Dari Myanmar hingga Venezuela, orang-orang mencari cara mengakali pemblokiran internet

Di dalam sebuah kios bambu kecil di Myanmar, Min sedang bersiap-siap untuk membuka tokonya.

Kabel-kabel yang menjuntai tak beraturan menghubungkan sistem tenaga surya off-grid ke soket. Deretan kursi plastik tampak menunggu kedatangan pelanggan, sementara sebuah menu tulisan tangan memajang pilihan camilan daging dan salad.

Min—bukan nama sebenarnya, demi alasan keselamatan—tahu betul bahwa para pelanggannya akan menghabiskan waktu cukup lama di sini. Mereka datang hanya untuk satu alasan: internet.

Ia bercerita bahwa setiap hari, ada sekitar 30 orang yang mengunjungi kafenya. Saat pertama kali dibuka lebih dari dua tahun lalu, kafe seperti ini masih sangat langka, dan sekitar 300 hingga 400 pelanggan bisa datang setiap harinya.

"Permintaannya benar-benar luar biasa," kenangnya.

Wilayah tempat tinggal Min merupakan satu dari sekian banyak daerah yang terkena dampak pemutusan jaringan internet lokal. Kebijakan ini diberlakukan oleh junta militer Myanmar yang berkuasa sejak mereka merebut kekuasaan lewat kudeta militer pada tahun 2021.

Selama lima tahun perang saudara yang berkecamuk setelahnya, beberapa wilayah di negara tersebut mengalami pemadaman internet yang berlangsung selama berhari-hari, bahkan ada yang hingga berbulan-bulan.

Pada tahun 2022, para pakar PBB menyatakan bahwa pemutusan jaringan ini sengaja menargetkan wilayah-wilayah di mana junta menghadapi perlawanan sengit dari kelompok oposisi.

Demi menyiasati pemutusan jaringan internet, Min punya trik cerdik. Dia memanfaatkan Starlink. Layanan internet satelit besutan perusahaan SpaceX milik Elon Musk ini bekerja dengan cara langsung terhubung ke angkasa, sehingga sama sekali tidak bergantung pada infrastruktur internet domestik yang sedang lumpuh.

Nadi utama dari konektivitas di tokonya bertumpu pada sebuah antena penangkap sinyal berbentuk piringan datar persegi panjang. Perangkat tersebut ia dapatkan lewat pasar gelap di Thailand, lalu diselundupkan melintasi perbatasan, hingga akhirnya kini terpasang kokoh di atas atap seng kiosnya.

Lokasi tersembunyi

Min bilang, usahanya sebenarnya merugi. Dia sengaja memasang tarif murah sebesar 1.000 kyat (sekitar Rp8.374) per jam agar tetap terjangkau bagi para pengungsi dan warga lokal yang memang ingin dia bantu.

Namun, mengoperasikan kafe internet ini taruhannya nyawa. Junta militer melarang keras bisnis semacam ini. Salah sedikit saja, Min bisa dijebloskan ke penjara atau seluruh peralatan berharganya disita.

Keterbatasan ini membuat kafenya hanya bisa beroperasi selama tiga jam saja dalam sehari.

Baca juga:

Selain karena pasokan listrik yang terbatas, bayang-bayang ketakutan juga selalu mengintai.

Meski wilayah tersebut berada di bawah kendali kelompok perlawanan, Min tetap cemas panel surya atau piringan Starlink miliknya terlihat dari udara saat pesawat tempur pemerintah melintas di atas langit.

Demi menghindari radar militer, ia bahkan sudah dua kali memindahkan lokasi kafenya ke tempat yang jauh lebih tersembunyi.

Menurut catatan Myanmar Internet Project (MIP)—sebuah organisasi hak-hak digital—sejak Februari 2021, pemutusan jaringan internet di berbagai wilayah Myanmar telah terjadi lebih dari 450 kali dan berdampak pada kehidupan lebih dari 20 juta orang.

MIP juga melihat adanya pola yang jelas antara pemblokiran ini dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak junta.

"Riset kami menunjukkan bahwa hampir 90% dari pemutusan internet ini berkaitan erat dengan aksi pengeboman... Mereka sengaja memutus komunikasi warga agar bisa menghancurkan wilayah tersebut tanpa terendus," ungkap Nyan, seorang analis hak digital di MIP yang juga menggunakan nama samaran demi keselamatan.

