Hampir setengah anggaran Perpustakaan Nasional dipangkas – 'Kami mati segan, hidup pun tak mau'

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk 2026 dipangkas nyaris setengah dari tahun sebelumnya. Bukan hanya di Jakarta, kebijakan ini juga berdampak ke berbagai daerah, dari pembelian buku baru yang terhenti sampai "perpustakaan keliling" yang berhenti beroperasi.

Pada 2025, anggaran yang disediakan kepada Perpusnas mencapai Rp721 miliar. Tahun ini, jumlahnya berkurang hingga Rp377 miliar.

Dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, 16 Juli lalu, Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, menyebut efisiensi anggaran berdampak terhadap aktivitas literasi.

Aminudin mencontohkannya dengan bantuan buku.

Dalam kurun waktu 2024 sampai 2025, Perpusnas meluncurkan inisiatif pembagian buku ke titik-titik tertentu seperti desa, taman baca, hingga lembaga pemasyarakatan (lapas). Satu lokasi diberi jatah 1.000 buku.

Aminudin mengaku program ini "disambut dengan sangat luar biasa."

Kini, akibat penyesuaian anggaran, distribusi buku tak lagi dapat direalisasikan.

"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," tandas Aminudin.

Pihak Perpusnas sendiri menyatakan sedang berkoordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan sehubungan utak-atik target maupun penambahan anggaran.

Pelaku literasi yang diwawancarai BBC News Indonesia mengungkapkan keresahannya ihwal pengurangan anggaran ini.

Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, pengurus perpustakaan daerah menyebut efisiensi anggaran membuat program peningkatan aktivitas literasi tersendat.

Di provinsi ini, "perpustakaan keliling," yang mengandalkan kendaraan roda empat untuk menyebarluaskan buku-buku bacaan terpaksa dikurangi.

Di Surakarta, Jawa Tengah, koleksi buku di perpustakaan daerah tak kunjung bertambah. Pengurus perpustakaan cemas jika koleksi tak diperbaharui, minat publik atas literasi akan anjlok.

Selama ini hibah buku dari Perpusnas ke perpustakaan daerah disebut membuat berbagai perpustakaan komunitas tetap hidup. Alasannya, komunitas lokal tak memiliki modal untuk membeli buku baru.

Sayangnya, pemangkasan anggaran berpotensi menghentikan hibah buku dari Perpusnas ke komunitas di daerah.

Akademisi serta praktisi literasi menilai pemotongan anggaran Perpusnas menggambarkan bagaimana pemerintah "tidak serius dalam mencerdaskan masyarakat".

Keputusan menekan anggaran Perpusnas disebut ironis karena, pada saat yang sama, pemerintah mengucurkan ratusan triliun untuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

'Tidak mungkin mencapai target dengan anggaran yang kecil'

Berdasarkan keterangan dari Perpusnas, efisiensi anggaran memaksa program prioritas seperti bantuan buku, penguatan perpustakaan komunitas, sampai pembinaan pustakawan menjadi tersendat.

Selama dua tahun berturut, dari 2025 hingga 2026, dana untuk Perpusnas selalu dipotong, sebagaimana yang dialami kementerian maupun instansi negara lainnya sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Juni silam, di forum bersama Komisi X DPR, Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, mengusulkan tambahan anggaran untuk lembaganya. Angkanya mencapai Rp357 miliar.

Secara garis besar, penambahan anggaran ini dimaksudkan guna "memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi."

Suntikan dana itu, menurut Aminudin, dapat pula mampu mengembalikan kapasitas Perpusnas untuk meningkatkan layanan literasi.

Belum jelas apakah usulan Perpusnas, yang disetujui DPR ini, bakal disetujui pula oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebulan setelahnya, di kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X, Aminudin menyebut pihaknya "setiap saat melakukan dialog" bersama Bappenas tentang ruang gerak Perpusnas.

Di kesempatan itu, Aminudin menyatakan target-target yang dijatuhkan kepada Perpusnas semestinya diubah karena minimnya anggaran.

"Tidak mungkin dengan anggaran besar [target] tercapai, dengan anggaran kecil tetap tercapai," tukasnya.

"Karena bagaimanapun kalau tidak ada penurunan target, kami tidak akan bisa mencapai target-target yang sudah tercapai."

