'Alat kesehatan kami rusak semua' – Dua bulan pascagempa, warga NTT masih hidup dalam kondisi darurat di tengah janji pemulihan oleh pemerintah

Hampir dua bulan sejak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus lalu, pemerintah menyatakan penanganan pascabencana telah memasuki fase pemulihan dan rekonstruksi. Namun di wilayah yang paling terdampak, kehidupan sehari-hari masih berlangsung dalam kondisi darurat.

Tak lama setelah gempa terjadi di NTT, pemerintah menjanjikan akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, bantuan logistik tersalurkan, dan layanan pendidikan tetap berjalan.

Namun, ketika jurnalis yang melaporkan untuk BBC News Indonesia mengunjungi sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai Timur dan Nagekeo pada pertengahan bulan September, pemulihan belum sepenuhnya terwujud.

Kegiatan sekolah masih berlangsung di tenda, pelayanan kesehatan masih dilakukan dari tenda darurat, sementara ratusan keluarga tetap mengungsi sambil menunggu hunian sementara dan kepastian bantuan untuk membangun kembali rumah mereka.

Di sejumlah tempat, proses pemulihan juga berjalan lebih lambat akibat keterbatasan akses, persoalan distribusi, dan proses verifikasi kerusakan yang belum selesai.

Menurut Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof Dr Eko Teguh Paripurno, kehidupan darurat yang masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak memperlihatkan celah dalam penanganan bencana, terutama pada kemampuan negara menjangkau komunitas terpencil.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta kapasitas pemerintah daerah yang tidak mumpuni membuktikan distribusi bantuan dan pemulihan tidak berjalan merata sehingga kerentanan yang sudah ada sebelum gempa semakin parah.

Murid SD masih belajar beralas terpal

Pada 19 Agustus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut akan memastikan hak belajar murid yang terdampak gempa di NTT tetap terpenuhi dalam situasi bencana.

Saat itu, kementerian tersebut memperkirakan 94.452 murid serta 8.755 guru terdampak oleh gempa Flores.

Di SD Inpres Maki, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, proses belajar mengajar memang telah kembali dimulai sejak pertengahan September. Namun, situasinya memprihatinkan.

Dua tenda bantuan dari Kemendikdasmen serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi tempat belajar sementara bagi 186 siswa dari sembilan rombongan belajar setelah bangunan sekolah mereka rusak akibat gempa.

Di bawah terpal yang dibentangkan sebagai alas lantai, puluhan siswa duduk mengikuti pelajaran tanpa meja dan kursi. Papan tulis yang biasa digunakan guru juga rusak akibat gempa.

Guru kelas dua SDI Maki, Sinta Narti, mengatakan keterbatasan fasilitas membuat proses belajar mengajar tidak berjalan seperti biasanya.

"Kesulitannya itu (tidak pakai) meja. Bagaimana anak mau menulis atau menggambar? Setengah mati," katanya pada jurnalis Eliazar Robert yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ketika matahari mulai meninggi, suhu di dalam tenda menjadi tantangan berikutnya.

"Cuaca panas sehingga proses belajar mengajar tidak efektif, karena anak-anak gerah. Kita juga tidak betah di dalam tenda," tambahnya.

Kepala SDI Maki, Andi Suryani, mengatakan dua tenda yang tersedia bahkan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan sekolah.

"Tenda yang ada ini belum cukup untuk kami di SD Inpres Maki, karena siswa ada 186," katanya.

Akibat keterbatasan ruang, siswa kelas satu hingga kelas tiga ditempatkan di satu tenda, sementara siswa kelas empat hingga kelas enam menggunakan tenda lainnya.

Andi mengaku kekhawatiran terbesar saat ini bukan lagi bagaimana membuka kembali sekolah, melainkan bagaimana proses belajar mengajar dapat terus berlangsung ketika musim hujan tiba.

"Yang menjadi kekhawatiran di sini bagaimana kalau musim hujan, karena di daerah ini musim hujan disertai angin kencang," katanya.

