Sejumlah sekolah dasar negeri dapat lima hingga nol murid baru – 'Kayak les privat saja', mengapa SDN sepi peminat?

Bangku-bangku murid kelas satu di sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) banyak tidak terisi, bahkan ada yang semuanya kosong pada tahun ajaran 2026/2027.

Di Bandar Lampung, Solo, Semarang dan beberapa daerah lain, jumlah murid baru SDN hanya satu hingga lima anak, dari puluhan kursi yang tersedia.

Bahkan di Blitar, Tulungagung, Karanganyar, hingga Ponorogo, sejumlah SDN tak memperoleh siswa baru.

Lalu, mengapa SDN kini sepi peminat? Apakah karena jumlah anak-anak semakin berkurang atau dipengaruhi kualitas SDN yang tertinggal sehingga orang tua memilih memasukkan anak mereka ke sekolah swasta?

SDN di Solo: Lima siswa baru 'kayak les privat saja'

Suara riuh anak-anak tak terdengar di dalam ruang kelas satu SDN Tegalayu, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/07).

Di dalam kelas yang terletak di pojok bangunan sekolah itu, hanya ada lima murid baru yang berseragam pramuka: empat laki-laki dan satu perempuan.

Mereka semua duduk di deretan bangku depan. Sisa meja dan bangku yang tak terpakai ditata rapat di bagian belakang ruang kelas.

SDN Tegalayu berada di pusat kota, yang diapit oleh Jalan Raya Slamet Riyadi, perkantoran, hotel, hingga tempat usaha. Sekolah itu total memiliki 74 murid dan 11 tenaga pendidik.

Tahun 2026, untuk pertama kalinya, SDN Tegalayu mengalami kekurangan murid. Sebelumnya, sekolah ini menerima 18 siswa, kata guru kelas satu SDN Tegalayu, Nurhidayah.

Kondisi itu membuat Nurhidayah sedih. "Tapi, sukanya anak lebih sedikit itu bisa lebih efektif untuk pendampingannya, bisa lebih detail, kemudian bisa rata dengan semua anak karena lima [murid] lebih fokus," ujarnya.

Nurhidayah mengaku belum mengetahui kemampuan akademik dan sosial para murid karena masih mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Orang tua murid kelas satu SDN Tegalayu, Surati (37 tahun) mengaku tak khawatir dengan jumlah murid yang sedikit.

"Enggah masalah sih, malah kayak les privat saja," ujar Surati yang memasukan anaknya karena alasan dekat rumah.

Yang terpenting, ujarnya, anaknya terlihat bahagia menjalani hari demi hari bersekolah.

"Dia senang karena temannya tidak hanya kelas satu kan ada kakak-kakak kelasnya di sekolah," kata Surati.

Mungkin Anda tertarik:

Hal yang sama juga diungkapkan wali murid lainnya, Mila.

Dia bilang jumlah teman yang sedikit bukan menjadi persoalan selama anaknya merasa nyaman mengikuti proses belajar di sekolah.

Bahkan, ia menilai kondisi itu justru membuat anak bisa mendapatkan perhatian lebih dari guru.

"Saya sudah bilang dari awal kalau muridnya sedikit. Tapi anak saya tetap bilang maunya sekolah di sini. Kalau dipindah, dia malah tidak mau sekolah," ujar warga Ngaliyan Kota Semarang itu.

SDN Tegalayu adalah satu dari sejumlah sekolah di Solo yang kekurangan murid.

Dinas Pendidikan Solo mencatat total ada 1.144 bangku kosong di jenjang SD pada tahun ajaran 2026/2027.

SDN di Semarang: Tiga murid baru

Penampakan yang hampir serupa juga terjadi di SDN Purwoyoso 01, Semarang, Jawa Tengah.

Dari puluhan kursi yang tersedia, SDN itu hanya menampung tiga murid baru: dua laki-laki dan satu perempuan.

"[Padahal] dua tahun lalu kami masih bisa penuh [satu rombel 28 siswa], kemudian tahun lalu turun menjadi 11 siswa," kata Kepala Sekolah SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatini.

"Biasanya kami mendapatkan limpahan dari sekolah lain, sekarang mereka sendiri kurang murid [dua rombel tidak penuh], jadi kami tidak mendapatkan tambahan," sambungnya.

