Masalah di balik pernyataan Presiden Prabowo 'rakyat di desa enggak pakai dolar'

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat di pedesaan tidak menggunakan mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari ketika menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar disebut pengamat ekonomi sebagai "sikap meremehkan masalah" dan "bisa menjadi bumerang atas kelanjutan anjloknya rupiah".

Meskipun masyarakat pedesaan tidak bertransaksi langsung memakai dolar, tapi barang-barang seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian bahan pangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar, kata pengamat.

Untuk diketahui, pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.600 per US$1 pada Jumat (15/05) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga barang dan daya beli masyarakat.

Namun, Prabowo menilai kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujar Prabowo.

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, untuk meminta tanggapan. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada jawaban.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo?

Berbicara saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Prabowo, dengan nada berkelakar, tak terlalu ambil pusing mengenai posisi rupiah yang sudah menembus level Rp17.600 per US$1.

Baca juga:

Dia bahkan menyebut, sebagian besar masyarakat di pedesaan tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari sehingga, menurutnya, mereka tidak merasakan langsung dampaknya.

"Sekarang ada yang selalu… sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dolar begini… Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, publik juga tidak perlu khawatir selama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, disebutnya "masih bisa tersenyum".

Pihak-pihak, yang diklaimnya, resah terhadap pelemahan rupiah adalah mereka yang kerap pelesiran ke luar negeri dan para pengusaha.

"Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Hayo siapa ini? Mbak Titik (Siti Hediati Hariyadi) pusing ini. Sakti Wahyu Trenggono... Anindya Bakrie, lupusing gua lihat, pengusaha pusing."

"Percaya lah, ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat," sambung Prabowo yang disambut tepuk tangan para undangan.

Mengapa pernyataan Presiden Prabowo dikritik?

Sejumlah pengamat ekonomi menilai respons Presiden Prabowo terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkesan "meremehkan masalah yang sebetulnya kompleks".

Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan masyarakat di pedesaan memang tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi.

Tetapi, ia bilang, masalah utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Nilai tukar dolar pada dasarnya tetap memengaruhi harga barang di Indonesia, termasuk yang dirasakan masyarakat pedesaan.

Ronny mencontohkan barang yang diperlukan petani seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian besar bahan pangan, sangat dipengaruhi oleh kurs dolar.

Ketika rupiah melemah sampai ke level Rp17.600 per US$1, maka tekanan biaya untuk memproduksi barang-barang itu bakal merembet ke harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebab, sebagian besar bahan bakunya masih impor.

"Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya mesti tidak pernah melihat dolar secara fisik…"

"Dalam ekonomi, rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga," jelas Ronny Sasmita kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).

"Jadi, kalau konteksnya (Presiden Prabowo) ingin menenangkan publik, narasi itu malah berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks," sambungnya.

Apakah investor memercayai klaim Prabowo?

Lebih jauh, pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, berpandangan pernyataan Presiden Prabowo itu sebetulnya menyiratkan adanya kekhawatiran terhadap situasi melemahnya rupiah.

Hanya saja, kepanikan tersebut direspons dengan sikap menantang sembari berharap investor percaya pada klaimnya bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

"Bahwa dia tidak takut, kurang lebih begitu," kata Yanuar Rizky kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).

"Sama seperti gaya komunikasinya Presiden AS, Donald Trump. Dia ngomong negatif, market ikut. Dia bilang sesuatu yang mengarah ke positif, market juga ikut."

Masalahnya, kata Yanuar, Prabowo tidak punya kapasitas sebesar Presiden AS, Donald Trump, yang bisa memengaruhi pasar keuangan global. Apalagi, menurutnya, pernyataan-pernyataan Prabowo selalu bertentangan dengan kondisi fiskal.

Hal itu terlihat dari defisit anggaran yang terus melebar akibat turunnya penerimaan negara. Sebagaimana diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp240 triliun untuk periode Januari hingga Maret 2026.

Tetapi, di sisi lain, belanja pemerintah tetap besar bahkan terus naik demi mengongkosi program prioritas Presiden berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Berkaca pada situasi itu, kata Yanuar, pasar global sesungguhnya melihat risiko fiskal Indonesia semakin meningkat yang pada akhirnya menggerus kepercayaan pelaku pasar di dalam negeri maupun luar negeri.

Hingga kemudian pelemahan rupiah direspons oleh Bank Indonesia dengan menurunkan batas transaksi dolar dari US$100.000 menjadi US$50.000, kemudian diturunkan lagi menjadi US$25.000.

"Itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa semakin banyak orang mulai memindahkan uangnya dari rupiah ke dolar di dalam negeri..."

"Artinya kepercayaan terhadap rupiah mulai menurun. Karena itu, menurut saya, langkah dan pernyataan pemerintah yang ingin menunjukkan keberanian justru akan berbalik menjadi bumerang," terangnya.

Ekonom Ronny Sasmita sependapat. Ia berkata pernyataan Prabowo kurang tepat disampaikan di tengah sensitivitas pasar keuangan yang masih sangat tinggi.

Pasar keuangan, sambungnya, bukan hanya membaca situasi ekonomi Indonesia melalui data, tetapi juga melihat bagaimana cara pemimpin memahami risiko ekonomi.

Ketika publik dan investor menangkap kesan bahwa pelemahan rupiah dianggap bukan masalah, maka bisa menimbulkan persepsi pemerintah Indonesia kurang memiliki "sense of urgency" terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Apa dampak pernyataan Presiden Prabowo?

