Apa saja isi perjanjian AS-Iran yang kini telah berlaku?

Perjanjian terbaru antara Amerika Serikat dan Iran untuk memperpanjang gencatan senjata akan mulai berlaku, Kamis (18/06).

Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perjanjian tersebut, Rabu malam kemarin, saat dia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Evian-les-Bains, Prancis. Salah satu isi perjanjian itu adalah kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz yang sangat vital bagi kepentingan banyak negara.

"Sudah diteken," kata Trump kepada pers saat meninggalkan Istana Versailles, usai menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Kesepakatan antara kedua negara itu disusun dalam bahasa Inggris dan Farsi, kata Menteri Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei.

"Ini menunjukkan tingkat transparansi tertinggi dalam komunikasi publik kami," kata Baghaei kepada kantor berita milik pemerintah Iran, IRIB.

"Jika teks tersebut hanya ada dalam bahasa Inggris, mungkin akan ada terjemahan yang subjektif atau berbeda," ujarnya.

Perjanjian antara AS dan Iran memuat 14 poin. Salah satu poinnya menyatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.

Ada juga poin tentang pengalokasian dana sebesar US$300 miliar (sekitar Rp5.349 triliun) untuk "rekonstruksi dan pembangunan ekonomi" Iran, tapi AS tidak diwajibkan untuk berkontribusi terhadap dana itu.

Perjanjian ini ditandatangani empat bulan setelah konflik antara Iran dan AS yang disokong Israel terjadi.

Pemerintahan Trump menyebut perjanjian tersebut "berbasis kinerja" yang artinya Iran hanya akan mendapat manfaat jika mematuhi komitmen yang mereka sepakati.

Walau begitu, perjanjian AS-Iran ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Berikut ini adalah adalah beberapa poin penting yang sejauh ini telah diketahui terkait perjanjian tersebut.

Poin 1: Mengakhiri konflik 'di semua lini'

Paragraf pertama perjanjian itu menyatakan bahwa AS, Iran, dan sekutu mereka akan menghentikan operasi militer sesegera mungkin dan secara permanen di semua lini, termasuk Lebanon.

Dari perspektif AS, Trump semakin khawatir bahwa operasi militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon dapat menggagalkan perjanjian dengan Iran.

Iran, di sisi lain, telah berulang kali menyatakan keinginan agar Lebanon tercakup dalam perjanjian gencatan senjata mereka dengan AS.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut bahwa setiap kelanjutan operasi militer Israel di Lebanon akan menjadi "pelanggaran terhadap kesepakatan" dan bahwa "tindakan yang diperlukan akan diambil" atas serangan tersebut.

Perjanjian AS-Iran menyatakan kedua belah pihak tidak akan memulai operasi militer baru atau saling melempar ancaman.

AS-Iran sepakat untuk memastikan "integritas teritorial dan kedaulatan" Lebanon.

Dua negara ini juga menyebut bahwa dibutuhkan perjanjian lanjutan yang mengarah pada penghentian konflik secara permanen.

Sampai saat ini tidak jelas bagaimana Israel akan bereaksi terhadap poin ini.

Poin 2: Penghormatan terhadap 'urusan dalam negeri'

Teks perjanjian itu, yang dibacakan secara verbatim kepada pers melalui panggilan telepon dengan pejabat AS, menyatakan bahwa AS dan Iran akan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing.

Kedua negara itu sepakat untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing pihak.

Poin ini kemungkinan akan diterima secara negatif oleh sejumlah kelompok oposisi di Iran. Pada awal 2026, Trump berjanji kepada kelompok demonstran di Iran bahwa "bantuan AS sedang dalam perjalanan".

Poin 3: Jangka waktu 60 hari yang dapat diperpanjang

AS dan Iran akan berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir, maksimal dalam 60 hari. Jangka waktu itu dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.

Hitungan mundur 60 hari tersebut dimulai setelah pemimpin kedua negara secara resmi menandatangani kesepakatan itu.

Trump menandatangani dokumen Iran di Istana Versailles di Prancis, Rabu (17/06), demikian pernyataan Gedung Putih kepada BBC.

Dokumen dari pihak AS juga telah ditandatangani oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Sebelumnya, AS dan Iran mengindikasikan bahwa akan ada seremoni penandatanganan resmi di Jenewa, Swiss, akhir pekan ini. Namun belum jelas apakah upacara tersebut akan tetap dilaksanakan.

Poin 4: AS akan hentikan blokade pelabuhan Iran

Setelah kesepakatan diteken, AS diwajibkan menghentikan blokade militer dan "segala gangguan atau hambatan" mereka terhadap berbagai pelabuhan Iran.

Merujuk poin ini, blokade AS akan berakhir sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Selama rentang waktu ini, jumlah kapal yang diizinkan AS melewati pelabuhan Iran akan sebanding dengan lalu lintas yang dipulihkan oleh Iran di Selat Hormuz.

Dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir ditandatangani, AS berkomitmen untuk menarik pasukan Amerika dari wilayah di sekitar Iran.

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa militer AS akan kembali ke posisi dan aset yang dimilikinya sebelum konflik dengan Iran pecah 28 Februari lalu.

Poin 5: Selat Hormuz

Bagian dari kesepakatan ini mengatur bahwa, setelah penandatanganan perjanjian, Iran akan "mengatur dengan upaya terbaiknya" untuk memungkinkan pelayaran yang aman dan bebas biaya bagi kapal komersial yang melalui Selat Hormuz.

Poin ini telah target utama AS sejak konflik mereka dengan Iran pecah, yang disusul keputusan Iran menutup Selat Hormuz sehingga memicu lonjakan harga minyak global.