Hajar bilang sekolahnya memiliki fasilitas yang memadai, dari lab komputer, perpustakaan, ruang UKS, musala, Smart TV hingga fasilitas olahraga.

Kondisi serupa juga terjadi di SDN Wonodri, Semarang Selatan, yang mendapatkan delapan murid dari kuota puluhan kursi. Padahal, tahun sebelumnya, sekolah itu memperoleh sekitar 17 siswa baru.

"Tahun kemarin dibanding sekolah-sekolah sekitar, kami masih lumayan. Tapi tahun ini tidak tahu kenapa hasilnya seperti ini, tentu tidak sesuai harapan," kata Kepala SDN Wonodri, Siti Markamah beberapa waktu lalu.

Siti mengaku pihaknya telah mendatangi sejumlah taman kanak-kanak (TK), menggelar lomba mewarnai, hingga memperkenalkan program-program unggulan sekolah untuk menggaet calon murid.

"Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Justru kalau siswanya sedikit, anak-anak bisa lebih diperhatikan. Guru-guru kami juga profesional," ujarnya.

Disdik Kota Semarang mencatat ada 14 kecamatan yang tak memenuhi kuota rombongan belajar (rombel).

Diantaranya adalah SD Tambakrejo 2 (dua murid), SDN Bandarharjo 01 (satu murid), SDN Rejosari 03 (dua murid), SDN Banyumanik 01 (dua murid), dan SDN Sadeng 01 (satu murid).

SDN apa saja yang kekurangan murid?

Fenomena yang terjadi di Jawa Tengah itu juga dialami sejumlah SDN di daerah lain.

Kabupaten Tulungagung: Tiga SDN tak mendapatkan murid baru, yaitu SDN 1 Tenggong, SD Negeri 4 Besuki, dan SDN 5 Bungur. Bahkan, SDN 1 Tenggong telah dua tahun terakhir tak mendapat siswa baru.

Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung mencatat, dari 634 lembaga pendidikan dasar hanya 70 SD yang mampu memenuhi pagu.

Kondisi paling parah dialami oleh 49 lembaga karena mendapatkan siswa baru kurang dari tiga siswa.

Salah satunya adalah SDN 2 Plandaan yang hanya menerima dua murid. Pihak sekolah mengaku telah melakukan beragam cara untuk mencari murid, dari mendatangi TK, hingga menyiapkan sejumlah fasilitas.

"Kami yang ASN sepakat patungan Rp 200 ribu/bulan untuk siswa baru. Ini demi keberlangsungan sekolah kami," jelas Kepala SDN 2 Plandaan, Siti Komariyah.

Kabupaten Ponorogo: Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat empat SDN yang tak memiliki siswa baru, yaitu SDN Nailan, SDN Setono, SDN 3 Pomahan, dan SDN 4 Tempuran.

Selama dua tahun berturut-turun SDN Nailan tidak mendapatkan siswa baru, sehingga kini kelas satu dan dua tak memiliki murid. Total muridnya kini hanya 13 orang.

Kepala Desa Nailan, Nurhadi, mengatakan, minimnya siswa bukan karena fasilitas sekolah kurang memadai melainkan banyak lembaga pendidikan lain yang lebih diminati masyarakat, terutama sekolah berbasis agama.

Blitar: Tiga SD Negeri di Kabupaten Blitar tidak memiliki murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Salah satunya yakni SD Kalimanis 4 di Kecamatan Doko.

Sedangkan di Kota Blitar, SDN Sukorejo 3 hanya memiliki lima siswa baru. Minimnya jumlah lulusan TK sekitar dan persaingan dengan sekolah swasta disebut mempengaruhi penurunan jumlah siswa baru yang mendaftar.

Karanganyar: Disdik Karanganyar mencatat empat SDN tak memiliki murid baru, yaitu SDN 3 Blumbang, SDN 3 Jatiwarno, SDN 4 Seloromo, dan SDN 3 Tunggulrejo. Meski demikian, pemda memastikan aktivitas belajar mengajar untuk kelas dua hingga kelas enam tetap berjalan normal.