Mengacu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Perpusnas mendapat target pencapaian dalam dua indikator: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Yang pertama, IPLM, berfokus pada pengetahuan perihal kondisi semua jenis perpustakaan. Tingginya nilai IPLM menunjukkan ketersediaan, pemanfaatan, dan dukungan terhadap literasi yang kian baik.

Lalu poin kedua, TKM, didefinisikan sebagai angka yang menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Semakin nilainya menuju 100, tandanya semakin positif.

Selama empat tahun ke depan sampai 2029, baik IPLM maupun TKM diharuskan melonjak ke masing-masing ke 72,50 serta 75,50.

Terlepas dari dinamika pengelolaan anggaran yang bergulir, Perpusnas berkomitmen menjaga layanan perpustakaan supaya tidak terganggu.

Selain itu, Perpusnas mengutarakan akan memaksimalkan fasilitas digital seperti iPusnas, e-Resources, Indonesia OneSearch, dan BintangPusnas Edu sebagai bagian penting dalam pembukaan akses literasi.

Awal 2026 kemarin, Aminudin sempat berucap bahwa keterbatasan fiskal tak boleh mengecilkan cita-cita lembaga.

"Kalau kita melihat anggaran sebagai satu-satunya penentu, maka kita akan melihat Perpusnas ini kecil. Dan kalau kita melihatnya kecil, kita pun akan bekerja kecil," ujarnya.

'Program tetap jalan'

Gedung Perpustakaan Provinsi Sumatra Utara, yang berlokasi di Kota Medan, terdiri atas tiga tingkat.

Di lantai satu, terdapat loker penitipan barang, layanan anak, area laktasi (menyusui), toilet, sampai ruang podcast. Di sini pula pengunjung mesti melakukan registrasi terlebih dahulu kepada petugas resepsionis yang telah berjaga.

Naik ke lantai dua, koleksi buku seperti karya fiksi disimpan, selain keberadaan aula dan galeri arsip.

Pemandangan sejenis dijumpai di lantai berikutnya, tiga, di mana buku-buku yang jumlahnya terlihat jauh lebih banyak saling berjejeran di dalam rak, berdiri dari ujung ke ujung.

Jika ditotal, di seluruh lantai terdapat hampir 206.000 eksemplar, kata pegawai perpustakaan, Yolanda Purba. Angka itu tidak bertambah selama lima tahun belakangan.

Pengadaan buku baru terjadi sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Yolanda menyebut alasan di baliknya: efisiensi.

Kendati demikian, pengunjung yang datang ke perpustakaan meningkat seiring berkembangnya fasilitas gedung.

Setiap hari, sambung Yolanda, rata-rata pengunjung berkisar di 150 hingga 200 orang. Kalau perpustakaan mengadakan kegiatan, jumlah pengunjung bisa melonjak ke ribuan individu.

Kabar pemangkasan anggaran Perpusnas belum melahirkan perubahan kebijakan di tempat Yolanda bekerja. Dia meyakini keberlangsungan perpustakaan daerah bakal tetap terjaga, termasuk dalam rangka menyediakan akses bacaan kepada masyarakat umum.

Tak berbeda dengan Yolanda, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Rahma Nur Hayati, menegaskan penyesuaian anggaran tidak otomatis menyetop pelbagai program literasi yang diluncurkan pemerintah.

BBC News Indonesia, pada Senin (20/07), menyambangi lokasi Rahma bertugas saban hari: Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Siang itu, perpustakaan yang terletak di Kota Semarang ini sepi. Rahma berujar, jumlah pengunjung tidak menurun. Dalam sebulan, sekira 3.000 pemustaka—atau pengguna perpustakaan—tercatat di buku pelayanan Perpusda Jawa Tengah.

"Program gerakan literasi tidak pernah berhenti. Toh, bisa dilakukan lewat Zoom atau grup WhatsApp. Bahkan kegiatan bimbingan teknis [bimtek] ke ribuan sekolah tetap berjalan bertahap," paparnya.

Rahma tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi urusan teknis. Contohnya, kata Rahma, adalah persoalan pengadaan buku.

Pada 2025, perpustakaan daerah di Jawa Tengah menerima alokasi anggaran senilai Rp501,5 juta. Setahun berselang, kata Rahma, nominal itu turun menjadi Rp385,6 juta.

