Pos polisi dan dua sepeda motor dibakar massa saat demonstrasi 27 Agustus di depan Gedung DPR berakhir – Apa yang diketahui sejauh ini?

Polisi menghalau massa yang bertahan di depan Gedung DPR, Jakarta, dengan menembakkan meriam air, pada Kamis (27/08) malam. Sementara, sekelompok orang dilaporkan merusak dan membakar sebuah pos polisi di kawasan Slipi, Jakbar. Sebelumnya dua sepeda motor dibakar di dekat pos polisi di Jalan Pejompongan, Jakpus.

Sampai sekitar pukul 21.45 WIB, belum ada keterangan resmi polisi atas peristiwa pembakaran sepeda motor dan pos polisi tersebut.

Masih belum jelas pula siapa di balik dua peristiwa tersebut.

Laporan-laporan media menyebutkan, sampai sekitar pukul 20.15 WIB, sekelompok orang berkerumun di sekitar perempatan Slipi, tidak jauh dari Jalan Petamburan.

Kesaksian wartawan Tribun menyebutkan, ada pos polisi di lokasi itu yang terbakar.

Disebutkan, saat pos polisi terbakar, aparat polisi masih menghalau massa demonstran agar menjauh dari Gedung DPR.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan dua sepeda motor di Pos Polisi Pejompongan, Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, dibakar sekelompok orang.

Dilaporkan sekitar pukul 19.00 WIB, dua unit sepeda motor terlihat terbakar di tengah jalan, tepat di depan Pospol Pejompongan.

Sejumlah saksi mata mengaku peristiwa pembakaran dua sepeda motor itu terjadi "sekitar maghrib".

Dua peristiwa ini terjadi ketika berbagai lapisan masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, yang sempat diwarni aksi lempar batu pada Kamis (27/08) malam.

Sebagian massa lainnya bergabung dalam Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka tak hanya menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, tetapi juga berbagai isu lainnya.

Seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Quin Pasaribu dan Silvano Hajid, sampai sekitar pukul 19.00 WIB, sebagian massa masih bertahan di depan Gedung DPR.

Sebagian demonstran sempat melemparkan batu dan benda-benda lainnya ke arah Gedung DPR.

"Lemparan batu, kayu, dan botol minuman tidak berhenti selama lebih kurang dari 10 menit," lapor Quin Pasaribu dari lokasi kejadian.

"Asap mengepul di jalanan dan orang-orang berlarian," tambahnya.

Sebelumnya, massa sempat diadang aparat polisi dan sempat terjadi aksi saling dorong.

Diperkirakan hampir 500 orang memilih bertahan di sana.

Aparat polisi memblokade ruas Jalan S. Parman menuju kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Dalam demontrasi yang digelar sejak Kamis (27/08) siang, para pendemo tak hanya menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kritik terhadap MBG, KDMP, hingga penanganan bencana gempabumi di NTT dan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, juga menjadi poin tuntutan berbagai lapisan masyarakat yang hadir dalam demonstrasi.

Massa yang diperkirakan seribuan orang tiba di depan Gedung DPR dengan berjalan kaki. Mereka membawa bendera organisasi dan spanduk yang bertuliskan: Koruptor Kakap Harus Ditembak Mati. Ada juga yang menyanyikan yel-yel.

Salah satu perwakilan dari massa yang berasal dari Universitas BSI, kehadiran mereka ke sini memang "terpanggil" dari gerakan masyarakat Pati dalam beberapa hari terakhir yang berani menyambangi anggota DPR untuk mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menurut mereka, praktik korupsi telah merajalela dan mencuri anggaran negara. Namun, ketika para koruptor ini dijatuhi hukuman, mayoritas hasil korupsi itu tidak dikembalikan ke negara. Bahkan, kalaupun disita, hanya sebagian kecil.

"RUU Perampasan Aset harus segera disahkan sesegera mungkin. Karena sudah sangat mengkhawatirkan, koruptor banyak yang lolos begitu saja, " ujar seorang perwakilan massa, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Quin Pasaribu.

"Kita turun minta DPR supaya mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kenapa DPR tidak mau mengesahkan? Mungkin DPR takut asetnya dirampas."

Hal itu sejalan dengan data LSM ICW pada 2019-2023 yang menyebut bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp234,8 triliun. Tapi uang pengganti yang kembali ke negara hanya Rp32, 8 triliun atau sekitar 13,9%.