Bandar Lampung: SD Negeri 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru. Total SDN itu memiliki 40 siswa aktif dengan delapan tenaga pendidik.

Peristiwa itu membuat Pemkot Bandar Lampung kini mengkaji rencana mengalihfungsikannya jadi sekolah menengah pertama (SMP).

Boyolali: SDN 2 Cepokosawit menerima satu murid baru. Itu pun berasal dari kampung tetangga. Sedangkan, SDN 1 Cepokosawit mendapat dua murid.

Pihak sekolah SDN 2 Cepokosawit telah melakukan beragam cara mencari siswa baru, namun jumlah usia anak masuk SD sangat terbatas.

"Bahkan satu anak, kita datangi ke rumahnya tiga sampai empat kali untuk memastikan anak itu mau sekolah di sini," kata guru kelas satu SDN 2 Cepokosawit, Andiyani Mudrikah.

Padahal SDN yang memiliki total 25 murid itu disebut sekolah favorit dan memiliki fasilitas sekolah yang memadai.

Banyumas: SDN 8 Kranji menerima tiga murid dari 28 kursi yang tersedia, padahal tahun sebelumnya menerima 22 siswa.

Total terdapat delapan SMPN dan 61 SDN di Banyumas yang kekurangan kuota peserta didik baru.

Jember: SDN Jember Lor menerima delapan murid baru, padahal sekolah itu dikelilingi oleh banyak Taman Kanak-Kanak (TK).

"Padahal banyak TK di sekitar sekolah, ada juga anak-anak dari sekitar sini yang sekolah di SD, tapi peminat ke sekolah kami memang sedikit," kata Kepala SDN Jember Lor 06, Eni Megawati yang menyebut sekolahnya memiliki kualitas pembelajaraan dan SDM yang unggul.

Kota Batu: Terdapat delapan SD yang murid barunya kurang dari 10 anak.

Salah satunya adalah SDN Gunungsari 4 Kota Batu mendapatkan delapan siswa baru. Jumlah murid masing-masing dari kelas satu hingga enam berkisar di angka satu digit per kelasnya.

Ciamis: Dari total 743 SD di Kabupaten Ciamis, empat SD dilaporkan hanya memperoleh satu murid baru, salah satunya adalah SDN 2 Salakaria. Total siswa di sekolah itu kini 32 murid.

Brebes: Sebanyak 73 sekolah di Kabupaten Brebes kekurangan murid. Yang paling parah dialami SDN Negarayu 02 dan SDN Purwodadi 01 yang hanya menerima tiga orang murid, padahal kuota tersedia sebanyak 28 orang.

Magelang: SDN Potrobangsan menerima empat siswa baru, padahal tahun sebelumnya berjumlah16 siswa.

Disdik Kota Magelang menyebut sekitar 50% dari total 59 SDN di wilayahnya kekurangan murid.

Apakah angka kelahiran berpengaruh?

Terdapat beberapa faktor yang disebut memengaruhi sejumlah SDN kekurangan murid.

Faktor pertama, menurut pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto, dipengaruhi oleh angka kelahiran total (fertility rate) terus menurun, yang menunjukkan pertumbuhan penduduk melambat.

Data BPS menunjukkan angka kelahiran total pada 1971 sebesar 5,61. Artinya, seorang perempuan melahirkan lima hingga enam anak pada masa reproduksinya.

Jumlah itu menurun drastis hingga menjadi 2,13 pada 2025.

"Banyak keluarga sekarang yang anaknya satu dan maksimal dua. Itu kemudian mengurangi jumlah siswa yang masuk ke SD terutama," kata rektor IMDE (Institut Media Digital Emtek), Jakarta itu.

Di sisi lain, angka kematian bayi mencapai 14,12 dan Indonesia memasuki fase penuaan penduduk dengan persentase lanjut usia mencapai 11,97%.

Fenomena itu diamini oleh sejumlah pemda yang SD-nya sepi peminat.

"Angka kelahiran menurun sehingga lulusan TK juga menurun. Dilihat dari jumlah lulusan SD juga turun dari sekitar 13.000, tahun ini menjadi 11.000 siswa," kata petugas Dinkes Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah.

Begitu juga dengan yang terjadi di Kabupaten Ciamis, seperti yang dialami SDN 2 Salakaria.

