Suku bunga acuan naik, cicilan akan naik, kelas menengah siap-siap turun kelas – Apa saja dampak kenaikan BI Rate?

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan untuk menyetabilkan rupiah dan mencegah harga-harga barang melambung tinggi. Namun, kelas menengah diyakini harus menanggung akibatnya.

"Mungkin kita lebih menghemat untuk makan lauk pauk yang seadanya. Tidak lagi ada buah-buahan atau roti," kata seorang warga Sulawesi Selatan yang masih punya cicilan rumah.

Di tengah penaikan suku bunga acuan, ekonom meneropong akan semakin banyak kelompok menengah yang turun kelas menjadi kategori rentan dan miskin. Musababnya, dunia kelas menengah dekat dengan cicilan.

Sebelumnya, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada Mei 2026.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, Rabu (20/05).

Apa hubungan kenaikan BI Rate dengan rupiah, inflasi, dan cicilan?

Setidaknya ada dua tujuan BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga acuan:

BI Rate naik berarti imbal hasil investasi juga naik. Harapannya, investor bakal tergiur menaruh uang di Indonesia lewat surat utang, deposito, investasi usaha, dan lain-lain.

Ketika para investor asing menukar dolar AS menjadi rupiah, maka nilai tukar rupiah akan menguat.

Saat ini harga minyak dan gas dunia naik karena dampak konflik Timur Tengah. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Dengan kenaikan BI Rate, kredit jadi mahal, cicilan naik, dan orang-orang mengurangi belanja. Hal ini membuat permintaan barang turun dan harga tidak naik terlalu cepat. Hasilnya, inflasi bisa dijaga.

Efek terakhir ini akan terasa sampai dalam rumah tangga, khususnya pada kelas menengah yang masih punya kredit KPR atau modal usaha kecil dengan bunga (floating) mengikuti kenaikan BI Rate ini.

Bagaimana dampak kenaikan BI Rate di dalam rumah tangga?

Detak jantung Dewi Warastuti berdegup kencang setiap ingat cicilan rumahnya hendak jatuh tempo. Ditambah lagi, saat ini BI sudah mengumumkan kenaikan suku bunga acuan.

"Iya setiap bulan saya deg-degan," kata karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah ini.

Dewi berharap pihak perbankan tidak menaikkan bunga secara drastis dari cicilan rumahnya.

"Kalau cuma Rp100.000 masih okeh lah. Tapi kalau misalkan kenaikannya sampai 50% atau 20% itu udah pasti terasa banget. Pusing jelas," katanya.

Perempuan 45 tahun ini mengambil kredit rumah dengan sistem floating alias cicilannya mengikuti suku bunga bank. Ia sudah membayar dua tahun, dan masih sisa empat tahun lagi agar rumah tersebut barganti atas namanya.

Tiap bulan, Dewi harus mengeluarkan sekitar Rp3 juta untuk membayar cicilan. Jumlah ini setengah dari gaji yang diperoleh tiap bulan, yaitu Rp6 juta.

"Di luar cicilan ya, untuk biaya rumah tangga, seperti listrik, untuk makan, transport, kemudian wi-fi, kemudian untuk biaya refreshing," katanya.

Sejauh ini, Dewi mengaku belum mendapat pemberitahuan dari bank tentang jumlah kenaikan cicilan rumah. Tapi ibu satu anak ini sudah mengambil kuda-kuda.

"Mungkin untuk refreshing akan saya kurangi, karena selama ini misalkan sebulan makan di luar; dua sampai tiga kali. Kalau ada kenaikan cicilan KPR, saya akan mengurangi itu".

Di tengah situasi ini Dewi merasa keluarganya sudah turun kelas dari kelompok menengah.

"Itu jelas untuk masyarakat menengah seperti saya yang untuk saving (menabung) saja susah," katanya sambil tertawa miris.

Dia juga belum bisa membayangkan kondisi ekonomi rumah tangganya ke depan.

Kelas menengah sejauh ini paling terdampak bertubi-tubi dari kenaikan bunga bank, sampai "beras, kemudian minyak goreng belum lagi oli motor".