Atas dasar itulah, mereka menyuarkan kepada DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebelum Desember 2026.

Jika tidak, maka para mahasiswa ini mengklaim bakal menggelar aksi serupa pada September mendatang.

Ketika disinggung poin-poin apa saja yang harus masuk dalam RUU Perampasan Aset, mereka mengaku belum mendapatkan salinan beleid itu sehingga belum mengetahui secara detail.

Hingga pukul 16.40 WIB, massa masih bertahan di depan Gedung DPR.

Sebagian dari mereka ada yang menggedor-gedor pagar DPR yang tingginya mencapai enam meter.

Ada pula kawanan pria berpakaian jaket ojol membagikan makanan dan minuman kepada siapa saja yang ada di sini.

Nina, 52 tahun, bilang, terlalu lama menunggu pengesahan RUU Perampasan Aset, "Rakyat keburu miskin duluan, ketimbang koruptornya."

Sementara Fanya, warga sipil yang tergerak datang unjuk rasa bilang, "Sekali saja pak, sekali saja dengarkan suara kami, bisa tidak?"

Di sisi lain, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesi, Silvano Hajid, Anad, perempuan berkebaya yang hadir dalam demonstrasi berucap "Saya seperti diludahi Presiden atas ketidakberdayaannya menangani karhutla dan bencana gempa bumi di NTT, betapa dia tak bisa memahami kegundahan rakyat selama ini."

Di pagar DPR, massa masih meneriakkan sejumlah tuntutan, membentang spanduk tuntutan. Sementara sekitar 1 km dari lokasi unjuk rasa, polisi kembali memblokade ruas jalan menuju gedung DPR.

Mengapa Front Mahasiswa Nasional gabung Aksi Kamisan?

Sementara itu, Aksi Kamisan ke-922 dengan tema 'Satu Tahun Tragedi 28-31 Agustus 2025', tetap digelar di depan Istana Merdeka, Kamis (27/08), seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Riana A Ibrahim.

Di Aksi Kamisan itu, sejumlah orang berpakaian serba hitam dengan payung hitam berdiri. Puluhan lainnya membuat lingkaran dengan titik fokus pada orang yang berorasi di tengah.

Salah satu yang berorasi adalah Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas.

Organisasi yang dipimpin Dimas kerap turun ke jalan untuk menyuarakan kebijakan pemerintah yang bermasalah, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bahkan terakhir, FMN ikut turun bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada di Bundaran HI pada Selasa (18/08).

Kali ini, Dimas dan rekan-rekan FMN memilih ikut Aksi Kamisan ketimbang ikut dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR.

"Keberadaan kami di sini adalah bentuk sikap tegas untuk terus membelakangi Gedung DPR, untuk tidak lagi menitipkan perjuangan ini pada DPR yang merupakan tameng hidup dari pemerintah Prabowo dan Gibran," kata Dimas.

"DPR saat ini bukan wakil dari rakyat, perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia sudah bukan waktunya dititipkan lagi di DPR. FMN berdiri bersama teman-teman di sini berhadapan dengan istana, dengan pusat kekuasaan untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi sejati tanpa perantara."

Sementara itu, peserta Aksi Kamisan lainnya, Annette Mau yang juga aktif dalam MBG Watch menyampaikan pertimbangan pihak MBG Watch untuk tidak ikut turun dalam aksi di depan Gedung DPR.

Ia berkata pihaknya belum mempelajari secara rinci terkait isu RUU Perampasan Aset tersebut. Lagi pula isu yang perlu didorong kali ini, lanjut dia, adalah urgensi kebencanaan.

Ada dua bencana besar yang terjadi yaitu gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan, Papua, hingga Sumatra.

"Bencana alam yang kita lihat sebenarnya di situ ada banyak sekali faktor pengabaian pemerintah terhadap kondisi kebencanaan saat ini. Kita melihat kenyataannya adalah dalam kondisi kegawatdaruratan kebencanaan ini kita ditimpa oleh bencana fiskal sehingga uang pajak yang kita bayarkan tidak bisa dikembalikan untuk menyelamatkan nyawa kita," ungkap Annette dalam Aksi Kamisan pada Kamis (27/08).

