Wapres Gibran akan ambil langkah hukum di PTUN terkait polemik ijazah, Bakom membantah langkah itu saran presiden

Gibran
Keterangan gambar, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tiba untuk menghadiri hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nasrec Expo Centre, Johannesburg, pada 23 November 2025.
    • Penulis, Tim redaksi BBC News Indonesia
  • Telah diterbitkan
  • Waktu membaca: 13 menit

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberinya saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mendasari bantahannya dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11).

Yusril mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," katanya dalam keterangan yang dikirim Rabu (11/11), dilansir dari Antara.

Pernyataan itu dilontarkan setelah Gibran pada Selasa menyatakan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan MA terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Langkah ini ia sebut merupakan saran Prabowo.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya di Istana Wapres, Jakarta, Selasa petang (10/11).

Dia menyebut akan mengambil langkah hukum di PTUN. Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan MA.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1," ujarnya.

Lewati Whatsapp dan lanjutkan membaca
BBC News Indonesia - Kini hadir di
Akun resmi kami di WhatsApp

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Baca juga:

Sebelumnya, di hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengklaim Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo.

"Beliau [wapres] menyatakan [ke presiden] niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK [Mahkamah Konstitusi] maupun di MA [Mahkamah Agung]," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Selasa (10/11) di Istana Presiden, Jakarta.

Namun, ia mengklaim tidak benar bahwa presiden "menyampaikan penolakan atas niatan tersebut".

"Dalam diskusi, bapak presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN," tambah Hadi.

Hadi bilang pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlaku dan Gibran dipersilakan untuk membuktikan hal ini melalui PTUN.

Pembicaraan antara presiden dan wakil presiden ini berlangsung pagi tadi selama 2,5 jam di Istana Negara, kata Hadi.

Di hari yang sama, MA juga merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026.

Apa kata pengamat?

Menurut analis politik dari CSIS, Nicky Fahrizal, dari polemik yang terjadi, memang ada dua kemungkinan reaksi dari Gibran. Pertama, benar-benar menyatakan mundur secara resmi.

"Sebelum ada pernyataan resmi, menurut saya sih masih belum bisa dikatakan bahwa dia secara de jure itu mengundurkan diri," katanya.

Kedua, mencoba mengulur waktu sebagai langkah mengatur taktik politik.

"Jadi memang ada buying time (mengulur waktu) itu ya, termasuk siasat politik lain untuk memperpanjang waktu," katanya.

Namun proses politik di DPR yaitu pengajuan hak pendapat tetap bisa berjalan beriringan. Prosesnya mungkin akan lebih pelik.

"Ini kan harus ada kompromi politik antara istana dan partai-partai pendukung Pak Prabowo. Termasuk juga dengan partai yang ada di luar koalisi seperti PKS dan PDIP. Jadi ini memang suatu long game," tambah Nicky.

Sidang tersebut untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang dan evaluasi program kerja pemerintah serta menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keterangan gambar, Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Analis politik, Arya Fernandes, mengatakan skenario pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ini "paling mengejutkan bila terjadi".

"Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat wakil presiden mengundurkan diri. Sejak Indonesia merdeka, pengunduran diri sebagai wakil presiden pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno," katanya.

Arya juga bilang, skenario ini tidak menguntungkan bagi politik jangka panjang Gibran dan trah politik Solo. Kata dia, kondisi ini hanya mungkin terjadi dalam situasi politik yang sangat khusus.

Namun, bila ini terus berlanjut, mekanismenya presiden akan mengusulkan dua nama kepada MPR. MPR lalu akan memilih di antara dua nama yang diajukan presiden.

"Bila kondisi ini terjadi, cukup rumit bagi Presiden mengusulkan nama: apakah akan dari partai koalisi, non-koalisi (PDIP) atau tokoh non-partai untuk menjaga soliditas partai koalisi," kata Arya.

Gibran
Keterangan gambar, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyaksikan jalannya acara sebelum pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka makroekonomi di hadapan para anggota parlemen di Gedung DPR, Jakarta, pada 20 Mei 2026.