"Lebih baik jika pemerintah memberikan subsidi suku bunga KPR. Jadi agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau dan cicilan juga ringan, tidak memberatkan masyarakat," harapnya.

Terpisah pulau, Alpian warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan juga bersiap menghadapi kenaikan cicilan rumah.

Pria 39 tahun ini punya tanggungan kredit rumah Rp2,6 juta/bulan yang ke depan bisa naik karena harus disesuaikan suku bunga bank.

"Ya, kurang lebih sisa satu tahunan kayaknya baru lunas," kata Alpian.

Alpian membuka usaha warung kopi di Makassar. Penghasilannya tak menentu, rata-rata sebulan Rp9 juta atau lebih.

Pengeluarannya sebagian besar untuk "urusan dapur dan pendidikan anak".

Sejauh ini, ia masih tenang karena belum ada pemberitahuan dari bank tentang kenaikan cicilan rumah.

"Tapi belum saya tahu kapan berlakunya, karena orang rumah [istri] belum ngomel-ngomel," katanya sambil melengkungkan senyum.

Bagaimana pun, ia sudah mengambil ancang-ancang tentang strategi pengeluarannya. Salah satunya mengurangi biaya "healing" dan rekreasi".

"Mengurangi atau tidak membeli sama sekali barang elektronik, untuk konsumsi makanan sehari-hari mungkin tidak terlalu berlebih lagi. Jadi mungkin kita lebih menghemat makan lauk-pauk yang seadanya. Tidak lagi ada buah-buahan atau roti," katanya.

Di sela obrolan, Alpian mengkritisi kebijakan fiskal pemerintah yang masih mempertahankan program MBG yang boros dan kurang produktif di tengah tekanan ekonomi. Kata dia, investasi yang bermakna semestinya pada pendidikan dan kesehatan.

"Apa yang ingin kita capai di masa depan, kalau cuma dikenyangkan saja?" katanya bertanya-tanya.

Siapa kelas menengah?

Alpian dan Dewi Warastuti masuk kategori kelas menengah. Hal ini diukur dari pengeluaran bulanan mereka, berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut BPS, kelas menengah punya peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional.

Pada 2024, nilai konsumsi pengeluaran dari kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Ini artinya, keberadaan kelas menengah menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Survei KedaiKopi 2025 menunjukkan tiga dari 10 masyarakat kelas menengah punya utang di bank (di luar kredit rumah dan kendaraan). Hampir setengah dari kelas menengah juga menggunakan kredit online.

Dari survei ini lebih dari 80% kelas menengah menyatakan kenaikan harga kebutuhan pokok dan cicilan makin berat menjadi salah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumsi menjadi lebih hati-hati.

Jajak pendapat KedaiKopi menunjukkan, kelas menengah punya dunia yang dekat dengan urusan kredit atau cicilan.

Bagaimanapun, BPS melaporkan banyak kelas menengah yang turun kelas dalam beberapa tahun terakhir.

BBC News Indonesia telah menurunkan liputan mendalam tentang nasib kelas menengah yang makin nelangsa dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

Sejauh mana kenaikan suku bunga memengaruhi kelas menengah?

Faktor kebijakan BI menaikan suku bunga acuan akan menambah daftar di atas, kata ekonom dari UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat.

"Karena kelas menengah ini ditopang dari kredit. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, handphone-nya kredit, laptopnya kredit. Jadi mereka ini sebetulnya sensitif terhadap perubahan suku bunga," katanya.

Menurut Achmad, kelas menengah sudah terpukul berkali-kali seperti "kecepatan inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari kenaikan pendapatan".

"Ini [kenaikan suku bunga] mungkin adalah second round (ronde kedua) dari kenaikan inflasi, dan yang paling ujung mungkin third round (ronde ketiga) adalah pertumbuhan ekonomi kita akan tertekan," katanya.

Apakah kenaikan BI Rate akan jadi obat mujarab stabilitas ekonomi?

Achmad menggambarkan langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebagai bentuk "cuci piring" atas persoalan kebijakan fiskal pemerintah.

"Saya membacanya, kelemahan rupiah itu [karena] tekanan domestik, tekanan fiskal itu yang lebih berat dibandingkan aspek moneter," katanya.