Sementara itu, Maria Catarina Sumarsih (foto atas) berkata komitmen penegak hukum jauh lebih penting ketimbang undang-undang baru yang terburu-buru dan tidak memasukkan partisipasi publik.

"Hampir semua undang-undang yang direvisi ataupun undang-undang yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR, setelah itu ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun akhirnya undang itu tetap berjalan," ujar Sumarsih.

"Untuk pemberantasan korupsi sebenarnya tinggal tergantung dari kemauan pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas korupsi atau tidak. Apa makna Presiden Prabowo katanya akan memberantas korupsi tetapi kemudian ada sebuah pidato yang mengatakan bahwa kalau harta koruptor disita untuk negara, kasihan keluarganya mereka akan hidup susah," ungkap Sumarsih yang hampir dua dekade menyuarakan tuntutan terkait penegakan HAM Berat Masa Lalu tapi urung didengarkan.

Adapun tema yang diangkat dalam Aksi Kamisan kali ini tidak terlepas dari isu penegakan HAM yang lekat dengannya.

"Harapannya supaya masyarakat tidak melupakan tindak kekerasan aparat karena ada beberapa orang meninggal dunia, bahkan ada yang dilindas mobil taktis Brimob. Ini menunjukkan bahwa 28 tahun reformasi, kekerasan aparat tidak berkurang dan tidak ada perubahan," ungkap Sumarsih.

"Kami mengangkat tema ini dengan harapan pemerintah menyingkap dan para penegak hukum mengusut tuntas pelaku tragedi tersebut."

Solidaritas ojol – 'Enggak terima orderan dulu, suara kami lebih penting'

Puluhan pengemudi ojek online (ojol) terlihat di depan trotoar sekitar 1km dari lokasi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis (27/08).

Mereka menyumbangkan tenaga mengangkut persediaan minuman dan makanan hingga ke lokasi demonstrasi.

Para pengemudi ojek online mengangkut sejumlah kotak berisi air mineral, mereka menembus blokade polisi, berjalan kaki.

Salah satu pengemudi ojol dari Cibubur, merelakan orderannya sepanjang 27 Agustus ini terbengkalai agar dia bisa ikut "bersolidaritas menyumbang tenaga agar suara akar rumput tersampaikan".

"Orderan tidak penting hari ini, maka kami bergerak untuk bantu pendemo, kami memang tidak bisa demo di lokasi langsung, tapi kami percaya, tenaga kami bermanfaat untuk mereka," jelas Rani, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Silvano Hajid.

Adit, salah satu pengemudi ojol yang turut menyumbang tenaga sempat berkata, "Cuma ini [tenaga] yang saya punya".

Menurut Adit, banyak pihak yang memberikan bantuan logistik, tetapi tidak banyak yang bisa mendistribusikannya menuju lokasi unjuk rasa.

Meski demikian, baginya, terpenting adalah suara dia yang terwakili oleh para pengunjuk rasa bisa lantang terdengar, "tak peduli bahwa penghasilannya hari ini nyaris tidak ada".

"Saya butuh kepastian, apakah kami masih bisa bertahan hidup esok hari? Jika tidak sekarang kapan lagi kami menagih kepastian itu," tambah Adit.

Demonstrasi di Makassar mempersoalkan kebijakan MBG

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, demonstrasi juga dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Maritim Makassar. Demonstrasi berlangsung di Flyover, Kamis (27/0).

Para pendemo mempersoalkan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kualita pendidikan hingga Koperasi Merah Putih (KMP).

Ketua Federasi Serikat Maritim Indonesia Makassar, Fikasianus Icang mengatakan aksi demo tersebut menuntut berbagai persoalan yang terjadi selama pemerintahan rezim Prabowo-Gibran, seperti program makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya, meskipun program MBG tersebut ada yang menguntungkan, namun pada realita yang terjadi di lapangan program ini berdampak pada harga bahan pokok yang melonjak naik, sehingga berpengaruh pada kehidupan kaum buruh.

"Kami dari kaum buruh itu berpengaruh terkait dengan daya beli kami di masyarakat. Kalau harga naik, apalagi upah buruh itu tidak menentu, itu kami sangat soroti," kata Fikasianus di tengah aksi berlangsung, seperti dilaporkan jurnalis di Makassar, Muhammad Aidil, untuk BBC Indonesia .