Ronny Sasmita bilang ada beberapa risiko.

Pertama, risiko terhadap pasar keuangan. Menurutnya, investor sangat memerhatikan pernyataan pejabat negara.

Kalau pemerintah terlihat menganggap pelemahan rupiah bukan masalah besar, pasar keuangan bisa menilai pemerintah tidak cukup serius menangani situasi.

"Akibatnya, tekanan terhadap rupiah bisa semakin besar dan arus modal akan keluar dari Indonesia," ucapnya.

Kedua, risiko terhadap kepercayaan masyarakat.

Saat ini, ungkapnya, masyarakat sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga ketika masyarakat merasakan kenaikan harga-harga tetapi pemerintah terlihat menganggap enteng, maka bisa muncul "jarak persepsi" antara pemerintah dengan kondisi riil masyarakat.

"Dalam ekonomi, kepercayaan publik sangat penting, sama seperti cadangan devisa. Sekali kepercayaan publik menurun, efeknya bisa panjang."

Ketiga, risiko terhadap inflasi dan kepercayaan investor.

Pernyataan yang terlalu menyederhanakan masalah, bisa membuat pemerintah terlihat defensif.

Padahal yang dibutuhkan pasar keuangan justru pengakuan realistis bahwa pelemahan rupiah memang serius dan harus dijaga bersama.

"Investor biasanya lebih tenang terhadap pemimpin yang mengakui tantangan secara terbuka dibanding yang terkesan mengecilkan masalah."

Ekonom Yanuar Rizky juga menilai Presiden Prabowo semestinya berbicara jujur tentang kondisi ekonomi Indonesia tanpa menyalahkan pihak lain, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Singapura.

Pemerintah pun, menurut dia, sebaiknya memberikan rasa percaya kepada masyarakat sembari menerangkan langkah-langkah yang diambil pemerintah agar kondisinya tidak semakin buruk.

"Artinya, negara ini tidak menunjukkan sense of crisis, dan kalau presidennya tidak menunjukkan itu, berbahaya."

Bagaimana tren nilai tukar rupiah terhadap dolar AS?

Rupiah sebetulnya sudah mulai melemah sejak Prabowo Subianto menjabat Presiden pada Oktober 2024, namun tekanan pelemahannya jauh lebih kuat sejak awal 2026.

Ketika dilantik pada Oktober 2024, kurs rupiah masih di kisaran Rp15.400–Rp15.500 per dolar AS. Namun sepanjang 2025 rupiah perlahan melemah ke kisaran Rp16.000–Rp16.600.

Memasuki awal 2026, pelemahannya makin cepat.

Pada Januari 2026 sudah pada level Rp16.700–16.900, kemudian Maret hingga April 2026 menembus Rp17.000.

Kemudian Mei 2026 sempat menyentuh Rp17.500 per US$1 dan terus melorot sampai ke level Rp17.600.

Data Trading Economics menunjukkan, rupiah merupakan mata uang di kawasan Asia Tenggara yang mengalami depresiasi terdalam secara yeat to date. Beberapa kurs yang juga terdepresiasi, antara lain, dong Vietnam, bath Thailand, dan peso Filipina.

Sementara beberapa mata uang justru mengalami apresiasi secara year to date, yakni dolar Singapura, dolar Brunei Darussalam, dan ringgit Malaysia.

Dalam beberapa kali pernyataannya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pelemahan rupiah itu tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang memburuk.

Justru, klaimnya, perekonomian domestik masih relatif kuat dibandingkan negara lain di kawasan. Berkali-kali ia berkata tekanan terhadap rupiah dipengaruhi faktor global dan sentimen pasar yang membentuk perspektif negatif kepada perekonomian Indonesia.

Sentimen yang dimaksud yakni penilaian sejumlah lembaga rating seperti Moody's, Fitch Rating, dan S&P Global Rating yang memberi outlook negatif terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Apakah rupiah dalam kondisi kritis?

Yanuar Rizky mengatakan posisi rupiah yang saat ini berada pada level Rp17.600 per US$1 memang tidak berarti Indonesia masuk dalam krisis besar.

Tapi, angka itu, menurutnya dianggap "kritis" karena daya beli masyarakat yang semakin tidak mampu mengikuti kenaikan harga barang.

Ia menjelaskan, ketika rupiah melemah, harga barang impor dan bahan baku produksi menjadi lebih mahal karena pembeliannya memakai kurs dolar. Akibatnya, ongkos produksi naik dan harga barang ikut melonjak.

Masalahnya, kenaikan harga-harga tersebut tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Sehingga, imbasnya, daya beli semakin tertekan.

Bagi kelas menengah yang masih memiliki tabungan, kata Yanuar, mereka akan mulai "makan tabungan" untuk memenuhi kebutuhan harian.

Sedangkan bagi kelas menengah ke bawah, mereka terjebak pada pinjaman online alias pinjol.

Hal itu tercermin dari data yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah menembus Rp103, 03 triliun per Maret 2026 atau melonjak 26,25% secara tahunan.

"Jadi sebetulnya sejak 2023 sampai sekarang dilihat dari kenaikan pinjol dan utang kartu kredit, makin lama kredit macet naik sebetulnya."

"Artinya apa, sekarang yang terjadi makan tabungan dan makan utang. Dan ketika masyarakat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, akhirnya makan keputusasaan."

"Intinya, angka segini sudah membuat orang susah napas," cetusnya.