Polisi temukan dugaan makar kasus penyadapan Presiden Prabowo – Kapan eks Kapolri Listyo Sigit jalani sidang etik?

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Kepolisian Indonesia telah menemukan unsur dugaan makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Temuan unsur tindakan pidana makar itu ditindaklanjuti tim penyidik Mabes Polri dengan menaikkan kasus penyadapan itu ke tahap penyidikan, kata pejabat Polri.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana, jelasnya.
Hal itu diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal itu mengatur bahwa gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan.
Apabila tim penyidik memutuskan peristiwa itu adalah tindak pidana, penanganannya dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Johnny Eddizon Izir tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Apa kata Kapori soal temuan dugaan makar?
Dihubungi secara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo.
"Belum, belum. Masih dalam proses [penyidikan]," ujar Suyudi saat ditanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan, proses penyidikan ini meliputi pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan atas kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo.
"Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP," ucap Susatyo, Selasa (17/11).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah sebelumnya ditegaskan ulang oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11) lalu.
Suyudi lalu menjelaskan, pihaknya sampai Kamis lalu, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta adalah Kepala Divisi Hukum Polri; Irjen Eko Hadi Santoso adalah eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri; serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga tersangka lainnya.
Selain menerapkan pasal dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, tim penyidik Polri juga menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana makar.
Empat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Di luar proses penyelidikan dan penyidikan unsur pidana, sejak pekan lalu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mulai menggelar sidang etik terhadap empat tersangka. Persidangan ini digelar secara tertutup.
Kapan eks Kapolri Listyo Sigit jalani sidang etik?
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan menjalani sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada pekan depan.
"Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images
Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Isir belum menjelaskan siapa yang akan menjadi ketua dan anggota majelis dalam sidang etik atas Listyo Sigit.
Baca juga:
- Kasus penyadapan Presiden Prabowo: Listyo Sigit dan tiga perwira lain juga dituduh sadap KPK, gubernur, hingga aktivis
- Nama Bahlil dan Tito Karnavian dikaitkan kasus penyadapan Prabowo – 'Kalau polisi tidak transparan, bakal jadi isu liar'
- Pertarungan elite di balik kasus penyadapan Listyo terhadap Prabowo – Publik dapat apa?
Irjen Eko Hadi dipecat dengan tidak hormat
Dan pada Selasa (17/11), tersangka lainnya, yaitu Irjen Eko Hadi Santoso, diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal atas Presiden Prabowo.
Demikian keputusan majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atas dirinya, Selasa (17/11).
"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Majelis hakim sidang KKEP menyatakan Eko Hadi melakukan tindakan tercela.
Eko Hadi langsung menyatakan banding atas vonis tersebut.
Digelar secara tertutup, sidang etik ini digelar di ruang Biro Wabprof Lantai 2 Gedung Propam Polri sejak pukul 09.00 WIB.
Laporan-laporan media menyebutkan, Eko Hadi mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlengan pendek dengan pangkat bintang dua di pundaknya.

Sumber gambar, Istimewa/Detikcom
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," ungkapnya.
Dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, ungkapnya.
Apa sanksi sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta?
Pada Selasa (10/11), dalam sidang etiknya, KKEP telah menyatakan eks Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik karena melakukan penyadapan secara ilegal.
Ahrie dijatuhi sanksi etika yakni perbuatan Ahrie dinyatakan tercela. Dia dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota polisi.
"Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam jumpa pers, Selasa (10/11)
Isir menjelaskan, perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sumber gambar, lipi.go.id/Kompas.com
"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," paparnya.
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Atas putusan itu, demikian Isir, Ahrie mengajukan banding.
Kapan Irjen Slamet Uliandi dihadapkan dalam sidang etik?

Sumber gambar, Humas Polri/Kompas.com
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11), mengatakan Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik.
Dia mengatakan Slamet Uliandi masih dalam perawatan.
"Memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU (Slamet Uliandi) ini," jelasnya.
Artikel ini akan diperbarui secara berkala.






