Fikasianus bilang tuntutan masyarakat terkait dengan program makan gizi gratis tersebut memang sudah terjadi sejak awal program. Namun, pemerintah masih tetap menjalankan menjalankan program MBG itu.

"Pemerintah masih menganggap [MBG] ini berjalan dengan bagus," kata dia.

"Ketika pemerintah serius dalam mengevaluasi MBG ini, seharusnya sudah dilakukan pada saat banyak protes," tambah Fikasianus.

Apalagi, kata dia, pemerintah mengikat masyarakat dengan berbagai kebijakan perpajakan. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi terkait hal itu.

"Seharusnya ada regulasi yang bisa mengatur bagaimana melihat situasi masyarakat sekarang ini. Di mana apa yang kita beli selalu ada pajaknya," ujarnya.

Selain itu, aksi ini juga menyoroti terkait dengan kelangkaan BBM. Di mana, kata dia, pada sudut-sudut SPBU di Makassar terjadi antrian panjang pada kendaraan-kendaraan besar seperti kontainer.

"Kelangkaan BBM ini sangat berdampak pada kami khususnya kaum buruh karena kami setengah mati untuk mencari bahan bakar untuk dipakai aktivitas sehari-hari, dan terjadi kemacetan di mana-mana. Inikan akibat dari kelangkaan BBM itu sendiri," jelasnya.

Massa aksi yang berdemo di Makassar itu juga menyoroti terkait koperasi merah putih yang dinilai tidak tepat lokasi pembangunannya.

"Ada bahkan koperasi merah putih yang sangat kurang di situ, terus siapa yang mau beli di situ?"

"Jadi perlu ditinjau, paling tidak ada evaluasi bahwa di mana lokasi-lokasi yang memang betul-betul membutuhkan koperasi merah putih itu," sambung Fikasianus.

Fikasianus juga bilang bahwa aksi demontrasi tersebut juga menyoroti terkait dengan kualitas pendidikan yang menurutnya mengalami kemunduran. "Kita melihat anak-anak sekolah sekarang tidak jelas pembelajarannya seperti apa," katanya.

Fikasianus menegaskan jika tak ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran, maka hal ini tentunya akan memicu berbagai pergerakan dari masyarakat, khususnya kelompok buruh.

"Paling tidak yang bisa dirasakan adalah kurs dollar ini yang bisa ditekan."

Mengapa demo 27 Agustus menyita perhatian publik?

Menurut analis politik, aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 ini kemungkinan punya "kekuatan besar dan dampaknya besar".

Pusat perhatian publik lebih dominan pada rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Sejak AMPB membuka posko Jumat 21 Agustus lalu di depan Gedung DPR, pentolannya, Supriyono alias Botok, mengklaim telah mengalami penggembosan rencana demo, dimulai dari pemblokiran rekening pribadi di Bank Mandiri.

Botok juga hendak dibawa mobil polisi dengan alasan mengurus surat pemberitahuan demonstrasi.

Selain itu, bus-bus yang membawa rombongan warga Pati ke Jakarta diduga mendapat intimidasi dan teror.

Sebagian rombongan tidak terangkut bus menuju Jakarta, dan bus lain yang telah masuk di wilayah satelit ibukota diduga dilempari batu saat melintasi Tol Karawang.

Selain AMPB, setidaknya tiga kelompok lain akan mengikuti aksi pada 27 Agustus di depan Gerbang DPR. Satu di antaranya punya suara berbeda: mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, BEM UI, dan BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyatakan masih pikir-pikir ikut serta dalam aksi ini, tanpa menentang rencana aksi 27 Agustus.

Pihak Istana mengatakan, "tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial" dari aksi ini.

Apa yang diketahui sejauh ini tentang demo di DPR?

Mengapa rencana demo AMPB diwarnai 'represi'?

"Kemungkinan ini kekuatannya besar dan dampaknya besar," kata analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun.

Oleh karena itu, sejak awal kelompok ini menghadapi apa yang Ubedilah Badrun sebut sebagai "represi" sejak kehadiran mereka di Jakarta.

Sejumlah warga Pati dari AMPB tiba di Jakarta, tepatnya di depan Gerbang Gedung DPR, pada 21 Agustus lalu.

