Demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain, perwakilan mahasiswa Jakarta ditemui Wapres Gibran

Rangkaian demonstrasi mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut perombakan kebijakan ekonomi dan penghentian praktik militerisme mulai berlangsung pada Senin (15/06), menyusul aksi serupa di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lain pada Jumat (12/06) dan Sabtu (13/06).

Di Jakarta, perwakilan mahasiswa yang berdemo hari ini ditemui oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK).

Mereka masuk ke dalam kantor Wapres pada pukul 17.25 dan mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar satu jam.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.

Perwakilan mahasiswa menyebut Wapres merespons aspirasi mereka dengan baik dan mencatat langsung berbagai poin tuntutan yang diajukan.

"Mencatat poin-poin yang ke depannya harus diperbaiki dan dievaluasi terkait berbagai hal yang kami nilai janggal di negara hari ini, seperti program MBG [Makan Bergizi Gratis] dan KDMP [Koperasi Desa Merah Putih]," kata Muhammad Abdi, koordinator aksi mahasiswa di Jakarta, hari Senin (15/06).

Mahasiswa menyatakan mereka telah memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan-tuntutan mereka.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan, aksi berjilid-jilid," ujarnya.

"Apabila dalam waktu 5x24 jam, paling lambat Jumat, 19 Juni, pemerintah mengabaikan atau tidak menunjukkan progres atas tuntutan ini, maka kami menilai pemerintah telah cacat legitimasi moral dan melanggar kesepakatan."

Mereka menyatakan akan terus mengawal tuntutan, termasuk terkait program MBG, yang dinilai perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan merespons positif aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan hari Senin.

Menurut Al Muktabar, aspirasi mahasiswa disampaikan langsung dalam suasana dialog yang interaktif, dan mencakup berbagai isu mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

"Mahasiswa sudah menyampaikan informasi hasil pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden. Beliau menyambut baik dan menerima apa-apa yang telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional," kata Al Muktabar kepada wartawan.

Ia menambahkan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.

Terkait gelombang aksi demonstrasi mahasiswa, ia menyebut pemerintah menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi.

"Pada prinsipnya, kita adalah negara yang berbasis demokrasi dan berlandaskan hukum," tuturnya.

Baca juga: Demo mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lain – 'Agar rakyat tahu situasi sekarang tidak baik-baik saja'

Sebelumnya,demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, pukul 14.45 WIB.

BEM UBK mengusung enam tuntutan:

Dalam orasinya, mahasiswa UBK menyebut "Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang 'mantap pak', 'bagus pak'. Makanya kita di sini mahasiswa harus berfungsi sebagai agen perubahan".

Sebelumnya, aksi mahasiswa dari UBK sempat dicegat kepolisian di simpang Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Massa tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan yang menjadi lokasi aksi unjuk rasa.

Namun, sekitar pukul 14.35 WIB, polisi akhirnya mengizinkan massa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Medan Merdeka Selatan.

Kepolisian mengaku tidak membiarkan massa bergerak ke Bundaran Patung Arjuna Wijaya, yang juga lazim disebut 'Patung Kuda'.

"Ada tamu negara dan juga buat menciptakan rasa kondusif bagi pengguna jalan. Menyampaikan pendapat kan bisa di mana saja," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Reynold EP Hutagalung.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama, kelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka yang hendak berdemonstrasi ke Bundaran HI dicegat barisan polisi di kawasan Semanggi, Jakarta.

Pemblokiran jalan oleh kepolisian membuat arus lalu lintas dari arah selatan Semanggi macet total. Sebuah ambulans yang hendak melintas sempat terjebak sebelum akhirnya kepolisan membuka pemblokiran jalan sementara.

Sebanyak 5.955 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat dan polsek jajaran akan disiagakan pada Senin (15/06).

Para mahasiswa dari Uhamka lantas beranjak ke depan gedung DPR/MPR RI.

Di sana, mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai universitas lain dan meneruskan aksi unjuk rasa.

Demonstrasi di Bandung, Medan, dan Semarang

Aksi protes juga berlangsung di Yogyakarta.