"Memang jumlah anak usia sekolah di lingkungan sini sudah sedikit. Banyak penduduk yang usianya sudah lanjut dan kawasan ini juga merupakan Kampung KB, sehingga jumlah kelahiran tidak banyak," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan.

Alasan yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Solo, Dwi Ariyatno. Dia bilang "ketersediaan jumlah daya tampung sekolah negeri melampaui jumlah potensi anak saat ini."

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan mengatakan, kesimpulan sepinya SD negeri karena faktor demografi itu belum dapat digeneralisasi.

Dia menegaskan, secara keseluruhan jumlah lulusan PAUD (sekitar 22.567 anak) di Kota Semarang masih jauh lebih besar dibandingkan daya tampung SD negeri (sekitar 14.530 anak).

"Yang perlu kami dalami adalah pemetaan di setiap wilayah, apakah memang secara demografi anak usia sekolah di lokasi tersebut berkurang atau ada penyebab lain," kata Ahsan.

Apakah migrasi penduduk berpengaruh?

Faktor kedua, kata Totok, adalah migrasi penduduk yang menyebabkan sejumlah wilayah kekurangan anak-anak.

"Terjadi arus urbanisasi. Banyak orang tua yang produktif pindah dari satu area ke area lain, baik karena pekerjaan, harga rumah terjangkau, dan faktor lainnya. Ini kemudian menyebabkan ada satu wilayah kelebihan murid, dan wilayah lain kekurangan murid," kata Totok.

Faktor itu juga diungkapkan oleh Kepala SDN Purwoyoso 01, Semarang, Hajar Riatiani.

Dia bilang banyak warga pindah ke daerah perbatasan seperti Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang memiliki banyak perumahan subsidi, lantaran harga rumah di Kota Semarang dinilai sudah terlalu mahal.

Senada, Kepala Sekolah SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatini menyebut sekolahnya berada di kawasan yang sebagian besar dihuni warga lanjut usia dan berbatasan dengan kawasan kampus dan tempat usaha.

Di sisi lain, banyak pasangan muda memilih membeli rumah subsidi di wilayah pinggiran seperti Kendal, Boja, hingga Podorejo. Dampaknya, sekolah-sekolah di kawasan itu mengalami peningkatan jumlah murid.

Begitu juga yang dialami oleh SDN Wonodri yang diapit rumah kos mahasiswa dan pekerja, serta tempat usaha. Keluarga muda lebih memilih tinggal di daerah penyanggah seperti Banyumanik dan sekitarnya.

Apakah kualitas SDN negeri kalah dengan swasta?

Faktor ketiga, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, adalah kualitas SDN yang tertinggal dibandingkan sekolah swasta.

"Kualitas SDN umumnya cenderungnya jelek. Meskipun gratis, kalau jelek siapa yang mau daftar, ditambah lagi di sekitarnya banyak sekolah swasta yang lebih baik. Belum lagi banyak dugaan pungli di SDN," kata Ubaid.

Kualitas itu, menurutnya, meliputi mutu guru-guru SDN, sistem dan inovasi pendidikan hingga saran prasarana yang menunjang pendidikan.

Ditambah lagi, biaya SD swasta umumnya masih mampu ditanggung oleh orang tua.

"Tapi kalau sudah SMP dan SMA akan ke negeri meski kualitasnya di bawah, karena swasta mahal," ujar Ubaid.

Senada, Totok juga bilang mutu pendidikan SDN cenderung jelek, yang menyebabkan banyak ditinggalkan orang tua.

"Jelek karena saya melihat ada kemandekan mutu di tingkat SD, dari gurunya kurang banyak dilatih, kurang banyak terobosan baru di tingkat SD, dan fasilitasnya. Ini menjadi PR bersama yang harus diperbaik," ujar Totok.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, juga melihat terjadinya pergeseran preferensi orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka.

Dia bilang, sebagian orang tua kini tidak lagi menjadikan SDN sebagai pilihan utama. Penyebabnya bukan karena kualitas SDN mengalami penurunan, namun sekolah swasta bergerak lebih cepat dalam melakukan inovasi.

Dampaknya, kata Edi, para orang tua cenderung memilih sekolah swasta baik berbasis agama ataupun kurikulum internasional.