Sebelumnya Arya mengatakan setidaknya ada tiga skenario yang akan terjadi dalam isu surat keterangan ijazah Gibran. Pengunduruan diri Gibran disebut sebagai skenario "mengejutkan".

Skenario lainnya adalah DPR melanjutkan hak pendapat. Bila skenario ini terjadi, prosesnya bisa memakan waktu 6-9 bulan. Namun, bisa juga lebih cepat dari itu.

Syaratnya didukung sedikitnya 25 anggota DPR yang nantinya dibawa ke rapat Paripurna. Dari keputusan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi lalu ke MPR.

Adapun skenario ketiga adalah DPR tidak melanjutkan hak menyatakan pendapat dan Gibran tidak mengndurkan diri sebagai wakil presiden.

"Skenario ini juga bisa terjadi bila terdapat kesepakatan politik baru di antara elite-elite," kata Arya.

Bagaimana dinamika di DPR?

Sebelumnya, ratusan orang berkumpul di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta pada Selasa (10/11) sore, menuntut pemakzulan Gibran.

Massa dari Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak DPR dan pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka, termasuk pemulihan kedaulatan rakyat dan memutus politik dinasti dan nepotisme.

Salah satu peserta aksi, Natael Bremana, menegaskan poin pertama merupakan tuntutan utama mereka.

"Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan," kata Natael.

Massa di depan DPR.
Keterangan gambar, Massa di depan DPR, Selasa (10/11).

Di dalam DPR, langkah politik menggulirkan hak menyatakan pendapat dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pada Selasa (10/11) siang, menurut salah satu anggota DPR, jumlah anggota DPR yang mengusulkan hak itu sudah melampaui 25 orang.

Ketua DPR Puan Maharani pagi ini mengatakan, usulan hak tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang DPR, walaupun pimpinan DPR telah menerima pengusulan penggunaan hak tersebut.

Pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses, jelasnya.

Ia menjelaskan, proses tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu memperhatikan tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

"Bagaimana mekanismenya, tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut," kata Puan Maharani pada Selasa (10/11).

Puan Maharani
Keterangan gambar, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI.

Sebelumnya, politisi dan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengklaim, puluhan anggota DPR telah meneken usulan hak menyatakan pendapat.

Dia mengatakan, sudah ada hampir 50 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangannya dalam surat usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Iya (48 tanda tangan), hampir 50," ujar Mardani, kepada Kompas.com, Selasa (10/11).

Mardani memaparkan, 12 anggota DPR di antaranya berasal dari PKS.

Disebutkan pula pengusulan hak itu telah disampaikan ke pimpinan DPR.

'Tergantung konsensus siapa sosok pengganti Gibran sebagai wapres'

Pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal, menilai, sejauh mana hak menyatakan pendapat di DPR ini akan bergulir, sangat bergantung pada konsensus elit lintas fraksi serta restu para ketua umum partai politik.

"Jika sasaran akhirnya adalah pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran, para elit politik harus lebih dulu menyepakati figur pengganti di kursi wakil presiden yang juga sejalan dengan kehendak presiden," kata Nicky Fahrizal, Selasa (10/11).

"Proses politik ini menuntut negosiasi politik yang panjang dan pelik," tambahnya.

Nicky menjelaskan, secara prosedural, pengajuan hingga pelaksanaan hak menyatakan pendapat memerlukan kalkulasi waktu dan presisi manuver yang tinggi.

Utamanya, sambungnya, untuk memenuhi syarat kuorum kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR.

"Serta persetujuan dua pertiga dari jumlah yang hadir dalam memutus dugaan pelanggaran hukum oleh wapres," katanya.

Namun demikian, demikian Nicky, hal yang lebih penting di balik pengguliran hak menyatakan pendapat adalah pada risiko politik terbesarnya yang pada pasca-pemakzulan.

