Norwegia raup triliunan rupiah dari jual minyak ke luar negeri, tapi konsumsi BBM sedikit di dalam negeri

Norwegia dipandang sebagai salah satu negara yang paling ramah lingkungan di dunia. Hampir semua keperluan listriknya dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

Di kota-kota Norwegia, sepeda menjadi alat transportasi andalan. Moda transportasi tanpa BBM itu berbagi jalur dengan pejalan kaki.

Bahkan, sembilan dari setiap 10 mobil baru yang mengaspal di Norwegia ditenagai oleh listrik.

Selain itu, Norwegia juga menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon sejak 35 tahun lalu. Perusahaan menanggung beban biaya atas jutaan ton gas rumah kaca yang mereka keluarkan ke atmosfer.

Di tengah kebijakan hijau itu, Norwegia ternyata terus menggenjot produksi bahan bakar fosil, yaitu gas dan minyak bumi, yang mencemari lingkungan.

Energi kotor itu bukan digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Norwegia, melainkan diekspor dalam skala besar ke luar negeri, demi meraup triliunan rupiah.

Fakta itu menunjukkan bahwa masa depan Norwegia terikat erat pada penggunaan bahan bakar kotor, yang justru mereka tekan di dalam negeri.

Kontradiksi antara dekarbonisasi di dalam negeri dan perannya sebagai pengekspor global utama bahan bakar fosil memunculkan istilah 'paradoks Norwegia'. Topik itu telah memicu perdebatan politik dan sosial yang sengit selama bertahun-tahun.

Lantas, apa implikasi dari perang di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, dan kenaikan harga minyak dunia bagi kekayaan Norwegia? Apakah situasi tersebut memicu kembali salah satu perdebatan sengit itu?

Apa arti bahan bakar fosil bagi Norwegia?

Norwegia adalah salah satu negara paling maju di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia PBB. Sektor energi menjadi sumber utama kekayaan yang mendorong pembangunan itu.

Ekspor dari sektor energi menyumbang sekitar 60% dari semua barang yang dijual ke luar negeri. Angka itu mewakili lebih 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Norwegia.

Negara memegang saham mayoritas di perusahaan energi internasional, Equinor, yang menjadi operator utama di landas kontinen Norwegia dan menyalurkan sebagian besar keuntungannya ke dana kekayaan negara.

Pada akhir 2025, dana abadi itu tercatat memiliki aset yang diperkirakan mencapai US$1,9 triliun (setara Rp33.895 triliun).

Angka itu setara dengan sekitar US$350.000 (Rp6,24 miliar) untuk setiap warga Norwegia.

Timbunan dana yang menggunung itu para praktiknya menjadi penopang sistem pensiun Norwegia serta penyokong sistem kesejahteraan sosial di Norwegia.

Mungkin Anda tertarik:

Kini, seiring dengan perang di Timur Tengah akibat serangan AS dan Israel ke Iran, para ahli menilai bahwa cadangan dana itu pasti akan juga terpengaruh.

Sejak awal perang, Norwegia sepertinya telah memperoleh uang dalam jumlah besar dari penjualan minyak mentah.

Sementara itu, Bursa Efek Oslo juga mengalami kenaikan, yang sebagian besar didorong oleh performa beberapa perusahaan energi domestik yang mendominasi perdagangan.

Pada saat yang sama, pemerintah Norwegia yang dipimpin Partai Buruh berusaha menepis persepsi bahwa negara penyelenggara Nobel Perdamaian itu meraup untung besar dari situasi perang.

Baca juga:

Menteri Keuangan Norwegia dan Mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyebut situasi itu sebagai "sebuah paradoks", seraya menegaskan bahwa Norwegia sebenarnya mendapatkan keuntungan lebih besar jika dunia dalam kondisi damai.

“Belum jelas apakah kenaikan harga minyak akan menguntungkan kita,” kata Stoltenberg kepada surat kabar El Pais.

“Norwegia saat ini memiliki eksposur yang signifikan di pasar keuangan internasional melalui dana kekayaan negara kami. Penurunan pasar saham lebih menyakiti kami daripada keuntungan yang kami dapat dari kenaikan harga minyak mentah."

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dana Kekayaan Norwegia, Nicolai Tangen kepada Reuters.

Dia bilang keuntungan apa pun yang masuk ke dana kekayaan Norwegia, dari tingginya pendapatan minyak akibat perang Iran, nilainya masih lebih rendah dibandingkan dampak penurunan harga saham di luar negeri serta penguatan mata uang krona.