Rahma berkata, hibah buku dari Perpusnas juga turun dalam periode yang sama.

"Dampaknya pasti koleksi buku berkurang. Tapi, itu tidak menurunkan semangat masyarakat Jawa Tengah," klaim Rahma.

Para pejabat dan pegawai di perpustakaan itu, kata Rahma, berupaya kolaborasi demi mempertahankan misi literasi bagi masyarakat. Ketika anggaran menyusut, Rahma menyebut terdapat siasat manajemen, metode dan modal material untuk berinovasi.

Artinya, Rahma menggarisbawahi, berjalannya perpustakaan tidak cuma bertumpu pada faktor anggaran, melainkan banyak elemen lain yang saling berkaitan.

"Itu menjadi satu kesatuan, yang tentu saja kami berharap alokasi anggaran memadai untuk bisa kami bergerak lebih," kata Rahma.

'Mati segan, hidup tak mau' – Cerita dari NTT

Tidak semua menyimpan optimisme sehubungan nasib perpustakaan di daerah.

Suasana Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang lengang, Senin (20/07) lalu.

Di setiap ruang baca, kursi-kursi kosong. Deretan meja juga sepi dari tumpukan buku. Jumlah pengunjung pada hari itu tak sampai sepuluh orang. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas.

Realita bahwa perpustakaan daerah sepi pengunjung diakui oleh Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT, Chrismiljanto Rato Pira.

Menurut Chrismiljanto, situasi itu dipicu "kemajuan teknologi", terutama tren penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Chrismiljanto menuturkan, tingkat kunjungan di perpustakaannya pada 2026 berbeda jauh dengan lima atau enam tahun lalu.

"Saat ini turun 70%. Setiap hari dulu bisa 100 pengunjung, sekarang paling 30 sampai 40 orang. Itu yang secara fisik datang," ucapnya.

Perpustakaan Daerah NTT di Kupang ini hampir tak dikunjungi orang setiap periode Januari-Maret dan Juni-Agustus.

Pengunjung baru berdatangan dan jumlahnya cenderung stabil, kata Chrismiljanto, pada September, Oktober, November, dan Desember.

Untuk mengatasi tren itu, Chrismiljanto menyebut para pejabat dan pegawai di kantornya bersiasat. Misalnya, mereka menggenjot layanan online, yaitu akses antar-jemput buku melalui aplikasi WhatsApp.

"Layanan online itu lumayan, dan saat ini mereka lebih online dalam arti pinjam buku juga bisa melalui WA [WhatsApp]," tukasnya.

"Bahkan ada yang bisa sehari 30 kali itu biasanya di bulan Agustus, September, Oktober, karena biasanya [bertepatan] penyusunan skripsi, tesis, ataupun tugas-tugas sekolah."

Tak sekadar itu, perpustakaan daerah di NTT memutuskan untuk menghidupkan lagi layanan di akhir pekan. Perpustakaan akan buka pada pagi hari dan tutup jelang matahari tenggelam.

Tak ketinggalan, Chrismiljanto mengungkapkan pihak perpustakaan daerah mengupayakan kerja sama dengan komunitas lokal dalam lingkup peminjaman buku sampai penggunaan tempat.

Berbagai persoalan yang hendak diatasi institusi perpustakaan daerah tadi belakangan bertambah pelik karena efisiensi anggaran.

Berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah membuat perpustakaan kelimpungan mengimplementasikan bermacam program. Layanan bertajuk "perpustakaan keliling," contohnya, saat ini sulit beroperasi akibat pemangkasan anggaran.

Di Kupang, kuantitas perpustakaan keliling mesti dikurangi hingga 80%.

Pengurangan ini, kata Chrismiljanto, dilakukan agar anggaran yang dipegang Perpustakaan Daerah NTT bisa tetap disalurkan ke perpustakaan di daerah lain di provinsi itu.

Sayangnya, kalkulasi pemerintah daerah masih belum mencapai titik yang dituju sehingga wilayah-wilayah di luar Kupang—dari Rote, Sabu Raijua, Belu, sampai Malaka—tidak menikmati layanan bersangkutan.

"Hampir semua kabupaten di luar Pulau Timor yang tidak tersentuh," tegas Chrismiljanto.