Alat kesehatan rusak, imunisasi terhambat

Pemerintah juga menyatakan layanan kesehatan tetap berjalan di wilayah terdampak.

Pada 26 Agustus lalu, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengklaim bahwa tidak ada lagi sarana kesehatan di NTT yang tidak atau belum berfungsi. Rumah sakit sampai puskesmas, menurut pemerintah, kini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk tindakan operasi.

Namun di sejumlah daerah terdampak di Manggarai Timur dan Nagekeo, pelayanan kesehatan masih dilakukan dalam mode darurat karena bangunan puskesmas dan rumah sakit mengalami kerusakan berat.

Di Puskesmas Pota, Manggarai Timur, seluruh pelayanan kesehatan dipindahkan ke tenda setelah bangunan puskesmas dinyatakan tidak lagi layak digunakan.

Kepala Puskesmas Pota, dokter Hindrayanti, mengatakan hampir seluruh alat kesehatan masih tertimbun reruntuhan gedung yang roboh sehingga pelayanan harus dilakukan dengan peralatan yang sangat terbatas.

"Alkes kami benar-benar rusak semua. Alat cek laboratorium, alat tensi, hampir semuanya tidak bisa digunakan lagi. Kalau pun ada yang dipakai sekarang, sebagian itu alat milik teman-teman tenaga kesehatan yang sempat diselamatkan dari rumah masing-masing," katanya.

Meski tetap melayani pasien rawat jalan, rawat inap, hingga persalinan, Hindrayanti mengakui kondisi pelayanan jauh dari ideal.

Tidak semua pasien mendapatkan tempat tidur yang memadai, sementara penyimpanan obat-obatan juga menjadi persoalan tersendiri karena suhu tinggi berisiko merusak kualitas obat.

Dokter umum Puskesmas Pota, dokter Regina Novita, menyebut kondisi ini juga membuat pemeriksaan darah dan laboratorium sederhana tidak bisa dilakukan.

"Vaksin-vaksin juga, karena cool chain kami rusak tidak bisa dipakai sehingga pelayanan imunisasi untuk anak-anak tertunda semua sampai sekarang," kata dia.

Di tengah keterbatasan tersebut, Regina mengatakan kasus penyakit justru mulai meningkat di lokasi-lokasi pengungsian.

Sanitasi yang buruk, minimnya air bersih, dan debu yang beterbangan di sekitar tenda menyebabkan semakin banyak pasien datang dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare dan penyakit kulit.

Serupa, layanan kesehatan di UPTD Puskesmas Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, masih berlangsung dari tenda-tenda darurat yang didirikan di halaman depan puskesmas.

Sebanyak enam tenda digunakan untuk menggantikan sejumlah ruangan yang tidak lagi aman ditempati. Unit gawat darurat, rawat inap, poliklinik, pelayanan rawat jalan, ruang bersalin hingga ruang isolasi, sementara kini beroperasi dari fasilitas darurat tersebut.

Kepala UPTD Puskesmas Nangaroro, dr. Maria Fransiska Ndoi, mengatakan, hingga satu bulan setelah gempa, belum ada perbaikan terhadap bangunan yang rusak. Akibatnya, seluruh pelayanan masih bergantung pada tenda-tenda darurat tersebut.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.

"Untuk pasien-pasien seperti anak-anak, bayi baru lahir itu, kadang kalau siang, karena di tenda terlalu panas, suhunya naik, dan malam mereka kedinginan," kata dokter umum Puskesmas Nangaroro, dr. Lita.

Ratusan keluarga masih menunggu huntara

BNPB mengatakan proses pemulihan korban gempa NTT saat ini difokuskan pada verifikasi data kerusakan rumah, pembangunan hunian sementara (huntara), serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat gempa.

Sebanyak 44.767 rumah di NTT tercatat rusak akibat gempa yang melanda daerah tersebut, menurut data BNPB per 27 September 2026.

Namun, hingga 28 September, baru segelintir huntara yang telah selesai dibangun BNPB. Total huntara yang sedang dibangun di Kabupaten Manggarai berjumlah 110 unit, namun huntara yang telah selesai baru sebanyak empat unit. Hasil verifikasi rumah rusak berat di kabupaten ini berjumlah 1.494 unit.

Di Manggarai Timur, sebanyak 561 unit huntara masih dalam proses pembangunan, sedangkan enam unit telah selesai. Target huntara tahap pertama di kabupaten ini sejumlah 1.305 unit. Sementara di Kabupaten Nagekeo, sembilan unit huntara dilaporkan telah rampung dan ratusan lainnya masih dibangun.

Di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, lebih dari 800 jiwa masih mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat gempa.

Muhammad Ilyas termasuk di antaranya. Rumah dua lantainya hancur ketika gempa terjadi. Kedua anaknya tertimbun reruntuhan rumah.

"Saya pulang dari gunung, gali mereka. Saya juga merasa gempa merasa di atas " ujarnya.

Beruntung, kedua anaknya berhasil diselamatkan warga.

Namun, kini, hingga satu bulan kemudian, keluarga Ilyas masih tinggal di pengungsian.

Ilyas menyatakan ia sangat mengharapkan adanya huntara. Karena tak punya lahan membangunnya, ia juga harus mencari lahan pinjaman dari keluarganya.

Hal yang sama diungkap Hafni Roja, 38 tahun, warga Dusun Waso. Hafni terpaksa tinggal bersama kedua anak dan anggota keluarganya yang lain di tenda pengungsian setelah rumah mereka rusak akibat gempa. Mereka tidur beralaskan terpal seadanya sambil menunggu kepastian pembangunan hunian sementara.

Hafni mengatakan kehidupan di pengungsian masih jauh dari layak.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas MCK masih menjadi persoalan, sementara kondisi cuaca membuat kehidupan sehari-hari di tenda semakin berat. Pada siang hari, suhu di dalam tenda terasa sangat panas, sedangkan pada malam hari udara menjadi dingin.

Ia mengatakan beberapa anggota keluarganya mulai mengalami gangguan kesehatan seperti flu dan sakit perut selama tinggal di pengungsian.

"Kami mohon ada hunian cepat untuk kami," kata Hafni pada 16 September.

Bantuan sudah datang, tetapi tidak sampai dengan kecepatan yang sama

Pada 8 September lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan memberi bantuan rumah rusak untuk korban bencana gempa NTT. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang diklasifikasikan dari ringan, sedang, hingga berat, dengan rincian bantuan Rp15 juta hingga Rp70 juta.

Dia menyebut pemda mesti mempercepat realisasi bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

Namun, bantuan seperti ini nyatanya sulit mencapai daerah seperti Kampung Nangarema, di Desa Haju Wangi.

Selama bertahun-tahun kampung tersebut tidak memiliki jaringan telepon seluler, internet maupun listrik PLN. Ketika gempa terjadi, warga tidak bisa langsung melaporkan kondisi mereka.

"Pas kejadian tanggal 15 Agustus itu pagi, pas jam 10 siang, baru kita lari ke pemerintah desa pergi menyampaikan laporan bahwa Kampung Nangarema itu ada banyak sekali rumah yang hancur," kata Ketua RT 09 Zulkarnaidin Arsyad.

Menurutnya, bantuan pertama baru tiba tiga hari kemudian.

"Pertama itu yang kita dapat itu telur satu butir sama mie tiga bungkus," katanya.

Masyarakat Kampung Nangarema baru benar-benar bisa merasakan bantuan dari pemerintah setelah lebih dari satu minggu pascagempa, itupun dari relawan yang mengantar bantuan kepada masyarakat setempat.

Satu bulan pascabencana, menurutnya, daerah tersebut baru empat kali merasakan bantuan dari pemerintah, berupa beras sebanyak 100 kilogram untuk dibagikan kepada 48 kepala keluarga di 2 RT. Artinya, masing-masing kepala keluarga hanya mendapat sekitar dua kilogram.

Di Kampung Nangarema, Zulkarnaidin juga mengatakan masih ada warga yang rumahnya belum masuk dalam pendataan.

Menurutnya, saat proses pendataan dilakukan, rumah-rumah permanen lebih banyak dicatat dibanding rumah panggung yang juga mengalami kerusakan.

"Tapi pendataan kemarin itu hanya rumah-rumah permanen seperti ini saja yang bisa didatakan, kalau semacam rumah panggung itu walaupun miring posisi rumahnya tidak normal lagi itu pun tidak terdata," katanya.

Ia juga mengatakan masih ada tiga rumah permanen yang rusak berat namun belum mendapat kejelasan terkait bantuan.

"Padahal rumah kami roboh, bukan lagi rusak parah," katanya.

Akumulasi berbagai persoalan sebelum bencana

Menurut Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof Dr Eko Teguh Paripurno, berbagai kondisi yang masih terlihat di Flores hampir dua bulan setelah gempa, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah ada jauh sebelum bencana terjadi.

"Besarnya yang harus ditangani saat darurat itu bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi saat darurat itu sendiri, tetapi juga oleh besarnya kerentanan yang tidak kita kelola, yang muncul karena kita enggak melakukan perencanaan pembangunan yang baik, mitigasi," katanya.

Menurutnya, daerah dengan infrastruktur terbatas dan akses yang sulit akan menghadapi tantangan jauh lebih besar ketika terjadi bencana berskala besar.

Kerusakan jalan, keterbatasan transportasi, hingga kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda membuat distribusi bantuan dan proses pemulihan tidak berjalan merata.

"Bicara tentang SOP, Indonesia itu kan punya banyak peraturan ya, berlebih bahkan. Kalau SOP tanggap darurat itu relatif lengkap. Dari kaji cepat, evakuasi, distribusi logistik, sebelumnya ada rencana kontingensi. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa setiap daerah itu punya risiko yang berbeda-beda. Rentanan berbeda, ancaman berbeda, kemampuan respon juga berbeda," katanya.

Kondisi itu, menurut Eko, menjelaskan mengapa bantuan dapat dengan cepat mencapai lokasi tertentu, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkau wilayah lain yang lebih terpencil.

"Sering bantuan itu menumpuk di titik-titik yang strategis, titik-titik yang mudah diakses. Sementara daerah yang sulit dijangkau membutuhkan sistem distribusi yang berbeda," katanya.

"Maka pemerintah pusat, lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga nasional, itu jangan hanya mengirim sampai kabupaten, tapi juga harus bagaimana membuat desain distribusi, termasuk alternatif kalau jembatannya putus," tambahnya.

Dia menyarankan pemerintah mempertimbangkan distribusi dengan jalur udara, terutama untuk daerah-daerah yang aksesnya sulit, sehingga distribusi bisa dipastikan sampai di level rusun.

Organisasi masyarakat di tingkat komunitas juga menurutnya perlu diajak bekerja sama untuk distribusi bantuan.

Penantian pengungsi

Di Dusun Waso, nelayan bernama Hurlan masih tinggal bersama istri dan dua anaknya di tenda pengungsian yang berdiri tidak jauh dari puing-puing rumah mereka.

Ketika ditanya apa yang paling ia pikirkan saat ini, jawabannya bukan lagi tentang gempa yang mengguncang Flores. Ia menunjuk ke arah bukit di belakang permukiman dan selokan yang membelah lokasi pengungsian.

"[Yang paling dibutuhkan] air dan tempat tinggal huntara, mudah-mudahan dari BNPB secepatnya bisa terealisasi. Hanya takutnya pertengahan Oktober sudah mulai hujan dari pegunungan," katanya.

Jika hujan datang lebih dulu sebelum hunian sementara selesai dibangun, kata dia, air dari bukit akan mengalir ke lokasi tempat mereka tinggal sekarang.

"Karena takut ke depan ini ketemu dengan musim hujan. Itu becek semua, apalagi ini selokan air dari atas," katanya.