Di sisi lain, pengawasan siber di negara tersebut sangatlah ketat. Warga Myanmar dilarang keras menyediakan ataupun menggunakan VPN tanpa izin resmi dari pemerintah militer. Padahal, teknologi yang memanfaatkan server jarak jauh untuk menyembunyikan alamat IP dan lokasi pengguna ini sudah lama diandalkan di seluruh dunia untuk menembus sensor internet.

Ironisnya, kendala akses internet tidak hanya datang dari pihak militer. Kelompok perlawanan bersenjata pun sesekali turut mengacaukan jaringan. Atas dasar keamanan kelompok sendiri, mereka terkadang memberlakukan larangan sementara terhadap penggunaan Starlink di wilayah yang mereka kuasai, atau bahkan nekat menyerang infrastruktur komunikasi yang ada.

Pemadaman meningkat

Meski skala operasional Min terbilang kecil, dia adalah bagian dari gerakan yang kian hari kian masif. Di berbagai belahan dunia, semakin banyak individu maupun kelompok yang bergerak melintasi batas hukum demi menjebol dinding sensor internet yang dipasang oleh rezim-rezim paling represif di bumi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Access Now, sebuah organisasi hak-hak digital internasional. Dalam laporannya, mereka mencatat bahwa aksi pemutusan jaringan internet di tingkat global terus merangkak naik sejak tahun 2020, hingga akhirnya menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025 dengan total 313 kali pemadaman di 52 negara.

Dari angka tersebut, Myanmar menjadi negara dengan catatan kelam terbanyak, yakni mencapai 95 kali pemutusan.

Tak hanya memutus jaringan secara total, pemblokiran terhadap platform digital spesifik juga melonjak tajam.

Pada tahun 2025, Access Now mengidentifikasi ada 94 kasus pemblokiran media sosial dan aplikasi pesan instan di seluruh dunia—termasuk Facebook, WhatsApp, Telegram, dan X. Angka penutupan akses ini melonjak hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2016, saat organisasi tersebut pertama kali mulai melacak datanya.

Ribuan kilometer dari Myanmar, Andrés Azpurúa bekerja dari Madrid. Andrés memimpin sebuah tim sukarelawan untuk membangun sebuah aplikasi yang dirancang khusus demi menembus blokade sensor di tanah airnya, Venezuela.

Lanskap media di Venezuela memang dikontrol ketat oleh pemerintah. Banyak media berita independen lokal yang diblokir, sementara pembatasan berkala terus menyasar platform internasional seperti X dan Facebook, hingga situs berita seperti The Wall Street Journal.

Guna melawan pembungkaman ini, tim Azpurúa meluncurkan Noticias Sin Filtro (Berita Tanpa Sensor). Aplikasi gratis ini mengumpulkan berbagai sumber berita independen—baik berskala lokal Venezuela maupun internasional—dengan teknologi VPN yang sudah tertanam langsung di dalamnya.

Menurut Azpurúa, aplikasi ini sengaja dirancang untuk mempermudah masyarakat Venezuela dalam menggunakan VPN.

"Anda tidak perlu masuk (log in), tidak perlu membuat akun, tidak perlu membayar apa pun... Anda hanya tinggal membaca berita," jelasnya.

Aplikasi yang dirilis tepat sebelum pemilu presiden yang penuh sengketa pada Juli 2024 ini telah diunduh sebanyak 140.000 kali. Namun, perjuangan ini harus dibayar mahal.

Sebagai aktivis hak digital yang vokal menentang sensor, Azpurúa terpaksa melarikan diri dari Venezuela pada akhir tahun tersebut karena dibayangi ancaman penjara.

"Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka sedang melacak keberadaan saya dan berusaha menangkap saya," kenangnya.

Ketika mantan presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh pihak Amerika Serikat pada awal tahun ini, banyak warga Venezuela bersukacita karena mengira perubahan politik akan segera tiba.

Namun, di bawah kepemimpinan suksesornya, Delcy Rodríguez, Azpurúa menilai situasi belum membaik; sensor terhadap media dan internet hampir tidak ada perubahan.

Hingga kini, aplikasi berita tersebut terus dikembangkan berkat kerja keras para sukarelawan dan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari donasi. Bagi Azpurúa, proyek ini lebih dari sekadar teknologi.

"Ini adalah cara kami untuk mendukung penegakan hak asasi manusia, termasuk hak atas akses informasi dan kebebasan berekspresi," katanya.