Secara kewenangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah NTT membawahi seluruh perpustakaan umum, sekolah, hingga kelurahan yang terpacak di 22 kabupaten atau kota.

Kendala terbesar dalam menerapkan perpustakaan keliling, Chrismiljanto mengaku, adalah ketersediaan biaya bahan bakar minyak (BBM). Dia menganalogikan dana yang tersedia untuk perpustakaan keliling cuma memenuhi sebagian kecil pelayanan.

"Misalnya dalam setahun ada 100 permintaan, tapi dana yang ada itu mungkin hanya untuk 20 [kegiatan]. Karena tidak mungkin kami bawa mobil tidak isi bensin. Tidak mungkin juga kami pakai kendaraan pribadi, muat buku, terus layani [masyarakat]," imbuhnya.

Perpustakaan keliling bertumpu pada transportasi darat memakai mobil supaya bisa menjangkau lokasi terpencil.

Perpustakaan daerah di NTT memiliki sepasang armada. Salah satu kendaraan sebetulnya tidak layak dipakai lantaran beberapa bagiannya sudah rusak. Chrismiljanto lantas menunjuk cat yang terkelupas, kaca depan mobil yang pecah, hingga tempat aki yang bermasalah.

Oleh pengelola perpustakaan, mobil ini terus digeber sebab mereka tak punya alternatif lainnya.

Masalah tidak berhenti di pelaksanaan perpustakaan keliling. Penambahan koleksi buku pun terdampak. Efisiensi anggaran, kata Chrismiljanto, membuat hibah buku dari pusat menyusut tajam.

Chrismiljanto berkata, pada 2025 perpustakaan daerah di NTT memperoleh 800 eksemplar buku—dengan 400-an judul. Pada 2026, hibah buku yang digenggam perpustakaan daerah cuma 100 eksemplar.

Chrismiljanto menyayangkan kondisi ini mengingat animo masyarakat terhadap buku bacaan tengah besar.

"Karena pengalaman kami di Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang, ketika turun ke sekolah, mobil kami diserbu cukup banyak peminat. Karena di sekolah itu rata-rata buku pelajaran. Jadi, mereka lebih banyak datang mencari buku fiksi," ucapnya.

Program lain yang kena efek ialah bimbingan teknis kepada pustakawan. Upaya meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan ini kini berhenti total. Padahal, kata Chrismiljanto, bimbingan ini krusial.

Chrismiljanto melihat perpustakaan daerah seperti sebuah adagium klasik: hidup enggan, mati tak mau. Secara terbuka dia menyatakan tak punya bayangan terkait nasib perpustakaan yang menjadi tempat bekerjanya.

"Kami tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Kami setiap hari datang untuk bagaimana caranya memaksimalkan pengunjung saja," ujarnya.

'Kami berusaha bagi-bagi kecil programnya'

Keadaan serupa dihadapi Perpustakaan Daerah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pada 2026, kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta, Heny Ermawati, anggaran untuk keberlanjutan perpustakaan dikurangi pemerintah.

Sumber anggaran yang dimaksud adalah APBD Surakarta dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari APBN yang disalurkan oleh Perpusnas.

Heny berkata, anggaran DAK nonfisik yang diambil dari Perpusnas untuk 2026 menyentuh Rp300 juta.

Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah tersebut terjun bebas—Rp1,1 miliar. Sementara tahun depan, 2027, anggaran yang direncanakan sedikit naik: Rp410 juta.

Dalam pandangan Heny, eksistensi anggaran DAK nonfisik amat menentukan bagi program kerja perpustakaan. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan APBD "kegiatan [perpustakaan] tidak bisa terlaksana," tambah Heny.

Heny memasang harapan anggaran dari Perpusnas tidak digunting lagi untuk kesekian kalinya.

Sedangkan dari pos APBD, Heny memaparkan untuk 2026 anggaran yang disodorkan sebesar Rp10 miliar. Persoalannya, sekira 70%-nya difungsikan ke pembiayaan gaji serta operasional kantor sepanjang 12 bulan.

Anggaran yang tersisa lalu dialihkan guna 'menambal' aktivitas literasi yang telah dicanangkan.

Dengan ruang gerak yang begitu terbatas, Heny meneruskan, program-program prioritas perpustakaan daerah menjadi terhambat.

Program yang terdampak di antaranya kegiatan perlombaan, pengumpulan koleksi buku, sampai pendataan perpustakaan.

"Kalau tahun kemarin program bisa sampai 12, kemudian setelah anggaran turun kami cuma bisa [menjalankan] 4 program. Kemudian untuk 2027 menjadi 8 kegiatan. Kami berusaha membagi kecil-kecil," ujar Heny.

Dari beberapa tantangan yang mencuat ke permukaan, Heny menyoroti dua topik yang krusial: koleksi buku dan pendataan digital.

Untuk koleksi buku, perpustakaan daerah di Surakarta hampir dipastikan tak dapat pasokan dari pusat pada periode 2026.

Terakhir kali Perpusnas menyerahkan hibah buku kepada perpustakaan daerah ialah 2022. Kala itu, buku yang diterima sebesar 1.500 buah. Sisanya, pemberian buku ditopang organisasi sipil sampai penderma.

Kebutuhan penambahan buku dianggap Heny sangat membantu perpustakaan karena mulai tingginya antusiasme publik di Surakarta terhadap literasi.

Heny mengingat murid-murid di bangku SD, SMP, hingga SMA beramai-ramai menyambangi perpustakaan keliling setiap kali mereka tiba. Tatkala isi perpustakaan keliling tidak diperbaharui, lebih-lebih dibiarkan kosong tanpa sajian buku, Heny khawatir masyarakat malah menjauhi dunia literasi.

Berhubungan dengan perpustakaan keliling, Heny mengatakan ada belasan armada yang disiapkan. Akan tetapi, efisiensi anggaran mendorong pengelola perpustakaan hanya menggunakan tiga mobil saja.

Kemudian perihal pendataan digital, perpustakaan daerah di Surakarta telah lama tak menempuh kebaruan. Aplikasi perpustakaan bernama iSolo terakhir kali di-update sekitar tujuh tahun silam.

Apabila situasi tidak berangsur membaik, Heny sempat terpikir memanfaatkan sisa dana dari APBD untuk menjaga napas perpustakaan.

Uang yang diperuntukkan operasional itu kelak digunakan dalam menambah koleksi buku, di samping mempertahankan kegiatan perpustakaan keliling.

Heny meminta pemerintah pusat mendengarkan keluhan pengurus perpustakaan di daerah; betapa kebijakan pemangkasan anggaran berefek kuat bagi penerapan program-program penting sekaligus—tidak menutup peluang—masa depan literasi di Indonesia.

"Bagaimana mau mencerdaskan kalau literasinya minimalis," pungkas Heny.

'Rasanya kayak berita duka'

Berita ihwal pemotongan anggaran yang menimpa Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merupakan mimpi buruk bagi para pengelola perpustakaan mandiri. Pemilik sekaligus pengurus perpustakaan Anak Bangsa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Eko Cahyono, ialah salah satunya.

Di kanal grup WhatsApp yang berisikan sesama pengelola perpustakaan swadaya, kabar efisiensi anggaran di Perpusnas ditanggapi dengan hati yang muram.

"Jujur rasanya seperti kayak berita duka," tandas Eko ketika dihubungi BBC News Indonesia, Senin (20/07).

Pemangkasan anggaran yang dihadapi Perpusnas membuat program-program prioritas menjadi lenyap. Yang cukup mencolok: dihentikannya hibah buku.

Eko berkisah bahwa setiap tahun Perpusnas rutin membagikan buku-buku kepada seluruh perpustakaan di Indonesia—baik yang diurus negara maupun mandiri. Jatah yang disediakan Perpusnas yakni sekira 500 perpustakaan.

Sebab kuotanya bisa dibilang terbatas, tidak semua perpustakaan berhasil lolos seleksi. Jika sudah demikian, perpustakaan bersangkutan akan menunggu lagi di kesempatan mendatang—tahun depannya.

Perpustakaan kepunyaan Eko tercatat telah meraih peluang tersebut sebanyak dua kali, masing-masing pada 2019 serta 2024. Di momen yang pertama, Eko mesti berangkat ke Jakarta guna mengurus buku-buku hibah lantaran Perpusnas tidak menjanjikan proses pengiriman.

Sesampainya di Jakarta, sebanyak 15 hingga 20 kardus berisikan buku menunggunya. Eko kemudian memanfaatkan jasa kereta api kargo demi membawa pulang buku-buku itu.

Lima tahun berselang, atau di kesempatan kedua, situasinya agak berbeda. Eko tak perlu lagi bertolak ke Jakarta. Buku-buku hibah dikirim langsung oleh Perpusnas. Totalnya 500 eksemplar. Perpusnas turut menyertakan sebuah rak buku kepada penerima hibah.

Secara pribadi, Eko mengaku buku-buku yang diberikan di edisi terbaru "sangat bagus dan masih dibaca masyarakat hingga sekarang." Buku-bukunya bertemakan sejarah, kebudayaan, sampai agama.

Hibah buku dari Perpusnas ditegaskan Eko sebagai bentuk kemudahan bagi perpustakaan-perpustakaan kecil di luar kota besar. Dengan hibah ini, mereka tak perlu meminta donasi atau membeli buku baru.

Mekanisme pengajuan hibah pun dinilai Eko tak kelewat rumit. Pengurus perpustakaan cukup mengisi data-data di lembar pendaftaran online serta meneruskannya ke Perpusnas. Biasanya, informasi tentang hibah buku sudah disebar di awal tahun.

Kendala yang lazim ditemukan dalam hibah buku adalah ketidakpastian. Dengan kata lain, keputusan akhir dipegang Perpusnas. Apabila tahun ini mendaftar, maka perpustakaan tidak otomatis memperoleh kesempatan. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya.

Tapi, pengelola perpustakaan senantiasa mendaftarkan diri, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Eko, misalnya, berujar bahwa saban tahun selalu mengajukan hibah, walaupun dia hanya terpilih dua kali.

"Nah, ketika sekarang enggak ada lagi, itu teman-teman kayak kasihan karena banyak dari mereka yang sudah menunggu sekian tahun dan saat ini justru enggak dapat [hibah]," tuturnya.

Ketiadaan hibah buku dipandang Eko semakin menyudutkan posisi perpustakaan-perpustakaan 'kecil' sebagaimana yang dia jalankan. Sebelum kebijakan pemangkasan anggaran Perpusnas, pelaku literasi lebih dulu menghadapi momok berupa ongkos kirim.

Pemerintah sebetulnya pernah menginisiasi kebijakan agar biaya pengiriman buku untuk perpustakaan berbasis komunitas digratiskan.

Keputusan ini disambut hangat. Alasannya, ongkos kirim buku dipatok tidak sedikit. Padahal, banyak perpustakaan komunitas yang berlokasi di wilayah pelosok atau beda pulau—jika memakai Jawa sebagai titik distribusi.

Namun, kebijakan 'gratis ongkir' ini tidak lama dinikmati. Eko terakhir kali memanfaatkan layanan pengiriman nol biaya pada 2020.

Alhasil, pengiriman buku kerap urung terlaksana lantaran pihak pengelola perpustakaan tak cukup modal dalam mengangkut bantuan itu.

"Ongkir-nya dari Jakarta, Yogyakarta, itu mahal banget. Jadi, banyak teman-teman dari Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), atau mungkin Kalimantan sering mengaku kesulitan di ongkir," kata Eko.

Tatkala mendirikan perpustakaan mandiri pada dua dekade lalu, Eko tak punya visi yang muluk-muluk.

Menurutnya, setiap orang berhak mendapatkan akses bacaan tanpa terikat aturan. Orang-orang yang mengunjungi perpustakaannya dipersilakan membaca serta meminjam buku sepuasnya.

Pernah suatu hari pengunjung perpustakaannya, yang berstatus mahasiswa, mengeluarkan keresahan soal buku bacaan. Dia hendak pulang ke kampung halaman dalam jangka waktu yang lama. Di lain sisi, dia tetap ingin membaca buku.

Eko, tanpa pikir panjang, menenangkan pikirannya: buku dari perpustakaannya boleh dibawa pulang. Kalau perlu buku tambahan, Eko akan mengirimkannya lewat paket.

"Aku tidak mau mempersulit orang untuk mau membaca, mau meminjam, buku," tegasnya.

Pengalaman mengurus perpustakaan mandiri—atau komunitas—menyadarkan Eko betapa persoalan mendasar di ranah literasi bukanlah minat baca yang rendah, melainkan sejauh mana ketersediaan infrastrukturnya. Apakah sudah ideal, atau masih jauh dari harapan?

"Ada program sekolah gratis, program makan gratis, program gratis-gratis yang lain, tapi untuk buku yang juga sebetulnya bisa diakses secara gratis di daerah-daerah itu malah enggak ada," terang Eko.

Mencerdaskan masyarakat bukan kebutuhan pemerintah?

Kebijakan pemotongan anggaran di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) ialah langkah yang berkebalikan dengan bagaimana negara menempatkan institusi ini sebagai instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia, budaya baca, hingga pelestarian naskah kuno.

Argumen itu disampaikan praktisi literasi informasi serta akademisi di Universitas Negeri Padang, Yona Primadesi.

Dampak pemangkasan anggaran Perpusnas tidak main-main, dan menyasar satu gambaran utuh ihwal sebuah ekosistem, imbuh Yona.

Pertama, Yona menerangkan, keputusan memotong anggaran Perpusnas berefek terhadap tersendatnya layanan publik. Wujudnya bermacam-macam: mulai dari pengembangan koleksi buku di daerah di Indonesia, bantuan buku-buku bermutu, hingga pembinaan pustakawan.

Dengan pemangkasan anggaran, pilihannya seketika mengerucut ke dua opsi: menyusutkan atau menunda program-program.

"Karena bagaimanapun tidak semua wilayah itu punya APBD [Anggaran Pendapatan Belanja Daerah] yang mendukung, sehingga transfer dan dukungan [pemerintah] pusat itu benar-benar sangat besar dampak dan pengaruhnya," papar Yona kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07).

Kedua, dengan tidak adanya uluran tangan dari pemerintah pusat, ekosistem perbukuan—termasuk sirkulasi buku di dalamnya—terhenti. Perpustakaan, Yona menjelaskan, mengemban tugas menjadi "pembeli institusional." Melalui peran itu pula perpustakaan berandil membentuk "infrastruktur pembaca," tambahnya.

Secara politik fiskal, pemotongan dana untuk Perpusnas "mungkin bisa dibenarkan dengan alasan efisiensi," Yona berpendapat. Tapi, "itu sangat berisiko" jika dilihat dari kacamata kebijakan publik, tandas Yona.

Perpusnas, menurut Yona, merepresentasikan kapasitas negara pada tahap hulu untuk pembentukan budaya baca.

Ketika negara memangkas anggaran, artinya mereka turut andil dalam "mengurangi upaya menciptakan daya baca masyarakat," jelasnya.

"Dan di satu sisi, memperlebar kesenjangan [akses] regional itu sudah pasti," tambahnya.

Di tengah polemik pemotongan anggaran Perpusnas, pemberitaan di media menyebut pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah dalam pengadaan kipas angin sampai motor listrik. Keduanya dipakai untuk perlengkapan koperasi merah putih serta makan bergizi gratis.

"Ini masalahnya di kita belum melihat bahwa menjadikan masyarakat Indonesia yang pintar itu sebagai kebutuhan," tegas Yona.

Kemunculan efisiensi anggaran, Yona memandang, tepat di kala ekosistem perbukuan maupun pengembangan literasi nasional "sedang bergerak positif."

Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) diklaim pemerintah konsisten naik dalam beberapa tahun belakangan.

Sementara di banyak wilayah di Indonesia, pelaku literasi berlomba-lomba membangun ekosistemnya sendiri, entah melalui perpustakaan berbasis komunitas, diskusi buku, sampai festival sastra.

Di tahap ini, dengan pemberlakuan efisiensi anggaran, negara malah mematahkan momentum yang telah perlahan ditumbuhkan secara kolektif, tutur Yona.

"Untuk membangun gerakan literasi itu teman-teman di daerah-daerah sudah sejak lama. Lalu tiba-tiba dengan kebijakan yang begini itu terseok-seok rasanya," ungkap Yona.

"Barangkali di tataran para pembuat kebijakan seharusnya lebih mengedepankan pentingnya untuk membangun sumber daya manusia. Bagaimana itu juga menjadi sebuah program yang sama penting dan krusialnya dengan MBG."

Jurnalis Nanda Batubara (Medan), Kamal (Semarang), Putra Balimula (Kupang), dan Fajar Sodiq (Surakarta) berkontribusi dalam laporan ini.