"Risiko politik terbesarnya terletak pada pasca-pemakzulan, apabila Gibran lengser di saat kekuatan politik Jokowi mulai terfragmentasi, pengaruh mantan presiden tersebut akan cepat memudar," jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini akan memberikan konsolidasi legitimasi yang nyaris mutlak bagi Presiden Prabowo untuk mengendalikan negara.

"Tanpa adanya perubahan watak kekuasaan, situasi tersebut berisiko mempersempit ruang publik secara drastis dan kian mendesak kebebasan sipil," papar Nicky.

Sebaliknya, jika upaya pemakzulan gagal dan pengaruh Joko Widodo tetap solid, bayang-bayang kekuasaannya akan terus menghantui pemerintahan Prabowo hingga Pemilu 2029, imbuhnya.

Apa itu hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPR?

Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR apabila ada pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Hak itu dapat digulirkan asal diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, seperti diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3.

"Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR," bunyi Pasal 210 ayat (1) UU MD3.

Selanjutnya dalam Pasal 210 ayat (2) UU MD3, hak menyatakan pendapat harus disertai dokumen yang minimal memuat:

  • Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
  • Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b;
  • Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c.

Selanjunya, dalam Pasal 210 ayat (3) UU MD3 disebutkan:

"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir."

Kemudian, usulan hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

Lalu, usulan diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna.

Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) akan membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR dan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan terkait usulannya.

"Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali," demikian bunyi Pasal 211 ayat (4) UU MD3.

Dalam Pasal 211 ayat (5) UU MD3 dijelaskan:

"Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi."

Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Sebaliknya, apabila DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, maka lembaga tersebut akan membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.

Baca juga:

Pasal 213 ayat (1) UU MD3 menjelaskan:

"Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia khusus." Pasal 213 ayat (1) UU MD3.Selanjutnya dalam Pasal 214 ayat (1) UU MD3, DPR akan melaporkan hasil pansus tersebut kepada pemerintah jika menerima laporan pansus itu."

Setelah itu, DPR juga harus menyampaikan laporan pansus tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan.

"Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan," demikian bunyi Pasal 214 ayat (2) UU MD3.

Lalu dalam Pasal 214 ayat (5) UU MD3: "Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden," bunyi Pasal 214 ayat (5) UU MD3.

Jika MK memutuskan bahwa hak menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

"Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR," demikian bunyi Pasal 215 ayat (2) UU MD3.

Seperti apa manuver politik di DPR?

Salah satu anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya telah menyatakan akan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Gibran.

"Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar," kata Sekretaris Jenderal PKS M Kholid kepada Kompas.com, Senin (09/11).

Kholid mengatakan partainya telah menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR dan menilai mekanisme politik perlu dijalankan setelah adanya proses hukum di MK dan MA.

Dukungan terhadap opsi tersebut juga datang dari anggota Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat terkait peluang pemakzulan wakil presiden.

"Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (09/11).

Sementara itu, pimpinan DPR sebelumnya menyatakan lembaga legislatif masih menunggu proses resmi pascareses. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan selama ini masih berlangsung secara informal lintas fraksi dan mekanisme resmi baru dapat berjalan setelah masa sidang dibuka kembali.

"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya, Senin.

Polemik ijazah Gibran tidak bisa didiamkan oleh DPR, karena akan memengaruhi kepercayaan publik, kata pakar.
Keterangan gambar, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran di DPR pada Mei 2026.

Polemik ini muncul setelah MA memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan MA muncul, setelah sebelumnya, MK juga menyebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Sejumlah partai menilai putusan tersebut, bersama pertimbangan dalam putusan MK sebelumnya, dapat menjadi dasar untuk membahas langkah politik DPR, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat yang dalam tahap lebih lanjut dapat berujung pada proses pemakzulan sesuai mekanisme konstitusional.

Jika putusan kedua lembaga hukum tertinggi negara itu tak direspons, persoalan Gibran akan menjadi "duri dalam daging" dan terus menghantui pemerintahan sampai 2029, menurut ahli hukum tata negara.

Kata pakar hukum Titi Anggraini, dalam ijazah-gate Gibran, masalah hukum sudah diputuskan secara faktual dan obyektif oleh MK dalam keterangan putusannya pada 6 Oktober lalu.