Sekolah swasta itu dianggap mampu memberikan nilai tambah, baik dari sisi pembentukan karakter, fasilitas, maupun program pendidikan.

Perbedaan kualitas di tingkat SDN juga diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.

"Ternyata surveinya [dinas pendidikan] membuktikan bahwa orang tua itu nyaman kalau anak-anak sekolah di tempat yang memang fasilitasnya canggih. Sementara sebagian besar SD kita kalah canggih sama SD-SD swasta," kata Agustina.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menyoroti ketimpangan mutu antara SDN dan SD swasta.

"Masyarakat tentu cenderung memilih sekolah yang dinilai memiliki kualitas pembelajaran, fasilitas, dan prestasi yang lebih baik. Di saat yang sama, banyak sekolah swasta kini semakin kompetitif dengan menawarkan program unggulan dan layanan yang menarik bagi orang tua," kata Hetifah.

Senada, Disdikbud Karanganyar, Disdik Bandar Lampung, dan Disdik Boyolali menyebut banyaknya sekolah-sekolah baru membuat persaingan mendapatkan murid semakin ketat, di tengah jumlah anak yang minim.

Apakah sistem zonasi berpengaruh?

Faktor keempat adalah sistem zonasi, yaitu jalur penerimaan siswa baru berdasarkan tempat tinggal dengan sekolah.

Pengamat pendidikan, Totok bilang, sistem zonasi menyebabkan dua hal: Kelebihan pendaftar karena jumlah calon murid yang banyak di suatu wilayah, dan kekurangan murid karena wilayahnya minim permukiman keluarga produktif.

Selain itu, kata Totok, zonasi membatasi ruang orang tua untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya.

"Asumsi dasar dari zonasi yang salah, pertama seolah-seolah sekolah itu sudah menyebar di semua kecamatan, yang kedua seolah-seolah sekolah yang ada itu mutunya sama. Padahal faktanya tidak. Itu menyebabkan orang tua yang masih sanggup [ekonomi] akan memilih sekolah yang favorit," ujar Totok.

Sistem zonasi juga disebut memengaruhi jumlah murid baru SDN di Kota Batu, kata petugas Disdik Kota Batu, Dina.

"Faktor utamanya adalah sistem zonasi pada SPMB, di mana terdapat sekolah yang lokasinya saling berdekatan, baik sesama sekolah dasar negeri maupun swasta. Sementara di sisi lain, potensi siswa baru dari sekitar tempat itu sangat terbatas," jelas Dina.

Untuk itu menurut Edi Subkhan, cakupan zonasi SDN perlu diperluas dan membuka ruang lebih untuk jalur afirmasi dan lainnya.

Apa yang perlu diperbaiki?

Melihat fenomena itu, beberapa pemda kini tengah merumuskan opsi untuk melakukan penggabungan sekolah yang sepi peminat.

Namun, solusi itu dipandang tak menyelesaikan masalah jika dilakukan tanpa adanya pendataan yang akurat untuk mengurai akar masalahnya.

"Pendataan itu meliputi distribusi SDN seperti apa, distribusi keluarga muda, kondisi ekonomi calon murid, kualitas pendidikan. Jangan sampai opsi itu merugikan sekelompok orang, terutama mereka yang tak mampu," ujar Totok.

Pendataan juga menjadi solusi dasar yang perlu dilakukan pemda saat ini, kata Ubaid.

Ubaid membayangkan pendataan itu seperti yang dilakukan saat pemilu. Setiap calon murid terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

"Dari DPT itu lalu pemerintah pikir, di wilayah ini butuh berapa TPS [SDN], dan ada berapa DPT [calon murid]. Kalau kelebihan bagaimana, kalau kekurangan bagaimana. Jadi ada pemerataan dan basis datanya," ujar Ubaid.

Terkait fenomena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mendata jumlah SDN yang muridnya kurang dari 60 orang.

"Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Jumat (17/07).

Mu'ti juga bilang telah membicarakan masalah itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Muti menyebut akan diadakan rapat khusus membahas sedikitnya peminat SDN itu.

Wartawan Fajar Sodiq di Solo dan Kamal di Semarang berkontribusi dalam artikel ini.