Meski demikian, seperti yang dikatakan kolumnis NRK, Cecilie Langum Becker: "Realitas pahitnya adalah, ketika dunia sedang membara, uang justru mengalir deras ke dalam anggaran negara kami."

Dinamika ini sebelumnya sudah terlihat pada tahun 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina memangkas tajam ekspor energi Moskow ke Eropa.

Sejak itu, Norwegia muncul sebagai pemasok utama minyak dan gas di Eropa, di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.

Norwegia adalah pemasok gas terbesar di Eropa dan produsen minyak mentah terbesar di Eropa Barat.

“Hari ini, kami memasok sekitar 30% gas dan 15% minyak yang dikonsumsi di Eropa, di mana kami mengirim 90% dari ekspor kami,” jelas Thina Saltvedt, analis di perusahaan keuangan Nordea, berbicara kepada BBC Mundo.

Langkah mundur

Bagaimanapun, serangan AS dan Israel ke Iran, meluasnya perang, dan ketidakstabilan di Timur Tengah telah berdampak pada Norwegia.

Pertama, situasi itu membuka kembali perdebatan tentang tanggung jawab moral Norwegia yang lebih luas.

Lembaga kemanusiaan berpengaruh, Norwegian Refugee Council, telah mendesak agar sebagian keuntungan dari dana kekayaan negara itu untuk dialokasikan membantu warga sipil di Iran yang terdampak perang.

Langkah itu, menurut mereka, sama seperti yang dilakukan Norwegia dalam merespons perang Rusia di Ukraina.

Respons resmi pemerintah Norwegia atas tuntutan itu adalah dengan menekankan bahwa Norwegia secara konsisten menjadi salah satu donor bantuan internasional terbesar di dunia dan "pendukung setia negara-negara yang membutuhkan," sebagaimana disampaikan Stoltenberg kepada Reuters.

Kedua, memburuknya situasi di Timur Tengah menguji reputasi Norwegia sebagai pemimpin global dalam energi hijau.

Sejumlah pengamat menilai kebuntuan geopolitik di Timur Tengah tampaknya telah memperlambat kemajuan teknologi hijau serta komitmen jangka panjang Oslo terhadap transisi energi itu.

Presiden dari asosiasi lingkungan Friends of the Earth Norway, Truls Gulowsen, mengatakan kepada BBC Mundo: "Bagi seorang aktivis lingkungan Norwegia seperti saya, jelas bahwa situasi ini sangat memalukan."

Narasi dominan di Norwegia kini bergeser ke arah penerimaan bahwa ketidakstabilan global membenarkan ketergantungan yang lebih besar pada hidrokarbon, menurut Gulowsen.

"Sekarang ada pembicaraan untuk membuka wilayah eksplorasi di perairan dalam Arktik—lingkungan yang sangat rentan di mana seharusnya tidak boleh ada eksploitasi dalam kondisi apa pun," tegasnya.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Aktivis dan kelompok lingkungan di Norwegia telah menyerukan adanya komitmen konkret dan linimasa yang jelas untuk memangkas ketergantungan negara pada industri minyak.

Menanggapi seruan itu, sektor minyak dan gas membela diri dengan menekankan pentingnya peran mereka terhadap perekonomian serta ratusan ribu lapangan kerja yang berhasil diciptakan.

Pemerintahan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, baru-baru ini bahkan telah memberikan 57 izin eksplorasi baru.

"Kami akan terus mencari lebih banyak minyak untuk memasok Eropa," janji Støre, seraya berargumen demi mendukung pengembangan industri alih-alih menetapkan tenggat waktu untuk penghentian bertahap.

Meski mendapat tekanan dari sayap pemuda di partainya sendiri, Støre menunjukkan sedikit ketertarikan untuk segera keluar dari bisnis bahan bakar fosil.

Pemerintah Norwegia tampak fokus pada Laut Barents—wilayah yang paling sedikit dieksploitasi di negara itu—untuk mengompensasi penurunan produksi di ladang-ladang minyak yang sudah tua.

"Kami sedang berbicara tentang lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung. Ini bukan saatnya meninggalkan Eropa tanpa pasokan energi," kata Frode Alfheim dari serikat pekerja Industri Energi kepada BBC Mundo.

Di sisi lain, Saltvedt memberikan catatan peringatan: "Semakin banyak orang menyadari bahwa masa senja bagi industri ini sudah di depan mata. Namun, prosesnya akan berjalan menyakitkan."

Untuk saat ini, Norwegia tampaknya lebih fokus pada bagaimana merespons peristiwa-peristiwa kritis dan dampak kejut yang ditimbulkannya, ketimbang memikirkan strategi jangka panjang.

Laporan tambahan oleh BBC Global Journalism.