Para mahasiswa Universitas Islam Indonesia menggelar demonstrasi guna menuntut enam hal, antara lain pemberhentian total Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga bahan bakar minyak dan bahan bakar pokok, serta hentikan militerisme di ranah sipil.

"Kami menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Radhi Akbar Nabil, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiwa Fakultas Hukum UII, saat membacakan tuntutan aksi.

Menurut Radhi, program MBG yang mengggunakan duit APBN hanya memperkaya orang-orang yang sudah kaya, sementara masyarakat menengah ke bawah tetap mengalami kesulitan ekonomi.

"MBG hanya memperkaya yang sudah kaya dan menyulitkan masyarakat miskin," katanya, sebagaimana dikutip wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Segala kebijakan yang mempersulit masyarakat tolong ditinjau kembali. Jangan merugikan masyarakat. Kalau MBG tetap dilanjutkan, kami akan turun kembali. Dan saya harap pemerintah berpikir ulang untuk kebijakan ini," imbuhnya.

Selain menuntut stop MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dari keluarga mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Bisnis - Ekonomika UII, ini juga menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok.

"Kami juga menunut pemerintah memperbaiki tata kelola dan kebijakan keuangan negara. Menuntut penjelasan progres reformasi kepolisian dan refisi UU Polri. Hentikan represi di ranah sipil. Dan perbaiki pola komunikasi pemerintah dan mengakui kesalahannya."

Di Medan, ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara serta aliansi masyarakat menggelar demonstrasi Menuju Indonesia Gagal di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (15/06).

Sebagaimana dilaporkan wartawan Nanda Fahriza Batubara di Medan, mahasiswa membawa enam topik tuntutan, yakni energi dan kenaikan BBM; ekonomi nasional; regulasi keamanan (RUU Polri); evaluasi program MBG; anggaran pendidikan; serta isu lingkungan dan agraria.

Di Bandung, Jawa Barat, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan kantor Bank Indonesia wilayah Jawa Barat, pada Senin (15/06) siang.

Aksi diikuti BEM Universitas Widyatama, BEM Universitas Pasundan, dan Aliansi BEM Nusantara.

Mahasiswa menuntut empat poin utama, yakni evaluasi total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, menolak draf perubahan RUU Kepolisian yang dinilai mempersempit ruang sipil, menuntut langkah konkret pemerintah menahan laju kenaikan harga BBM dan melemahnya rupiah, dan menolak segala bentuk militerisasi di ruang publik.

"Tolong turunkan harga BBM dan bahan pokok karena banyak sekali keluhan dari UMKM, juga keluarga saya sendiri mengenai kenaikan BBM ini dan juga melemahnya rupiah sangat menekan ekonomi kami saat ini, " kata Alfian Nurfadilah.

Aksi ini dijaga ketat aparat kepolisian yang membentuk barikade di depan pagar DPRD Jabar. Sejumlah aparat Polwan juga dilibatkan.

Polisi memegang spanduk bertuliskan, "Selamat datang pejuang aspirasi. Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib kami siap melayani".

Namun, massa bubar setelah ada yang melempar sekitar lima petasan. Polisi mengimbau agar massa tidak terprovokasi dan langsung menggiring massa mahasiswa keluar dari area aksi.

Per pukul 18.00, area gedung DPRD Jabar sudah kosong dari mahasiswa.

Di Semarang,Jawa Tengah, ribuan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi BEM Semarang Raya (Bem Sera) berbondong-bondong geruduk kantor Gubernur Jateng, sambil menyerukan "Menyambut Reformasi Jilid II".

Para mahasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti Unnes, Undip, UIN Walisongo, Polines Semarang, Unwahas Semarang, Unissula, dan kampus lainnya.

Massa yang berjumlah sekitar tiga ribu mahasiswa tersebut melakukan aksi long march dari Kampus Undip Peleburan menuju kantor Gubernur Jateng.

Mereka membentangkan spanduk yang berisi kata-kata seperti 'Prabowo Bukan Raja, Rakyat Bukan Budak', 'Negara Sedang Terluka Jangan Lupa Bersuara'.