Tekanan fiskal yang dimaksud adalah belanja pemerintah yang kurang produktif, pendapatan negara kecil, utang membengkak sampai intervensi negara dalam ekspor komoditas.

Karut-marut kebijakan pemerintah dalam mengelola uang negara bisa dilihat dari analisis dan laporan lembaga-lembaga rating dunia yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Itu kan mereka punya kriteria merah. Kriteria merahnya adalah keberlangsungan fiskal," kata Achmad.

Ia berpendapat kenaikan suku bunga acuan sulit mengembalikan nilai rupiah pada level Rp17.000, selama kebijakan fiskal belum dibenahi.

Belanja negara beranggaran jumbo yang selama ini menjadi perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Achmad menyerukan agar pemerintah memprioritaskan ulang anggaran belanjanya.

"Belanja MBG, belanja Koperasi Merah Putih dengan segala komponen di dalamnya itu dirasakan tidak tepat waktunya, bukan tidak baik programnya, tetapi di saat penerimaan sedang bermasalah, kita malah ekspansi dengan mengandalkan pembiayaan eksternal. Dan ini membuat investor berfikir dan berhitung," katanya.

Di kesempatan lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pemerintah akan memangkas anggaran MBG demi penghematan APBN. Semula anggaran MBG Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun.

"Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," kata Purbaya seperti dikutip Kompas.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual, menilai kenaikan BI Rate merupakan langkah antisipasi yang perlu diambil untuk mencegah situasi jadi lebih buruk di tengah tekanan global.

"Ya paling nggak bisa meredam ya, kalau nggak dilakukan kan bisa lebih parah lagi," katanya.

Tapi Sumual tak menutup mata ada harga yang harus dibayar dari kebijakan ini, yaitu kenaikan cicilan utang untuk usaha atau kredit rumah.

Kendati demikian, kata Sumual, kenaikan suku bunga acuan tidak serta merta membuat jatuh kelas menengah. Kata dia, suku bunga acuan BI tidak selalu drastis digunakan perbankan karena "bank nggak sembarangan menaikkan [bunga]".

"Kelihatannya juga kan sekarang juga kompetisi di sektor perbankan itu juga ketat," tambahnya.

Ekonom dari Bright Institute, Yanuar Rizky, menilai langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebagai "terlambat".

Kata dia, BI terlambat merespons tekanan global, dan terjebak menjaga stabilitas citra dan pasar obligasi, sehingga kehilangan momentum mengendalikan rupiah dan inflasi secara efektif.

"Bahasa sederhananya, sebetulnya, BI ini kan disuruh menjaga citra pemerintah. Bahwa ekonomi stabil, obligasi pemerintah itu stabil. Di tengah dunia tekanan gini, kita bisa stabil," katanya.

Menurutnya, langkah BI ini hanya menahan kejatuhan rupiah agar tidak lebih dalam, bukan memulihkan ke nilai semula. "Paling memungkinkan kan BI rate naik, ini hanya mencegah ke Rp18.000," katanya.

Presiden Prabowo sudah menyadari kejatuhan kelas menengah

Salah satu isi pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada Rabu (20/05), membedah pertumbuhan nilai total aktivitas ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tujuh tahun, PDB Indonesia naik rata-rata 5%, hampir menyentuh angka USD 1,5 triliun. Tapi di periode yang sama jumlah orang miskin naik, dan banyak kelas menengah tumbang.

"Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," kata Prabowo.

Namun Prabowo tidak melihat akar persoalan dari kebijakan fiskal pemerintah, melainkan apa yang ia sebut "kebocoran" uang negara ke luar negeri.

Ia mengatakan anomali data ini karena adanya "under invoicing" atau praktik merekayasa faktur penjualan komoditas ekspor di bawah harga sebenarnya. Tujuannya, agar setoran pajak ke negara bisa diperkecil.

Oleh karena itu, Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah tentang BUMN yang mengendalikan transaksi ekspor batu bara, sawit, dan paduan besi. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi karena dianggap akan mengganggu tata kelola ekspor, sampai tuduhan pemerintah memonopoli tata kelola ekspor.

Jurnalis Fajar Sodiq di Solo dan Darul Amri di Sulawesi Selatan berkontribusi dalam liputan ini.