Dalam kesepakatan AS-Iran, lalu lintas di Selat Hormuz diperjanjikan akan segera terbuka kembali. AS-Iran juga akan mempertimbangkan upaya menghilangkan "hambatan teknis dan militer" serta melakukan pembersihan ranjau.

Para pejabat AS dan Iran sebelumnya berulang kali berusaha memperjelas bahwa tidak akan ada biaya apapun yang harus dibayarkan oleh kapal yang melalui Selat Hormuz.

Dalam jangka panjang, perjanjian baru AS-Iran ini mengatur bahwa Iran akan bekerja sama dengan Oman dan negara-negara Teluk lainnya untuk membuat perjanjian yang "lebih luas" tentang bagaimana mengelola Selat Hormuz.

Pejabat AS memperkirakan Iran akan menegaskan hak-hak mereka secara "agresif". Namun, menurut mereka, negara-negara Teluk tidak akan pernah menerima sistem yang membebankan biaya pada kapal-kapal di Selat Hormuz.

Poin 6: Dana untuk rekonstruksi Iran

Poin keenam dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa AS dan mitra regionalnya akan mengembangkan "rencana definitif" senilai setidaknya US$300 miliar (sekitar Rp5.349 triliun) untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi di Iran.

Mekanisme akhir akan disepakati dalam waktu 60 hari setelah kesepakatan akhir. Seluruh izin dan regulasi terkait rencana ini akan dikeluarkan oleh AS.

Namun poin ini tidak menyatakan bahwa AS akan terlibat secara finansial.

Seorang pejabat mencatat bahwa AS tidak diharuskan membayar "sepeser pun uang" kepada Iran.

Sebagai contoh, kata pejabat tersebut, jika Iran "berperilaku baik", otoritas Emirat dapat membangun pembangkit listrik di Iran, dengan restu AS.

Trump dan para pejabat AS lainnya berupaya keras untuk memperjelas kepada publik AS bahwa mereka tidak akan memberikan dana kepada Iran secara langsung. Menurut mereka, ini sangat kontras dengan perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan pemerintahan Obama.

Poin 7: Penghentian 'sanksi'

AS akan mengakhiri semua "sanksi ekonomi" terhadap Iran, termasuk yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB dan yang diterapkan secara sepihak oleh AS.

Namun, jangka waktu pemberlakuan poin ini belum jelas.

Kesepakatan itu mengatur, jadwal penghentian kebijakan AS ini akan disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir.

Walau begitu, AS dan Iran mengakui niat mereka untuk segera membahas masalah ini dalam negosiasi selanjutnya.

Kebijakan ekonomi AS yang dikenal dengan sebutan Economic Fury Operation berupaya memutus hubungan Iran dari sistem keuangan global.

Poin 8: Tidak ada senjata nuklir

Iran sepakat untuk tidak memperoleh atau membeli senjata nuklir. AS dan Iran juga setuju untuk menangani uranium yang telah dimiliki Iran.

Metode untuk mengelola material tersebut belum diatur jelas.

Kesepakatan tersebut mencatat, mekanisme tersebut "akan disepakati bersama" dalam pembicaraan selanjutnya.

Namun terdapat kesepakatan bahwa kadar uranium Iran akan diawasi Badan Energi Atom Internasional.

Seorang pejabat senior AS menyebut kesepakatan ini sebagai standar minimum yang harus dicapai negaranya dengan Iran. Dia bilang, poin terkait uranium ini merupakan "kemenangan besar" bagi AS.

Trump mengatakan, upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir adalah "99%" dari apa yang dia ingin capai melalui serangan militer bersama Israel ke Iran sejak awal 2026.

Karena AS menyatakan pelaksanaan perjanjian ini berbasis realiasi di lapangan, pencabutan sanksi yang ditentukan dalam poin 7 akan berkaitan bagaimana Iran mematuhi poin 8 ini.

Poin 9 dan 10: 'Status quo'

Dua poin ini menetapkan bahwa AS dan Iran menyetujui "status quo" program nuklirnya untuk sementara waktu, sampai hasil pengayaan uranium dapat ditangani.

Dalam realiasinya, AS tidak akan memberlakukan sanksi baru.

AS juga akan mengeluarkan pengecualian untuk ekspor minyak, produk minyak bumi, dan layanan terkait lainnya, seperti transaksi perbankan dan transportasi.

Poin 11: Dana yang dibekukan

Poin ini telah menjadi hambatan signifikan bagi negosiasi antara AS dan Iran.

Iran sejak lama bersikeras agar mereka bisa mengelola lagi aset mereka yang dibekukan AS sehingga dapat memiliki alternatif strategi ekonomi.

Poin ke-11 dalam kesepakatan ini menyebut bahwa AS berjanji untuk sepenuhnya menyediakan kembali dana Iran yang mereka bekukan dan batasi.

Seorang pejabat AS mengatakan, AS akan melepas beberapa aset Iran saat pembicaraan lebih lanjut dari kesepakatan ini berlangsung. Dia menyebutnya sebagai penghargaan terhadap Iran jika negara itu mematuhi perjanjian, termasuk soal uranium.

Poin 12-14: Pemantauan dan negosiasi akhir

Beberapa poin terakhir dari kesepakatan AS-Iran menjelaskan bagaimana kesepakatan akan berlangsung.

Disebutkan bahwa AS dan Iran akan membentuk "mekanisme" untuk memantau implementasi perjanjian, meskipun tidak jelas seperti apa pemberlakuannya di lapangan.

AS dan Iran juga akan memulai negosiasi untuk kesepakatan akhir, yang akan diikat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.