dari peresmian perpres, Jokowi melantik seorang akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Dadan Hindayana, menjadi Kepala BGN. Usai diangkat, Dadan mengaku lembaga yang dia pimpin belum punya kantor.

Kehadiran BGN tak lepas dari konstelasi pemilihan umum presiden (pilpres) 2024 ketika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan—salah satunya—distribusi makan gratis bagi masyarakat.

Janji tersebut terpacak di dokumen berjudul "Asta Cita" yang memuat visi serta misi Prabowo-Gibran. Detailnya, Prabowo-Gibran hendak menyalurkan "makan siang dan susu gratis" baik di sekolah maupun di pesantren, di samping "bantuan gizi untuk anak balita serta ibu hamil."

"Kita mengatasi masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," demikian Prabowo mengungkap latar belakang program makan gratis sewaktu debat kelima capres-cawapres di Jakarta, Februari 2024.

Dari janji kampanye, makan gratis kemudian diwujudkan begitu Prabowo menang pilpres dan naik ke kursi kekuasaan. BGN pun ditunjuk memobilisasinya.

Selaku operator MBG, struktur BGN dipegang oleh delapan pejabat pelaksana. Ada kepala, sebagai orang nomor satu, yang kemudian dibantu wakil hingga deputi. Berdasarkan informasi resmi, sejauh ini, terdapat sepuluh sosok yang menduduki kursi di BGN.

Yang menarik, dari semua pejabat di BGN, tidak ditemukan ahli gizi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, misalnya, adalah akademisi dengan bidang riset ekologi serangga. Tiga orang wakil Dadan, masing-masing merupakan mantan wartawan serta purnawirawan TNI serta Polri.

Di level deputi, yang berjumlah enam orang, empat di antaranya yakni—lagi dan lagi—pensiunan TNI serta Polri. Sisanya ialah profesional di bidang pemerintahan dan tata kelola sumber daya manusia.

Selain itu, dari keseluruhan pejabat utama di BGN hanya satu yang perempuan.

Secara teknis, tugas BGN mencakup pemilihan siapa yang menjalankan MBG. Mereka yang menunaikan MBG berasal dari dua kanal: BGN sendiri dan mitra. Basis mitra bertopang pada kerjasama dengan yayasan serta nonyayasan.

Untuk nonyayasan, kualifikasinya meliputi instansi pemerintahan hingga perseroan terbatas (PT). Sementara yang dimaksud yayasan yaitu organisasi di bidang sosial.

Dari sepasang saluran tersebut, turunannya di lapangan berbentuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). SPPG bertindak sebagai dapur yang menyediakan makanan kepada para penerima manfaat (MBG). Pihak yang berwenang menyeleksi SPPG adalah BGN.

Per April 2026, sekitar lebih dari 27.000 SPPG telah berdiri serta tersebar di seluruh Indonesia, merujuk data BGN.

Penerapan program dari BGN ini ditunjang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2025, mengutip laporan Kementerian Keuangan, BGN memperoleh anggaran sebesar Rp71 triliun. Hal itu seketika membuat BGN masuk ke dalam 10 besar kementerian atau lembaga dengan pos pendanaan terbanyak.

Setahun berselang, 2026, anggaran yang diterima BGN meroket nyaris empat kali lipat menjadi Rp268 triliun. Predikat yang menempel di BGN berubah menjadi lembaga negara dengan pos pendanaan terbesar, mengalahkan Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Proyeksi anggaran yang dirancang Kementerian Keuangan untuk BGN dalam rentang tiga tahun ke depan, sampai 2029, turut pula menunjukkan tren kenaikan.

Apa yang membikin BGN 'kuat'?

Aspek anggaran serta pengaruh politik disebut para peneliti yang diwawancarai BBC News Indonesia sebagai indikator betapa kuat dan strategisnya Badan Gizi Nasional (BGN).

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, mengatakan BGN berdiri sebab janji Presiden Prabowo ketika mengarungi kontes Pilpres 2024. Alhasil, BGN meraih "unlimited power."

"Karena mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah," tegas Isnawati.

Isnawati memberi catatan bahwa makna "unlimited" tidak sepenuhnya bebas atau tanpa batas, melainkan "sangat leluasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan."