Maka kata Titi, "justru jadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun".

Seperti apa isi putusan MA dan MK?

Pada Jumat (30/10), Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi seorang advokat bernama Subhan.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

Gibran

Putusan ini muncul, setelah sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sekalipun tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.

Artikel lainnya:

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan perkara yang diajukan pemohon secara substansial tidak tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Namun, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.

MK menyatakan dokumen seperti certificate of attendance yang dimiliki Gibran bukan merupakan bukti kelulusan tapi merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Apa arti wacana pemakzulan Gibran untuk rakyat?

Putusan MA bukan awal dari ijazah-gate Gibran. Kembali pada 2020 lalu, ketika Ketua DPC PDIP Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo (FX Rudy) awalnya menetapkan dan mengusulkan pasangan achmad Purnomo dan Teguh Prakoso sebagai bakal calon wali kota dan wakil walikota Solo.

Namun, keputusan akhir rekomendasi berada di tangan DPP PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri merekomendasikan Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakosa sebagai pasangan calon dari PDIP.

FX Rudy mematuhi keputusan pusat itu dan langsung memimpin konsolidasi untuk memenangkan pasangan Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020.

Publik sama-sama menyaksikan, bahwa pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo tak lepas dari peran sang ayah, Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden kala itu.

"Ada demokrasi dan integritas partai yang tercederai dalam pencalonan Gibran di Pilkada Solo 2020, surat keterangan ijazah yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wali kota kala itu ternyata tidak sah menurut MA pada 2026 ini," papar Titi.

Sosok Gibran telah dipersiapkan Joko Widodo sejak 2020 ketika dirinya menjadi calon wali kota Solo.
Keterangan gambar, Pilkada Solo pada 2020 lalu.

Tiga tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia cawapres.

Putusan itu membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2024.

Sejumlah akademisi kala itu menilai MK melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma hukum baru atau syarat tambahan pengalaman kepala daerah, yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah).

Publik menduga, ada benturan kepentingan yang membuat perkara nomor 90 itu dikabulkan MK dalam waktu singkat menjelang pendaftaran Pilpres.

Seperti dugaan nepotisme antara Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran.

Dalam aturan kekuasaan kehakiman, hakim yang memiliki hubungan keluarga seharusnya mengundurkan diri dari penanganan perkara, untuk menghindari konflik kepentingan.

Keterlibatan sang paman dalam memutus perkara itu, terbukti sebagai pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK, meski status putusan nomor 90 itu secara hukum positif tetap sah dan berlaku.

Publik akhirnya menyaksikan setiap kontroversi itu dalam enam tahun terakhir. Namun, menurut Titi, setelah putusan MA pada 2026 ini, menentukan penegakkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Masalah Gibran terus bergulir, ungkap Titi, karena prosesnya sejak awal sudah "tidak baik, melanggar etika dan jika sesuatu dipaksakan akan menimbulkan celah yang di kemudian hari akan terungkap".

"Bahwa pemilu itu bukan soal tradisi lima tahunan, tetapi juga harus kita pastikan dan kawal betul prosesnya dengan benar agar yang dihasilkan dari proses pemilu itu juga benar," pungkas Titi.

Menurut Titi wacana pemakzulan Gibran bagi rakyat juga berarti penegakkan konstitusi di negara hukum melalui sistem demokrasi konstitusional.

Di sisi lain, jika wacana pemakzulan Gibran bergulir hingga hak angket atau bahkan hak menyatakan pendapat di DPR, bagi Ambang, merupakan "bentuk kemenangan rakyat".

"Sejak masa pencalonan Gibran sebagai wapres suara kritis publik itu cukup keras, tetapi tidak ada hasilnya," tambah Ambang.

Menurut Ambang, selama ini jalan yang ditempuh rakyat untuk menggugat tak berasal dari Senayan.

"Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan DPR pun pada dasarnya merupakan hasil inisiatif kelompok masyarakat sebagai penggugat mulai dari PTUN, MK dan MA." tutup Ambang.