'Tembok Api Besar' China

Sementara itu, di belahan bumi lain, seorang ekspatriat bernama samaran Echo menjadi bagian dari barisan pengembang yang sedang menantang sistem sensor internet raksasa lainnya: The Great Firewall of China atau 'Tembok Api Besar China'.

Di China, akses ke berbagai situs berita internasional, media sosial, mesin pencari, hingga platform streaming diblokir total. Sebagai gantinya, warga diarahkan untuk menggunakan aplikasi yang dikontrol dan diawasi ketat oleh negara, seperti WeChat dan Weibo.

Echo—seorang mantan pekerja IT yang telah meninggalkan China sejak tiga tahun lalu—mendirikan sebuah layanan berbasis perangkat lunak pihak ketiga.

Melalui sistem ini, ia membantu masyarakat di China menembus blokade digital untuk mengakses situs-situs terlarang seperti Google, YouTube, dan Facebook.

Dalam menjalankan operasinya, Echo bekerja sama dengan seorang mitra bisnis di dalam Tiongkok secara sangat hati-hati demi menghindari radar aparat.

"Di Tiongkok, jika Anda ketahuan membantu orang lain mengakses internet secara bebas... Anda pasti akan ditangkap," tegasnya.

Unit usaha milik Echo ini menyediakan paket langganan gratis bagi pengguna di Tiongkok, sementara biaya operasionalnya ditutupi dari hasil penjualan paket premium berbayar dengan fitur yang lebih lengkap.

Echo sendiri mengaku saat ini bertahan hidup dengan mengandalkan uang tabungannya. Dia melihat upayanya ini sebagai medan laga yang dinamis melawan sensor ketat China.

"Ada kalanya pengembang seperti kami berada di atas angin, tapi ada kalanya juga kami tersudut," katanya.

Tak hanya membantu warga di tanah airnya, Echo kini juga memperluas paket langganan gratis ini untuk pengguna di Iran. Negara tersebut memang tengah dilanda pemadaman internet massal menyusul gelombang protes pada Januari lalu, ditambah lagi dengan kondisi perang yang tengah berkecamuk saat ini melawan Amerika Serikat dan Israel.

Terkait situasi tersebut, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, Article 19, memaparkan laporan terperinci mengenai bagaimana Iran meniru berbagai teknologi dan taktik siber dari China demi mencengkeram kendali atas ruang digital mereka.

Ketika dimintai konfirmasi oleh BBC terkait pembatasan internet ini, pemerintah Myanmar, Venezuela, dan China memilih bungkam dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan.

Meski begitu, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, rezim-rezim ini kerap berlindung di balik alasan keamanan dan stabilitas negara.

Sebagai contoh, pihak junta Myanmar pada tahun 2021 menyatakan bahwa pemblokiran Facebook dilakukan demi meredam penyebaran "berita bohong dan disinformasi".

Sementara itu, saat masih memegang tampuk kekuasaan, Maduro menuduh sejumlah platform media sosial telah digunakan sebagai alat untuk menyebarkan "kebencian".

Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping juga pernah menegaskan bahwa "kekacauan" di jagat maya hanya akan "merugikan kepentingan publik".

Namun bagi warga di akar rumput, seperti para pelanggan yang mendatangi kios internet milik Min di Myanmar, dampak dari pemadaman digital ini terasa sangat menyiksa.

"Hampir seluruh sendi kehidupan kami lumpuh—mulai dari aktivitas sehari-hari, roda ekonomi lokal, pendidikan, hingga komunikasi antaranggota keluarga," keluh Khin (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan berusia 27 tahun yang tinggal di wilayah tengah Myanmar.

Khin menceritakan bahwa saat pemadaman internet pertama kali terjadi, ia sama sekali kehilangan cara untuk menghubungi keluarganya yang tinggal jauh di pelosok, di mana jaringan telepon pun tidak bisa diandalkan.

"Komunikasi kami putus total," kenangnya.

Bahkan untuk bisa mendapatkan secercah sinyal internet, ia terkadang harus rela berjalan kaki selama satu jam.

Penderitaan serupa dirasakan oleh Nay (25), seorang mahasiswi yang namanya juga telah disamarkan. Demi bisa mengakses internet di kafe Starlink, ia harus rutin menempuh perjalanan sejauh lebih dari 2 kilometer.

"Kami, para pemuda... memikul tanggung jawab untuk membangun daerah kami. Tapi sekarang, dengan adanya pemutusan internet ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa," tutur Nay lirih.

Baginya, masa depan generasi muda sepertinya kini sengaja "didorong masuk ke dalam kegelapan."