Mereka membawa satu mobil komando berupa bak terbuka sebagai transportasi pengangkut dari Pati ke Jakarta. Mobil ini berisi pelbagai kebutuhan demonstran selama berada di Jakarta.

Salah satu spanduk yang terpasang "Jakarta (lambang hati) Pati Bersatu, Sahkan RUU Perampasan Aset".

Di momentum ini, AMPB mengumumkan puncak aksi mereka akan dilakukan 27 Agustus. Selama sepekan, massa dari AMPB berencana menginap di depan Gedung DPR-RI dengan mendirikan posko.

Sehari kemudian, salah satu aktivis AMPB, Supriyono alias Botok mengumumkan rekening Bank Mandiri miliknya diblokir.

Ia mengeklaim uang Rp80,9 juta di rekeningnya sebagai uang pribadi dan donasi masyarakat tak bisa bertransaksi untuk kebutuhan demonstran selama di Jakarta.

"Saldo saya muncul, tapi tak bisa untuk transaksi," kata Botok.

Minggu (23/08), pihak Mandiri mengakui pemblokiran rekening dengan dalih "permintaan penegak hukum". Polisi melembutkan istilahnya sebagai "penundaan transaksi".

Dalam perkembangan terbaru, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman bersama Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri dan Direktur Utama Mandiri Riduan menjanjikan rekening Mandiri Botok akan diaktifkan.

Selain soal rekening, Botok mengatakan akun TikTok dan whatsapp pribadinya tak dapat diakses.

Di sisi lain, beredar pula kabar bus rombongan AMPB dilempari batu hingga kaca depan pecah di Tol Karawang.

Sopir bus lainnya dari Pati, Jepara, dan Gerobogan, yang akan membawa massa aksi ke Jakarta, diduga mendapat teror. Mereka diminta tidak mengantar warga Pati ke Jakarta untuk berdemonstrasi.

Empat bus lainnya yang membawa total sekitar 200 warga Pati juga dihalau masuk Jakarta.

Sebuah video juga menunjukkan Botok hendak dibawa mobil polisi pada Senin (24/08). Namun massa menahan laju kendaraan.

Tim hukum AMPB menyatakan kejadian tersebut bukan penangkapan, melainkan rencana mengantar surat pemberitahuan ke polisi.

Menurut Ubedilah, rangkaian penggembosan, intimidasi dan teror kepada AMPB mengindikasikan pemerintah tidak matang dalam memahami demokrasi.

"Cara-cara itu kan cara-cara represi yang menunjukkan kita mundur menghargai perbedaan pendapat demonstrasi... kalau pemerintah enggak bersalah, kalau pemerintah itu lurus, enggak usah takut juga dengan demonstrasi," kata Ubed—sapaan Ubedilah Badrun.

Diwarnai seruan agar tertib dan penolakan

Di samping dugaan intimidasi dan teror, rencana aksi massa AMPB juga diwarnai seruan agar demo "tertib", termasuk penolakan dari kelompok lain.

Muhammad Amri Akbar yang mengklaim sebagai pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menolak demonstrasi AMPB dengan dalih "demi menjaga kondusivitas".

Di sisi lain, status Amri sebagai pimpinan KAMMI masih kontroversial setelah organisasi dilanda dualisme.

Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang diwakili Muhammad Rifky alias Eki Pitung juga mewanti-wanti agar demo AMPB "Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati". Pernyataan ini dianggap multitafsir sehingga kelompok Betawi lainnya melayangkan somasi dan meminta Eki Pitung secara terbuka mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Kelompok yang menamakan diri Aliansi BEM Persatuan Indonesia Se-Jakarta Raya menyerukan agar demo AMPB "mengutamakan dialog, kondusivitas dan solusi".

Selain itu, sejumlah orang dari Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Mereka meminta kepastian hukum dan jaminan keamanan.

"Masyarakat Pati menginginkan bagaimana ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati," kata Cucun.

Siapa saja yang ikut aksi 27 Agustus, dan apa tuntutannya?

Kelompok AMPB mengatakan akan menggelar aksi damai dan membawa dua tuntutan: Pengesahan Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati bagi koruptor.

Mereka meminta DPR memberi pernyataan tertulis terkait komitmen mengesahkan aturan tersebut.

Menurut polisi, massa aksi berjumlah antara 100-200 orang.