"Kalau untuk 'Reformasi Jilid II' masih kita godok, makanya garis besar kita 'Menyambut Reformasi Jilid II'," kata Septia Linasari, salah satu peserta aksi dari Unnes.

"Walaupun ada masyarakat ada yang tidak setuju untuk Reformasi Jilid II karena kondisinya tidak seperti 1998. Namun kita tidak akan menunggu Indonesia kondisinya seperti 1998."

Septi menyampaikan, aksi kali ini tidak hanya diikuti mahasiswa, namun juga masyarakat sipil.

"Kita ada lima tuntutan yang tergabung dalam 'Panca Tuntutan Rakyat' atau kita singkat Pantura," sambungnya.

Adapun untuk Panca Tuntutan Rakyat tersebut di antaranya, turunkan harga BBM dan stabilkan nilai tukar rupiah, kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama, evaluasi total program MBG dan KDMP, kembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat, serta hentikan praktik KKN di pemerintahan.

Jika memang nanti tidak diindahkan tuntutannya, Bem Sera sebut akan melakukan aksi yang lebih besar, dan akan "tindak lanjut untuk melakukan konsolidasi massa lebih besar lagi".

Di samping Bem Sera, terlihat juga dari rombongan HMI Cabang Semarang juga terlihat melakukan aksi di gerbang lainnya.

Sekitar pukul 16.26 WIB massa HMI melakukan pembakaran ban. Kemudian, pukul 16.38 WIB sempat terjadi gesekan dengan aparat karena apinya dimatikan Polisi dengan Alat Pemadam Api Ringan (Apar).

Sekira pukul 17.54 WIB massa aksi mulai membacakan tuntutannya dan berangsur-angsur massa aksi membubarkan diri.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar menggelar demonstrasi di bawah Flyover Pettarani Senin (15/06).

Seraya membakar ban bekas dan menutup sebagian badan jalan sambil berorasi, mahasiswa HMI meminta pemerintah agar mengevaluasi menyeluruh program MBG.

Selain itu, sebagaimana dilaporkan wartawan Darul Amri yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, mereka meminta agar program sekolah rakyat dan koperasi desa agar dihentikan, karena dinilai pemborosan anggaran belanja negara.

Sementara itu, di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut penghentian sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Demonstrasi sempat diwarnai pembakaran ban di depan gerbang kantor DPRD.

Aksi diawali dengan long march, dengan jarak sekitar satu kilometer dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Tugu. Sepanjang perjalanan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Indonesia gawat darurat".

Mahasiswa menyatakan aksi ini dipicu oleh keresahan terhadap kondisi nasional yang mereka nilai semakin tidak menentu di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka juga menilai tata kelola negara tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Muhammad Azhar Zidan, Presiden BEM Universitas Brawijaya.

Aksi sempat memanas, namun mereda setelah Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa. Ia menyatakan akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR RI.

Selain itu, pihak DPRD juga menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Di Medan, Sumatra Utara, ratusan mahasiswa BEM Universitas Sumatera Utara (USU), beserta sejumlah aliansi masyarakat ,menggelar unjuk rasa #menujuindonesiagagal di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (15/06). Meski sempat diwarnai adu mulut dengan aparat yang berjaga, aksi tetap berlangsung kondusif.

Selain poster berisi sindiran dan kecaman, massa juga turut membawa alat peraga aksi berupa replika keranda mayat sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

"Banyak keresahan-keresahan yang kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, di mana kami di sini membawa keresahan-keresahan masyarakat, kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat, yang kami bawa sangat banyak," ujar Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, di sela-sela aksi.

Terdapat sembilan poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada demo kali ini, di antaranya stabilitas harga BBM serta pendistribusiannya, dan penghentian proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi demonstrasi ini berlangsung beberapa jam, mulai pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah beberapa lama orasi, massa akhirnya bertemu Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala

Reportase tambahan oleh Yuli Saputra di Bandung, Kamal di Semarang, Furqon Ulya Himawan di Yogyakarta, Nanda Fahriza Batubara di Medan, Darul Amri di Makassar, dan Tutus di Malang.