Bentuk kelonggaran itu bisa dilihat manakala anggaran BGN pada 2026 mayoritas dikeruk dari pos pendidikan. Pemerintah berdalih penerima MBG adalah anak-anak di bangku sekolah sehingga masih masuk akal apabila pendanaan pendidikan dibagi ke MBG.

Pemerintah juga menekankan prioritas untuk pembangunan infrastruktur pendidikan tidak akan berkurang.

Terkait "pengalihan" dana pendidikan ini lantas berbuah gugatan koalisi sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di luar anggaran, "kekuasaan" BGN ditemukan di pengadaan barang serta jasa.

Riset Transparency International Indonesia (TII) pernah menyoroti bagaimana pengadaan barang dan jasa oleh BGN lebih banyak memakai e-purchasing, atau melalui daring, sebanyak 68,2%.

Sisanya terbagi atas pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan—yang paling minim—lelang.

Situasi tersebut, sambung TII, menggambarkan pengadaan barang maupun jasa di BGN belum benar-benar transparan serta menerapkan asas persaingan sehat.

Dengan skala anggaran yang besar, pengadaan barang dan jasa oleh BGN seharusnya dilangsungkan secara terbuka sekaligus kompetitif, menurut TII.

Beberapa waktu belakangan, publik mengkritik realisasi penggunaan anggaran BGN pada periode 2025 yang terpecah ke lebih dari 1.000 paket. Nilainya: Rp6,31 triliun.

Dari paket belanja itu, dijumpai barang-barang yang dipandang tidak mencerminkan "pemenuhan gizi," seperti semir sepatu, ikat pinggang, hingga handuk.

"Karena mendapatkan dorongan yang besar dari pemerintah, membuat mereka bisa membeli ini dan itu tanpa mungkin berpikir atau lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang kita punya," ucap Isnawati.

Kekuatan BGN tidak berhenti di titik anggaran, tapi juga pengaruh politik.

Di dalam BGN, melekat fungsi ganda. Selain "lembaga service delivery kebijakan sosial" yang kuantitasnya amat besar, BGN mampu memikul peran menjadi "alat konsolidasi politik," terang pengajar ilmu politik dari Universitas Udayana serta kandidat doktor Monash University, Mirah Mahaswari.

Alasannya, Mirah meneruskan, keberhasilan MBG "sangat menentukan" legitimasi politik pemerintah, tidak menutup kemungkinan tentang rencana keberlanjutan di periode berikutnya.

"Pada prinsipnya posisi BGN cenderung dekat dengan pusat kekuasaan dan punya akses langsung terhadap sumber daya maupun decision making," papar Mirah.

Maka dari itu, pertanyaan mengapa kursi jabatan di BGN berisikan mantan polisi atau tentara cukup terjawab dengan mengamati konteks "politik" yang berkembang. Mirah menilai penunjukan pejabat berlatar belakang "keamanan" dipicu argumen "logika kontrol serta stabilitas."

"Di mana pemerintah itu ingin memastikan kontrol yang kuat atas implementasi program," ujarnya.

"Karena gaya leadership di militer atau polisi itu mungkin dipandang memiliki pengalaman koordinasi yang skalanya besar, bisa mobilisasi dengan cepat, serta punya kedisiplinan."

Desain BGN atau MBG yang berpijak pada sistem rantai komando, tambah Mirah, konsisten dengan gaya kepemimpinan Prabowo.

Pada tataran praktik, persebaran SPPG yang totalnya menyentuh puluhan ribu di Indonesia bisa dibaca sebagai modal guna menjaring kepuasan masyarakat. Pun dengan pemberian "jalan" bagi mereka yang bermodal dalam rangka pembangunan SPPG.

Riset yang disusun Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan ratusan yayasan yang dilapangkan jalurnya dalam pendirian SPPG oleh BGN terafiliasi dengan partai politik, tim pemenangan pilpres, sampai militer atau aparat penegak hukum.

Keterhubungan ini, ICW menyimpulkan, mengindikasikan adanya dugaan distribusi sumber daya ke mereka yang menjalin kedekatan politik dengan penguasa. Di lain sisi, pola tersebut mampu dimanfaatkan untuk memperluas dukungan politik.

ICW berpandangan penerima akses serta manfaat bakal cenderung membalas budi dengan menawarkan loyalitas terhadap "pemberi kemudahan," atau pemegang mandat kekuasaan.

'Selalu berpikir negatif'

Kala berpidato di sidang kabinet di Istana Negara pada Oktober tahun lalu, Presiden Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, supaya "menghasilkan suatu prosedur tetap [pelaksanaan MBG] yang ketat."

Tujuannya ialah mencegah kesalahan yang berujung program tidak maksimal.

Menerjemahkan arahan Prabowo, BGN mengklaim bahwa semua implementasi MBG ditempuh secara hati-hati, profesional, dan berorientasi kepada hasil.

Menanggapi tudingan berbagi "pengaruh," BGN melarang keras praktik yang berbuah konflik kepentingan di lingkup mitra. Pemilihan mitra didasari penilaian yang objektif sekaligus terukur.

Proses verifikasi, ambil contoh, dijalankan terbuka, dapat dipantau, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kemudian tentang pengelolaan anggaran yang besar, BGN mengaku sudah menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan.

"Nah, karena uang itu banyak mengalir di bawah, Badan Gizi Nasional sudah memiliki komponen pengawasan, yaitu Deputi Pemantauan dan Pengawasan, dan kita juga sudah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit seluruh pengeluaran yang ada," ungkap Dadan.

"Dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung yang ada di daerah."

Apabila dirasa belum cukup, Dadan mengimbau masyarakat melaporkan langsung kepada BGN kalau menemukan pelanggaran.

BGN mempunyai kanal pengaduan resmi nasional yang beroperasi 24 jam, menjawab komitmen atas transparansi publik.

Layanan BGN diberi nama Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127 yang difungsikan menampung pengaduan, masukan, atau klarifikasi publik mengenai MBG.

"Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga memiliki ruang untuk mengawasi dan berpartisipasi aktif," tutur Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.

Tak ketinggalan, pemerintah membantah menggunakan BGN maupun MBG untuk kendaraan politik.

"Dan ada yang nuduh Prabowo bikin MBG ini supaya nanti dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi, kalau rakyat milih saya [pada] 2029, apa salah saya?" tegas Prabowo ketika menghadiri kegiatan "Perayaan Natal Nasional 2025" di Jakarta, Januari silam.

Bagi pemerintah, misi besar yang tertampung lewat MBG ialah meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan. Masa depan Indonesia yang baik, dalam perspektif pemerintah, dimulai dengan menuntaskan kebutuhan paling mendasar.

"Ini mereka [anak-anak] yang bicara. Saya tidak mengejar itu. Saya hanya didorong oleh tidak sampai hati saya melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Untuk mereka yang kaya, untuk mereka yang sudah mapan, tidak penting," ucapnya.

"Tapi, untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat, sangat, penting."

Memangkas power, mengubah desain program

Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi IX DPR RI pada November 2025, tidak sedikit kritik dilontarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Oleh sejumlah anggota Komisi IX, BGN dianggap punya banyak keistimewaan yang sayangnya tidak diimbangi dengan akuntabilitas maupun transparansi memadai.

Komisi IX mengingatkan jika BGN tidak bertindak secara hati-hati dan sesuai koridor, masalah lebih besar akan menyeruak.

Mengacu pada siklus kebijakan publik, evaluasi merupakan "komponen yang penting," jelas pengajar ilmu politik dari Universitas Udayana serta kandidat doktor Monash University, Mirah Mahaswari.

Tapi, mengapa dalam kasus kinerja BGN evaluasi seolah berjalan di tempat dan tidak komprehensif?

Mirah menyodorkan tiga analisis.

Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasa "masih cukup baru" dan tengah bergerak dalam fase "ekspansi yang cepat."

"Jadi, fokus pemerintah lebih kepada coverage [jangkauan] programnya, bukan atau belum pada evaluasi mendalamnya," terang Mirah.

Kedua, terdapat "sensitivitas politik" yang mengiringi mengingat MBG adalah "program flagship [utama]" sehingga kritik yang menargetkan implementasi dapat dipandang wujud serangan ke pemerintah.

"Jadi, evaluasinya cenderung sangat hati-hati atau bahkan kabur," tegasnya.

Terakhir, ketiga, "kapasitas monitoring di lapangan sepertinya belum siap untuk mengikuti skala programnya," Mirah menambahkan.

"Jadi, masalah-masalah seperti keracunan atau distribusi itu menunjukkan bahwa sistem pengawasannya itu enggak sebanding dengan ambisi coverage programnya saat ini," tuturnya.

Baru-baru ini, sebanyak 500 orang, terdiri dari siswa dan guru, di Kecamatan Tulung, Klaten, mengalami gejala keracunan selepas menyantap sajian MBG. Pemeriksaan laboratorium memperlihatkan kandungan bakteri Bacillus sp. di dalam menu MBG.

Ditarik lebih luas, mengutip rekapitulasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sekurang-kurangnya hampir 34.000 pelajar keracunan diduga akibat MBG, sepanjang awal 2025 sampai April 2026.

Guru besar teknologi pangan dan hasil pertanian UGM, Profesor Sri Raharjo, menyatakan kasus keracunan MBG nyaris terjadi setiap bulan—dengan melihat data selama 2025.

Ini, imbuhnya, memperlihatkan kritik serta masukan kepada BGN belum sepenuhnya diakomodasi. Walaupun BGN telah menghentikan operasional SPPG yang bermasalah, menurutnya langkah tersebut cenderung reaktif.

"Seolah-olah itu menunjukkan tindakan disiplin, tapi sebenarnya masalah awalnya persiapannya dipaksa berjalan," tandasnya.

Tidak cukup di urusan standar makanan yang melahirkan rentetan keracunan, BGN diterpa sengkarut tata kelola berupa pengadaan jasa sertifikasi halal.

Indonesia Corruption Watch (ICW), pada minggu kemarin, melaporkan dugaan korupsi dari skema tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar.

ICW memandang pengadaan jasa sertifikasi halal oleh BGN tidak mempunyai dasar hukum.

Berbagai masalah yang dilahirkan dalam penerapan MBG membuktikan betapa besarnya kekuatan maupun kewenangan BGN tidak menjamin apa pun, jelas pakar ekonomi dan ketahanan pangan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah.

"Di situ kita mendapatkan laporan yang permasalahannya itu tidak hanya di satu atau dua poin, tapi sangat kompleks. Itu mulai dari tata kelolanya, terus juga dari masyarakat yang bekerja sebagai SPPG di situ, dugaan penyalahgunaan power, dan lain sebagainya," ungkap Isnawati.

Isnawati berargumen kebutuhan mengevaluasi kewenangan atau kontrol BGN sangat mendesak diperlukan. Selama BGN tetap diberi keleluasaan yang melimpah, efeknya justru bakal panjang.

Cara yang dapat diambil pemerintah adalah dengan merombak total desain program MBG, papar Isnawati. Secara strategi, definisi "merombak" diterjemahkan sebagai, pertama, "menyempitkan" cakupan MBG ke arah yang "lebih targeted," terangnya.

Dengan kata lain, MBG difokuskan untuk "anak-anak dari kelompok ekonomi tidak mampu," tambah Isnawati.

Lalu, kedua, skema SPPG sekarang, yang dikritik Isnawati "mahal serta kompleks," diganti dengan kantin-kantin sekolah yang lebih dulu eksis.

"Pemerintah hanya cukup memberikan pendampingan, pengawasan, atau pelatihan," ucapnya.

"Jadi, tidak ada lagi ekspansi SPPG, bahkan tidak perlu ada SPPG."

Jika perombakan berhasil diwujudkan, program MBG bakal mampu tepat sasaran dan, yang terpenting, bermanfaat, imbuh Isnawati. Program pemerintah pun, pada akhirnya, mampu melayani kepentingan luas, bukan ambisi politik penguasa, sebagaimana yang dikhawatirkan khalayak.

"MBG ini merupakan salah satu program dengan fiskal, anggaran fiskal, terbesar. Dalam sejarah Indonesia pun penerima manfaatnya juga sangat besar," paparnya.

"Tapi, yang bikin miris dan sedih itu sudah desainnya amburadul, tata kelolanya simpang siur, tumpang tindih, cost-nya juga sangat tinggi."