Kelompok ini mengeklaim akan menghadirkan 2.000 peserta aksi. Mereka punya tiga tuntutan utama: Pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Menurut pemimpin AMDB, kelompoknya akan bergabung dengan AMPB.

Ini merupakan kelompok gabungan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Kelompok ini mengestimasi sekitar 1.000 akan bergabung dalam aksi di depan Gerbang DPR-RI.

Tak seperti dua kelompok sebelumnya, GERAM membawa 10 tuntutan yang lebih luas:

Kelompok ini agak berbeda dari tiga kelompok sebelumnya.

RMP4 mendukung sejumlah program Pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwakilan RMP4 mengatakan sudah menyiapkan 500 tiket keberangkatan massa dari Bangkalan menuju Jakarta.

Mengapa BEM UI dan BEM-SI belum bergabung dengan aksi AMPB, dan apa artinya?

BEM UI masih pikir-pikir untuk bergabung dengan massa kasi AMPB, setidaknya sampai Rabu siang (26/08).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan mengaku masih akan berkoordinasi dengan AMPB sebelum memutuskan gabung dalam aksi tersebut.

"Kalau sejauh ini belum, tapi tadi akhir-akhir ini juga tadi dikabari sama pengurus, ada yang mau langsung ke lapangan," tutur Athof, sapaan Yatalathof Ma'shum Imawan seperti dikutip Tempo.co.

BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga masih belum memutuskan sikap untuk ambil bagian dari aksi 27 Agustus. Menurut Koordinator Pusatnya, Andira Yofi Sulendra, organisasinya masih melakukan konsolidasi pasca musyawarah nasional (Munas).

Meski demikian Andira berkata, BEM SI tetap terbuka ikut demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan ada persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.

"Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar," ujar Andira.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) juga tidak ambil bagian dari aksi massa AMPB di Gedung DPR-RI. Tapi organisasi ekstra kampus ini memutuskan untuk menggelar aksinya di Istana Negara--Aksi Kamisan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Symphati Dimas Rafi'i mengatakan organisasinya "tetap menjaga tuntutan dan isu utama rakyat".

"Mengingat sejak Agustus tahun lalu, tuntutan rakyat tidak ada satupun yang diwujudkan oleh pemerintah. Situasi saat ini juga diperburuk dengan bencana Asap di Kalimantan dan Sumatera, bencana yang disebabkan oleh berkuasanya tuan tanah besar," katanya.

"FMN tetap memandang Presiden Prabowo Subianto adalah yg paling bertanggung jawab atas semua itu".

Menurut Ubedilah Badrun, kelompok mahasiswa nampaknya "berpikir sangat hati-hati, tidak berarti mereka menolak agenda Aksi 27 itu".

"Sebetulnya ini problemnya koordinasi. Menurut saya kelompok-kelompok kritis belum terbangun koordinasi organik itu secara kuat," kata Ubed.

Menurut Ubed, kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya punya rasa kecewa yang sama dengan pemerintah. Tahun lalu, kata dia, banyak tuntutan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, misalnya reformasi kepolisian.

Baca juga:

Ubed pun mewaspadai potensi bentrok demonstrasi 27 Agustus di Gerbang Gedung DPR. Pasalnya terdapat kelompok pengkritik dan pendukung program pemerintah.

Dualisme ini, kata Ubed, telah diketahui aparat keamanan. Mereka diyakini sudah dapat mengantisipasi bentrok dengan cara memisahkan lokasi dua kelompok.

"Kalau kemudian terjadi konflik horizontal itu artinya yang salah aparat keamanan karena sudah tahu," katanya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya akan menyesuaikan pengamanan sesuai kondisi dan perkembangan di lapangan.

Untuk mengantisipasi kericuhan, pihak kemanan akan mengerahkan patroli kewilayahan, patroli siber dan intelijen, serta pemeriksaan di lapangan.

"Kalau kami lebih fokus kepada agar kegiatan ini tidak disusupi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain, khususnya yang berkepentingannya mau mencoba merusak, buat rusuh, mau memprovokasi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Roby Heri Saputra seperti dikutip Kompas.com

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari juga angkat bicara. Kata dia, "tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial" dari aksi 27 Agustus ini.

"Itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi, dan sudah siap, dan sering terjadi," katanya.

Qodari juga bilang setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat.